Otsus Aceh yang Rapi saat Dibancak, Tragis di Realisasi dan Laporan

·
Otsus Aceh yang Rapi saat Dibancak, Tragis di Realisasi dan Laporan
Bupati Bener Meriah non-aktif Ahmadi saat menjalani sidang dakwaan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sumber foto: kumparan.com.

sinarpidie.co--Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membacakan Dakwaan untuk terdakwa Ahmadi, Bupati Bener Meriah non-aktif, yang diduga menyuap Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh non-aktif sekitar Rp 1.050.000.000, Kamis, 27 September 2018 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat.

Diduga, hal itu dilakukan Ahmadi agar Irwandi Yusuf mengarahkan ULP Pemerintah Aceh untuk memberikan persetujuan atas usulan terkait pengerjaan program yang bersumber dari DOK Aceh 2018 di Bener Meriah.

“Fakta-fakta dugaan suap tersebut telah kami uraikan di Dakwaan dan nanti akan dibuktikan satu per satu di pengadilan. Karena terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, maka pada persidangan berikutnya, Senin 1 Oktober 2018, JPU KPK akan mulai mengajukan saksi-saksi untuk kepentingan pembuktian Dakwaan,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, yang diterima sinarpidie.co, Kamis, 27 September 2018.

KPK, kata Febri, mengajak masyarakat, khususnya warga Aceh, untuk mengawal persidangan ini.

“Karena dana DOK Aceh tersebut semestinya dapat dinikmati masyarakat Aceh. Adanya korupsi tentu saja akan merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja,” katanya.

Praperadilan ditolak

Pada Selasa, 25 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak semua permohonan praperadilan yang diajukan pihak yang mengatasnamakan Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf karena penggugat tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan praperadilan tersebut.

Dalam praperadilan yang diajukan oleh Yuni Eko Hariatna dengan nomor perkara 97/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Se, KPK telah memberikan jawaban dan mengajukan delapan alat bukti surat.

23 kabupaten/kota satu Saiful

Baik pengaturan pemenang lelang di Bener Meriah maupun kabupaten/kota lainnya di Aceh dikoordinir oleh Teuku Saiful Bahri yang merupakan salah satu tim sukses Irwandi dalam Pilkada Gubernur Aceh tahun 2017, termasuk pula mengenai uang yang akan diberikan oleh para Bupati/Walikota yang memperoleh program/kegiatan pembangunan DOKA tahun 2018.

Demikian dikutip dari surat dakwaan KPK  Nomor: 93/TUT.01.04/24/09/2018 terhadap Ahmadi.

Dalam dakwaan tersebut, terungkap pula kode suap: ember dan zakat fitrah.

Gambaran Otsus 2017

Pada tahun anggaran 2017,  Pemerintah Aceh mendapatkan alokasi Dana Otsus sebesar Rp 8.022.595.617.000 dan terjadi penurunan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 menjadi sebesar Rp7.971.646.295.000.

Sesuai dengan Pergub Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pagu Indikatif, Kriteria dan Persyaratan Seleksi Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017, pagu indikatif untuk Pemerintah Aceh sebesar Rp 4.318.302.786.748 sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp 3.388.914.155.252.

Dana Otsus pada tahun itu, dialokasikan sebesar 60% untuk kegiatan yang dianggarkan di APBA, sedangkan 40% dialokasikan melalui belanja transfer ke Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Aceh dan dianggarkan kegiatannya di masing-masing APBK.

Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tidak dapat mengoptimalkan dana Otsus tahun anggaran 2017 sebesar Rp 916.615.404.075.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga kurang menganggarkan sisa Dana Otsus Tahun Anggaran 2017 di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 361.039.736.485.

Celakanya, terjadi kurang pagu Otsus untuk Kabupaten/Kota tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 111.255.076.970 dan itu tidak tercatat alias nihil.

“Hal tersebut mengakibatkan Dana Otsus Provinsi Aceh TA 2017 belum memberikan manfaat yang optimal untuk membiayai pembangunan Aceh sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 dikarenakan Pemerintah Aceh kurang menganggarkan sisa Dana Otsus TA 2017 di TA 2018 sebesar Rp361.039.736.485,00 (Rp577.174.082.790,00 - Rp216.134.346.305,00) dan belum menyalurkan Dana Otsus alokasi Pemerintah Pusat TA 2017 ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh sebesar Rp 111.255.076.970,” demikian dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun Anggaran 2017 yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh pada 21 Mei 2018.

Komentar

Loading...