MK Tolak Klaim Kemenangan Versi Prabowo-Sandi

·
MK Tolak Klaim Kemenangan Versi Prabowo-Sandi
Sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sumber foto: Kompas.

sinarpidie.co—Mahkamah Konstitusi (MK) menolak klaim hasil penghitungan suara pilpres 2019 versi Paslon Capres-Cawapres nomor urut Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal itu disampaikan Hakim MK dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.

"Selain dalil pemohon tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak menunjukkan secara khusus di mana ada perbedaan, pemohon juga tidak melampirkan bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah," kata Hakim MK Arief Hidayat dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, seperti yang dilansir dari cnnindonesia.com.

Dilansir dari kompas.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf meraih sekitar 85,6 juta suara (55,5 persen) suara, sementara Prabowo-Sandi hanya meraup 68,65 juta suara (44,5 persen).

“Sementara Prabowo-Sandi meminta MK menetapkan hasil pemilihan presiden sesuai versi perhitungan mereka, yaitu Jokowi-Ma'ruf mendapat 63,57 juta (48 persen) dan pasangan Prabowo-Sandiaga 68,65 juta suara (52 persen),” demikian kompas.com.

"Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap Arief.

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga juga memutuskan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di sidang sengketa Pilpres 2019 tidak memiliki alasan hukum yang kuat.

Anggota majelis Hakim MK, Manahan Sitompul mengatakan penyelesaian pelangggaran administratif pemilu yang bersifat TSM adalah kewenangan Bawaslu. MK menilai dalil pemohon terkait pelangggaran TSM mengandung kekeliruan proposisi yang dijadikan premis argumentasi.

Selanjutnya, menurut Hakim MK, tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, selaku pemohon perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres, tidak dapat membuktikan dalil terkait keterlibatan dan ketidaknetralan aparat kepolisian maupun TNI.

"Bukti yang diberikan hanya link berita online dan tidak didukung bukti lain bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi," kata Hakim MK Aswanto dalam sidang pembacaan putusan.

Selain itu, menurut MK, argumentasi adanya imbauan dari Presiden Joko Widodo, selaku calon patahana yang meminta jajaran TNI/Polri mensosialisasikan program- program pemerintah, bersifat normatif.

"Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan," kata Aswanto, dilansir dari tribunews.com. []

Komentar

Loading...