Meski Tak Kantongi Izin Lingkungan, Proyek Timbunan di Pidie sudah Terealisasi 85 Persen

·
Meski Tak Kantongi Izin Lingkungan, Proyek Timbunan di Pidie sudah Terealisasi 85 Persen
Penimbunan arena MTQ seluas enam hektare dengan kedalaman 1, 60 meter di samping Kantor Mahkamah Syariah, di jalan lingkar Sigli, Pidie. Foto direkam pada 18 November 2018. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co—Kegiatan penimbunan arena MTQ ke-34 tingkat Provinsi Aceh 2019 seluas enam hektare dengan kedalaman 1, 60 meter di Sigli, Pidie, ditengarai tak mengantongi izin lingkungan. Di samping itu, penimbunan lokasi pameran MTQ di belakang kantor Baitul Mal Pidie juga tak memiliki izin lingkungan (dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah disetujui).

“Tidak ada dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL-red) yang kami terima,” kata Kepala Bidang Pemantauan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Pidie Murdani, Kamis, 13 Desember 2018, via telepon selular.

Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pidie Zulkifli ST enggan mengomentari dugaan alpanya izin lingkungan untuk dua kegiatan tersebut. “Mohon dikonfirmasi ke Kadis Perkim Pidie yang baru,” kata dia, Kamis, 13 Desember 2018, via telepon selular.

Diberitakan sebelumnya, PT. Lamkapai Pratama Mandiri, yang beralamat di Dusun Balee Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, memenangkan proyek penimbunan arena MTQ ke-34 seluas enam hektare dengan kedalaman 1, 60 meter. Nilai kontraknya Rp 6.709.999.000.

Selanjutnya, kegiatan penimbunan lokasi pameran MTQ di belakang kantor Baitul Mal Pidie dimenangkan PT. Atlas Casamayor Global dengan nilai kontrak Rp 2.596.551.000.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pidie Teuku Epi Iswari mengatakan, realisasi dua pekerjaan timbunan tersebut telah mencapai 85 persen.

"Insya Allah akan terkejar hingga 30 Desember 2018,” kata dia, Rabu, 12 Desember 2018. “Kontrak untuk timbunan 150 hari."

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012  tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), menyebutkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup di bidang multisektor—berisi jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor— salah satunya ialah pembangunan bangunan gedung dengan luas lahan lebih dari 5 hektare. Dengan kata lain, proyek tersebut wajib AMDAL bukan UKL-UPL.

“Setahu saya itu hanya ditimbun, tidak membangun bangunan di atasnya,” kata Kepala Bidang Pemantauan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Pidie Murdani.

Baca juga:

Kewajiban AMDAL bagi proyek dengan lahan di atas lima hektare, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012  tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, didasari beberapa alasan ilmiah khusus, di antaranya, pembebasan lahan, daya dukung lahan, tingkat kebutuhan air sehari-hari, limbah yang dihasilkan, dan efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain).

Hingga berita ini diturunkan, sinarpidie.co belum bisa memperoleh konfirmasi dari pihak Disperkim Pidie terkait nihilnya izin lingkungan dua proyek timbunan tersebut. []

Komentar

Loading...