Laporan mendalam

Patgulipat Uang Ganti Rugi Pembangunan Gardu Induk Sigli untuk Pembukaan Sawah Baru

·
Patgulipat Uang Ganti Rugi Pembangunan Gardu Induk Sigli untuk Pembukaan Sawah Baru
GI Sigli di Gampong Dayah Teungoh, Kecamatan Pidie, Pidie. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Dana yang dikucurkan PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan (UIP) II untuk pembukaan sawah baru konon masih mengendap di kas daerah Pemkab Pidie alias tidak dituangkan dalam APBK Pidie 2019. 

sinarpidie.co—Proyek pembangunan transmisi line 275 kilo volt Gardu Induk (GI) Sigli memperoleh izin lingkungan dari Gubernur Aceh lewat Keputusan Gubernur Aceh nomor 660/1061/2017 tertanggal 31 Oktober 2017. Selain GI di Sigli, izin lingkungan tersebut juga satu paket dengan GI Lhokseumawe dan GI Ulee Kareng.

Pemrakarsa dan satuan kerjanya ialah PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan (UIP) II, bidang usaha perusahaan plat merah tersebut yang bergerak di usaha pembangunan Gardu Induk (GI) dan Jaringan Transmisi Listrik (TL) di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Riau.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Joni ST mengatakan, pelaksana proyek tersebut sejauh ini melaporkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tepat waktu.

“Sejauh ini mereka taat melaporkan perkembangannya setiap enam bulan sekali,” kata dia, Selasa, 30 April 2019.

Pada Februari 2018, saat sekira 5 hektare sawah produktif di sana dialih fungsi untuk pembangunan GI tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie melalui Dinas PU PR tidak mengeluarkan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-TSP) Pidie tak mengeluarkan izin IMB. Alasannya: PT PLN Persero UIP II harus mengganti satu hektare sawah yang hilang dengan dua kali lipat lahan sawah yang lain sebagai ganti.

Keuchik Gampong  Teungoh Baroh, Kecamatan Peukan Baro Saiful Umar, mengatakan, ada dua warga Gampong Teungoh Baroh yang tanah sawah mereka dibeli untuk proyek tersebut, yaitu Bustamam dan Ainon Majid.

“Kalau mengenai harga saya tidak tahu, karena saya tidak termasuk ke dalam itu. Langsung antara yang bersangkutan punya tanah dan pihak PLN. Di Kantor Camat Pidie pertemuan itu diadakan,” kata dia, Senin, 29 April 2019.

sinarpidie.co menemui Bustamam, salah seorang warga yang melepaskan hak atas tanah/sawahnya untuk pembangunan GI tersebut. Bustamam sebelumnya memiliki lahan sawah seluas 300 meter persegi di lokasi tersebut.

“Rp 528 ribu per meter. Uangnya dikirim ke rekening. Ambil uang di bank BRI. Tidak ada pemotongan. Pertama ada yang datang dari agen PLN mungkin, yang membuat urusan segala macam agen mereka,” kata dia pada sinarpidie.co, Senin, 29 April 2019. “Seingat saya tidak ada pemberitahuan harga saat pertemuan di kantor camat. Cuma agen yang datang yang memberitahukan akan dibeli seharga  Rp 500 ribu per meter, tapi ketika sudah di rekening ternyata Rp 528 ribu per meter.”

Pada 15 Agustus 2018, IMB GI Sigli dikeluarkan dan PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan (UIP) II bersedia untuk mematuhi UU 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian dengan mengganti satu hektare yang hilang dengan tiga kali lipat lahan pertanian yang lain sebagai ganti.

Namun ironisnya, dana yang dikucurkan PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan (UIP) II untuk pembukaan sawah baru konon masih mengendap di kas daerah Pemkab Pidie alias tidak dilaksanakan.

“Sudah diganti tapi belum kita cetak sawahnya,” kata Kepala Dinas Pertanian Pidie Ir Syarkawi, Kamis, 2 Mei 2019.

Kata dia, pihaknya masih mengkaji daerah mana yang cocok untuk dilakukan pembukaan sawah baru. “Nilainya saya sudah lupa. Akan diganti 16 hektare lahan sawah,” kata dia lagi saat ditanyai berapa nilai anggaran yang dikucurkan Unit Induk Pembangunan (UIP) II untuk membuka lahan sawah baru.

Apa yang dikatakan Ir Syarkawi dibenarkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pidie, Mustafa.

“Tapi soal jumlahnya saya tidak ingat. Nanti kita cek lagi. Tahun 2018 dibayar PLN. Tapi 2019, dalam APBK Pidie, Dinas Pertanian tidak usul apa-apa untuk cetak sawah baru tersebut,” kata dia, Kamis, 2 Mei 2019 via telepon selular.

Mengganggu saluran irigasi

Pembangunan GI tersebut dinilai menganggu saluran irigasi persawahan di sana. “Sebenarnya, kalau mengenai terganggunya saluran irigasi di sawah akibat pengerjaan itu, ya terganggu. Tapi sekarang sedang ada pembuatan saluran, yaitu saluran pembuangan air, karena sebelumnya terganggu karena air tidak bisa mengalir,” kata Keuchik Gampong  Teungoh Baroh, Kecamatan Peukan Baro Saiful Umar.

Sudirman, salah seorang pemilik sawah seluas 13 naleh tepat di depan GI Sigli mengatakan, ia telah tiga kali mengalami gagal benih karena sawahnya kebanjiran.

“Tanah saya tidak dibeli.  Di situ tidak lancar saluran irigasi. Asal hujan pasti banjir, ini baru kering. Kalau tiga hari yang lalu masih banjir. Proyek itu jelas mengganggu karena mengakibatkan banjir. Sebelum dibuat proyek itu tidak banjir. Saya sering datang ke sana untuk protes, tapi sekarang kata warga sedang dibangun saluran pembuangan tapi kecil ukurannya," kata Sudirman Senin, 29 April 2019.

Amatan sinarpidie.co, lebar saluran yang kini tengah dibangun tersebut: 30 cm dengan kedalaman yang juga 30 cm.

Saluran yang baru dibangun agar tak menganggu sistem pengairan sawah warga. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

“Ini sudah kami kerjakan sekitar 20 hari. Ini tergantung dari bahan, jika bahan bangunan lancar, lancar pengerjaan. Lebaran sepertinya tidak akan selesai,” kata salah seorang pekerja di sana yang temui sinarpidie.co, yang identitasnya enggan dituliskan.

sinarpidie.co telah berupaya untuk mengkonfirmasi sejumlah hal terkait pembangunan GI Sigli pada PLN Area Sigli, namun pihak PLN Area Sigli enggan berkomentar.

“Kami hanya membidangi bagian pelayanan pelanggan,” kata sumber sinarpidie.co yang identitasnya enggan dituliskan, itu.

Baca juga:

Selain terikat dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, proyek GI Sigli juga tak bisa lepas dari PP Menteri Pertambangan dan Energi No. 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET, yang mengatur jarak bebas minimum antara Penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah dan benda lain. []

Reporter: Candra Saymima dan Firdaus

Komentar

Loading...