Pembangunan Lapangan Serbaguna di Atas Tanah PT. KAI di Gampong Blok Bengkel Diduga Masuk Ranah Tipikor

·
Pembangunan Lapangan Serbaguna di Atas Tanah PT. KAI di Gampong Blok Bengkel Diduga Masuk Ranah Tipikor
Lapangan serbaguna di Gampong Blok Bengkel yang dibangun dengan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co—Pembangunan lapangan serbaguna di Gampong Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 senilai Rp 175 juta diduga bermasalah. Selain diduga tak sesuai spesifikasi dalam RAB, lokasi tanah tempat lapangan serbaguna tersebut dibangun juga berada di atas tanah milik PT. Kereta Api (KAI) Persero.

Keuchik Gampong Blok Bengkel,  M. Ashrien mengatakan, pihaknya tak memiliki alas hak berupa kontrak sewa, hak pakai, hak pengelolaan (HPL) atau HGB dengan PT. KAI untuk membangun lapangan tersebut.

Kata dia, dirinya juga tak mengetahui Nomor Induk Bidang (NIB) tanah Kementerian Keuangan untuk tanah tersebut.

“Lapangan serbaguna tersebut saat ini tidak ada sewa dan tak ada kontrak lagi, karena lokasi itu sudah ada sejak saya kecil dulu,” kata dia, Minggu, 21 Juli 2019.

Diduga masuk ranah Tipikor

Sementara, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pidie, Fauzi, mengatakan, tanah PT. KAI tersebut merupakan aset BUMN. “Tetap berada di bawah Kementerian Keuangan. Dan biasanya status tanah tersebut merupakan hak pakai (HP),” kata dia via telepon selular, Minggu, 21 Juli 2019.

Kata dia lagi, dirinya belum bisa memastikan apakah bekas tapak rel, bekas stasiun, bekas perkantoran, dan bekas perumahan pegawai PT. KAI di Gampong Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, telah memiliki sertifikat hak pakai (HP) atau belum.

“Saya akan cek dulu. Tugas kami di BPN, dalam pendaftaran hak atas tanah, melihat riwayat perolehan tanahnya dari mana, kaitannya dengan kepastian hukum terdahap objek tanah,” ujarnya.

Penggunaan aset Negara tanpa izin, kata Fauzi, masuk ke ranah tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Kalau itu terjadi kita dianggap menggelapkan aset Negara. Penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pihak lain dan sebagainya. Tidak ada acuan dan tidak ada konsep bagi BPN, yang kaitannya dengan aset Negara, untuk dilakukan mediasi. Rujukannya putusan pengadilan," tutupnya. []

 Reporter: Diky Zulkarnen dan Firdaus

Komentar

Loading...