Klik Tambang

Panglima Laot Pidie Minta Hukum Adat Laot Diqanunkan

·
Panglima Laot Pidie Minta Hukum Adat Laot Diqanunkan
Kapal-kapal nelayan di Gampong Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co--Panglima Laot Kabupaten Pidie, Hasan Basri, berharap hukum adat laot di Pidie dapat segera diqanunkan. Hal ini bertujuan agar para nelayan di Kabupaten Pidie lebih tertib dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Hasan merincikan sejumlah aturan bersama dalam adat laot yang seharusnya diqanukan.

“Pantangan melaut di hari Jumat, pantangan melaut di hari Raya Idul Fitri, pantangan melaut pada peringatan tsunami, pantangan melaut saat kenduri laot dan pantangan melaut 12 Rabiul Awal,” kata Hasan Basri atau yang akrab disapa Toke Hasan pada sinarpidie.co, pekan lalu.

Ia juga menuturkan tentang aturan mengenai pemasangan rumpon juga semestinya diatur dalam qanun, termasuk mengatur tentang mekanisme jual-beli kapal.

“Aturan jarak pemasangan rumpon laut baik itu rumpon dangkal, rumpon sedang dan rumpon dalam. Aturan posisi pemasangan rumpon laut yang diharuskan zig-zag, aturan pemasangan rumpon yang harus dilaporkan dulu kepada Panglima Laot Lhok masing-masing,” tuturnya.

Berikutnya, kata dia, hal yang penting lainnya yang seharusnya diatur dalam qanun ialah aturan mengenai keselamatan nelayan yang kapal mereka mogok di tengah laut.

“Diwajibkan untuk diberi pertolongan. Kemudian aturan pemasangan jermai dan jaring tidak dibolehkan di kuala,” sebutnya lagi. “Selanjutnya aturan tentang hukum poh ie, saboh laboh dua peh ie,  yaitu yang berhak peh ie (melemparkan jaring) adalah kapal yang dalam posisi siap melakukan penangkapan secara teknis.”

Alat-alat tangkap yang dilarang digunakan di wilayah Panglima Laot Kabupaten Pidie, kata Hasan, meliputi penggunaan bom, penggunaan bius, penembak selam tanpa disertai boat labu, pukat troll (pukat harimau), katek (palung), juga semestinya dicantumkan dalam qanun.

Baca juga:

“Dan khusus aturan kawasan konservasi seperti Lhok Blang Raya Ujong Pie tidak dibenarkan memasang jaring lobster. Terakhir  aturan mengenai kewajiban bagi seluruh nelayan untuk melaporkan penemuan barang yang hanyut di laut serta melaporkan apabila mendeteksi kapal-kapal yang mencurigakan di wilayah perairan Kabupaten pidie kepada Panglima Laot Lhok masing-masing yang kemudian diteruskan kepada Lembaga Panglima Laot Kabupaten. Isu penting lainnya adalah tentang batasan wilayah atau tapal batas masing-masing Panglima Lhok,” tutup Hasan.

Belum diusulkan

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Pidie Ibrahim SH mengatakan, SKPK terkait, dalam hal ini Majelis Adat Aceh (MAA) Pidie belum pernah mengusulkan draft rancangan qanun tentang Panglima Laot kepada Bupati Pidie.

“Bahwa usulan rancangan qanun, bila itu inisiatif dari eksekutif, maka disampaikan oleh dinas terkait kepada Bupati Pidie. Sejauh ini, kita belum terima usulan rancangan qanun tersebut,” kata Ibrahim SH pada sinarpidie.co, Sabtu, 9 November 2019.

Ketua MAA Pidie, Abdul Hadi Zakaria, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut, terlebih sejak 2015 lalu, draft raqan tersebut telah pernah diseminarkan di Aula Diklat Kabupaten Pidie.

“Kita akan satukan persepsi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie agar sinergi. Kemudian, kita masukkan kepada Bupati Pidie melalui Kabag Hukum untuk menjadi raqan usulan eksekutif. Itu bukan inisiatif DPR. Mengapa lama sejak 2015, karena dari panglima laot sendiri sebelumnya tidak ada inisitif, karena mereka pihak yang paling berkepentingan. MAA sangat mendukung, karena itu salah satu lembaga adat yang harus dihidup-kembangkan,” kata dia, Sabtu, 9 November 2019. []

Komentar

Loading...