Sudut Pandang

Mualem, Referendum, dan Martir

·
Mualem, Referendum, dan Martir
Muzakir Manaf. Sumber foto:sekilasinfo.id.

Tahun ini adalah tahun yang terasa agak panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, ketegangan hubungan AS-Iran, Pileg dan Pilres 2019, hingga wacana referendum yang dilontarkan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), yang juga mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem.

Untuk wacana referendum pasca-Pemilu 2019, gaungnya sempat mengagetkan publik setidaknya beberapa jam hingga satu hari setelah ucapan tersebut dilontarkan. Pada hari-hari berikutnya, beragam reaksi publik terhadap wacana tersebut muncul: dukungan dan juga sebaliknya, cemoohan.

Isu referendum kali ini terasa isu elite, bukan isu akar rumput. Itu sebabnya publik kaget, kecuali elite-elite politik yang memberi dukungan terhadap hal itu. Tak tertutup kemungkinan, ketika isu tersebut ternyata benar-benar tak memperoleh dukungan publik atau massa sama sekali, para politisi yang semula memberi dukungan akan berbalik arah atau mengambil posisi aman.

Pada dataran lainnya, sejumlah politisi lokal di Aceh yang gagal maju ke DPR RI, tampaknya masih dibayangi post power syndrome, sesuatu hal yang lazim menimpa orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan, sehingga mereka merasa tidak lagi dihormati dan lebih mudah tersinggung dan curiga. Tak ada panggung lain setelah momentum politik elektoral usai dengan kenyataan pahit yang harus mereka terima, sehingga panggung referendum tampaknya bisa jadi tempat pelampiasan sesaat.

Partai Aceh (PA), selama proses kampanye maupun tahun-tahun sebelum Pileg dan Pilres digelar, tak pernah melakukan perorganisiran massa dan pematangan isu referendum. Jika Gerindra berada dalam gerbong Partai Aceh, partai ini juga tak melakukan kerja-kerja pengorgasiran untuk hal itu.

Yang jadi pertanyaan, secara tersirat, dalam isu ini, siapakah yang menjadi gerbong dan lokomotif: PA sebagai lokomotif atau sebaliknya, PA sebenarnya hanya menjadi gerbong Gerindra.

Referendum 1999

Referendum di Aceh pada 1999 diorganisir oleh kelompok masyarakat sipil yang dimotori kelompok mahasiswa. Saat itu, kontradiksi di lapangan sudah sangat tajam: eskalasi pelanggaran HAM mengalami peningkatan yang tajam. Dominasi angkatan darat pasca dwi-fungsi ABRI di Indonesia yang mulai hilang, harus diisi dengan narasi-narasi heroisme di daerah separatisme seperti di Aceh kala itu. Oleh sebab itu, status operasi militer tampaknya menjadi opsi politis, yang dengan mudah mendapat persetujuan DPR RI dan presiden saat itu.

Pengorganisiran massa yang digagas kelompok masyarakat sipil dan kelompok mahasiswa di Aceh dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan bertahun-tahun sebelumnya: di kamp pengungsian, bantuan kemanusiaan, pelaporan dan pendampingan korban pelanggaran HAM.

Setidaknya, isu HAM dan demokrasi mendapat perhatian dari dunia internasional. Dengan kata lain, isu referendum saat itu merupakan isu akar rumput, bukan isu elite, sehingga massa termobilisasi karena terbangun satu kesadaran bersama, terbangun kolektif memori, dan tujuan yang sama.

Mualem dan Martir

Muzakir Manaf atau Mualem sah-sah saja melontarkan keinginannya untuk melakukan referendum di Aceh dengan narasi yang ia bangun: Indonesia akan dijajah asing, oleh sebab itu lebih baik Aceh menentukan nasib sendiri. Hal itu bisa kita tangkap sebagai satu bentuk keberanian individu terlepas dari motif politik apapun yang melatarbelakanginya sehingga ia mengeluarkan pernyataan tersebut.

Pemerintah Kolonial Belanda pernah mengalami bagaimana individu-individu Aceh yang frustasi melancarkan perlawanan. Aceh Pungo atau pembunuhan khas Aceh. Satu orang Aceh melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda di jalan, di pasar, di taman-taman, dan di tangsi-tangsi militer.

Namun, Aceh hari ini juga telah bertransformasi atau mengalami perubahan sosial, baik perubahan yang direncanakan maupun perubahan yang terjadi secara alamiah. Aceh hari ini mungkin memiliki tafsir yang berbeda sebagaimana tafsir Mualem terhadap Indonesia.

Sebagai contoh, aksi penolakan PT. EMM oleh mahasiswa di Aceh, adalah wujud baru perlawanan rakyat yang ternyata lebih rapi, terkonsoliasi, masif, dan mendapat simpati publik bahkan kelompok masyarakat sipil di Jakarta.

Generasi ini tentu bisa merumuskan sendiri kepentingan Aceh dan bentuk perlawanan yang hendak mereka lakukan, sebagaimana perjuangan Daud Beureueh dengan platform perjuangan Islam lewat DI/TII dilanjutkan Hasan Tiro dengan platform Nasionalisme Keacehan. Tentu, pentolan DI/TII seperti Daud Paneuk, Ilyas Leube, dll juga ikut bergabung ke dalam gerbong baru Hasan Tiro, tapi bukan sebagai perumus arah gerakan.

Sejarah gerakan dunia mencatat, setiap generasi punya tantangan mereka sendiri. Jika isu referendum yang dilontarkan Mualem mendapat respon yang represif dari Pemerintah Pusat yang juga berdampak buruk (kekerasan) ke akar rumput, maka Mualem akan menjadi martir: momentum di mana Angkatan Muda akan merumuskan bentuk perlawanan yang sesuai dengan zaman dan tantangan mereka hari ini. Mungkin bukan dengan pola angkatan sebelumnya yang gerakannya telah klimaks. []

Komentar

Loading...