Pemerintah Aceh Belum Merumuskan KKR dalam RPJM

·
Pemerintah Aceh Belum Merumuskan KKR dalam RPJM
Puluhan mahasiswa, pemuda dan sejumlah aktivis LSM yang tergabung dalam Korp Barisan Pemuda Aceh atau BPA melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Senin, 10 Desember 2018, bertepatan dengan peringatan hari HAM Se-dunia. (sinarpidie.co/Syahrul).

Padahal kita bisa melihat bahwa dalam visi-misi pasangan gubernur saat ini jelas ada satu poin yang memperkuat komite rekonsiliasi Aceh, namun pada kenyataannya tidak dimuat dalam RPJM-nya. Maka dengan demikian kita harus khawatir jangan-jangan atau memang ini tidak menjadi agenda prioritas Pemerintah Aceh.

sinarpidie.co—10 Desember menjadi agenda penting bagi komunitas masyarakat dunia untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Sebagai daerah yang pernah terjadi konflik bersenjata antara militer Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama kurang lebih 30 tahun lalu menempuh perdamaian pada tahun 2005 silam, Aceh harus membersihkan luka-luka di masa lalu untuk bisa menatap masa depan dan mengisi perdamaian dengan bermartabat.

Sebagai komitmen dan tanggungjawab terhadap korban pelanggaran HAM, Juru Runding Pemerintah RI dan Juru Runding GAM sepakat untuk memasukkan butir khusus dalam nota kesepahaman atau yang disebut dengan MoU terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh.

Butir khusus tersebut selanjutnya dituangkan secara langsung dalam empat pasal pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), yaitu pasal 228, 229, 259 dan 260.

Jika merujuk pada empat pasal tersebut, ada dua mekanisme untuk menuntaskan pelanggara HAM di Aceh, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan melalui pengadilan HAM Aceh.

Meskipun sudah tertuang secara khusus dalam UUPA dan bahkan dalam empat pasal tesebut agar pengadilan HAM dan KKR di Aceh harus sudah terbentuk dan berlaku efektif paling lama satu tahun setelah UUPA disahkan, pada kenyataannya, perlu perjuangan panjang, terutama dorongan dari elemen sipil, agar cita-cita pemenuhan dan penuntasan pelanggaran HAM di Aceh bisa terwujud.

Tidak seperti amanat UUPA, ternyata sampai dengan saat ini baru KKR Aceh yang sudah terbentuk dan itupun terbentuk pada akhir tahun 2016 yang dibentuk melalui Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh.

Artinya, Qanun KKR Aceh baru terbentuk tujuh tahun terhitung sejak UUPA disahkan, sedangkan lembaga dan komisi KKR terbentuk 10 tahun setelah UUPA disahkan. Dan ini jelas bertentangan dengan perintah Undang-Undang.

Meskipun demikian, masyarakat Aceh dapat sedikit lega dengan adanya lembaga KKR di Aceh sebagai wujud mencari dan menunjukkan kebenaran terhadap sejarah kelam pelanggaran HAM di Aceh.

Belum menjadi prioritas

Di lain sisi, ternyata masih terdapat kendala terhadap kinerja-kinerja KKR Aceh untuk mengungkapkan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu di Aceh terhitung sejak tahun 1976-2005, salah satunya adalah terkait dengan anggaran dan fasilitas lembaga KKR.

KKR Aceh memiliki tanggung jawab yang besar, seluruh elemen terutama Pemerintah Aceh harus mendukung penuh kinerja-kinerja KKR Aceh, tidak hanya medukung secara moril, akan tetapi dukungan secara materil juga harus nyata dan pasti. Dukungan ini menjadi penting sabagai upaya penguatan terhadap lembaga KKR Aceh.

Ketua KKR Aceh, Afridar Darmi melalui siaran pers rilis yang diterima sinarpidie.co, Minggu, 9 Desember 2018, menegaskan, KKR Aceh adalah amanat UUPA dan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh. Pihaknya, kata dia, sedang bekerja untuk melakukan pengungkapan kebenaran atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh sejak periode konflik berlangsung di Aceh hingga terjadi perdamaian yaitu sejak tahun 19760-2015.

“Bertepatan dengan momentum hari HAM se-dunia yang selalu diperingatkan pada tanggal 10 Desember, KKR Aceh berkepentingan mengingatkan kembali kepada semua pihak bahwa KKR Aceh sebagai jalan penegakan HAM dalam perdamaian adalah kewajiban kedua pihak dalam perundingan sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki. Agenda HAM khususnya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu Aceh harus menjadi agenda penting bagi pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh sendiri,” tegas Afridar.

Pengungkapan kebenaran yang dilakukan KKR Aceh berorientasikan pada penguatan perdamaian, pemenuhan keadilan, dan pemulihan hak korban, meluruskan sejarah Aceh serta harus bisa memberi jaminan terhadap ketidakberulangnya peristiwa kelam di masa lampau.

“Maka hak dan martabat manusia harus dibumikan ke dalam agenda penting pemerintahan, tidak sekedar jadi etalase politik. Kita semua memiliki hutang sejarah dari peristiwa kelam di masa lampau,” lanjut Afridar.

Belum terintegrasi dalam agenda pembangunan

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh Hendra Saputra mengkritisi semangat Pemerintah Aceh dalam mendukung lembaga KKR demi menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh.

“Pemerintah terutama pemerintah Aceh harus memberikan dukungan dan ruang yang lebih secara nyata kepada lembaga KKR Aceh agar lembaga ini bisa bekerja dengan baik sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah secara sah untuk mengerjakan pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran HAM di Aceh,” kata dia, Selasa 11 Desember 2018.

Sedikitnya, kata dia, ada dua hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh saat ini sebagai wujud dukungan nyata terhadap lembaga KKR Aceh.

“Pertama, memasukkan agenda KKR dalam RPJM Aceh, karena setahu kita dalam RPJM Aceh tidak termuat secara jelas terkait dengan agenda KKR Aceh, dan ini bisa berdampak dan menjadi sulit pada saat penganggaran. Dan yang kedua Pemerintah Aceh harus serius dengan kerja-kerja KKR Aceh dengan memberikan nomenklatur anggaran tersendiri terhadap kebutuhan lembaga KKR Aceh, jangan seperti saat ini masih bergantungan pada SKPA lain,” tegas Hendra.

Hendra juga menjelaskan, RPJM Aceh memang menyebutkan tentang pembinaan perdamaian Aceh, tetapi sebutnya, tidak ada penyebutan yang kongkrit mengenai KKR Aceh.

“Membina perdamaian Aceh kan banyak, maka dengan itu perlu disebutkan secara kongkrit terkait dengan KKR Aceh biar jelas-jelas dukungannya. Padahal kita bisa melihat bahwa dalam visi-misi pasangan gubernur saat ini jelas ada satu poin yang memperkuat komite rekonsiliasi Aceh, namun pada kenyataannya tidak dimuat dalam RPJM-nya. Maka dengan demikian kita harus khawatir jangan-jangan atau memang ini tidak menjadi agenda prioritas Pemerintah Aceh,” katanya. []

Reporter: Syahrul

Komentar

Loading...