Panwaslih Pidie Tertibkan Ribuan APK di Hari Pertama Masa Tenang

Panwaslih Pidie Tertibkan Ribuan APK di Hari Pertama Masa Tenang
Foto Ist.

sinarpidie.co—Pada hari pertama masa tenang, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pidie dibantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah (Satpol PP-WH ) serta polisi menertibkan ribuan Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di Pidie.

Ketua Panwaslih Pidie, Junaidi SH, Minggu, 14 Maret 2019 saat dihubungi sinarpidie.co mengatakan, mulai hari ini seluruh personil Panwaslih, Panwascam dan Pengawas Gampong (PPG) secara massif bekerja menertibkan APK yang masih terpasang

“Penertiban ini dilakukan di 730 gampong yang ada di Pidie, ada sekitar ribuan APK yang kita amankan. Penertiban ini akan kita lakukan selama dua hari ke depan, karena ini minggu tenang, jadi tidak boleh ada lagi kampanye dalam bentuk apapun,” katanya.

Sepekan yang lalu, kata Junaidi SH, pihaknya telah menyurati parpol peserta Pemilu untuk melakukan penertiban APK.

“Namun,  ada yang memindahkannya sendiri, ada juga yang tidak,” katanya lagi.

Selain itu, pihaknya juga melakukan penertiban APK yang ditempel pada mobil pribadi dan angkutan umum.

“Untuk yang ditempel di mobil ada yang ditertibkan oleh Panwas dan ada yang meminta disobek sendiri,” ungkapnya.

Kampanye di Medsos masih marak

Pada hari pertama masa tenang, berdasarkan pantauan di media sosial faceebook, kampanye parpol peserta dan peserta Pemilu masih marak: dalam bentuk ajakan memilih dan menyebarkan gambar berupa kertas suara.

Menanggapi hal itu, Junaidi mengatakan, media sosial juga dalam pantauan pihaknya.

Ia menegaskan para peserta pemilu dan tim sukses untuk tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun selama minggu tenang.

Patroli pengawasan money politics selama masa tenang

Sejak hari ini hingga hari pemilihan pada 17 April mendatang, katanya lagi, pihaknya melakukan patroli pengawasan politik uang di 730 gampong dengan mengajak para Panwascam dan PPG melakukan konvoi patroli politik uang secara bersama-sama

“Kami himbau kepada masyarakat untuk tidak menerima uang dari Caleg, karena itu merupakan bentuk  pelanggaran pidana Pemilu,” ujar Junaidi. []

Komentar

Loading...