Banner Stunting

Menilik Alasan PLTS di Aceh yang Gagal Dibangun

Menilik Alasan PLTS di Aceh yang Gagal Dibangun
Perumahan transmigrasi di Kecamatan Tangse, Pidie.

sinarpidie.co—Tak mudah melalui jalan menuju ke lokasi pemukiman transmigrasi di Kecamatan Tangse. Jalan yang menanjak dan berkelok, ditambah dengan kondisi badan jalan yang berlubang dan berlumpur, akan membuat pengendara kendaraan yang baru pertama kali melewati jalan tersebut terperosok atau terjungkal ke tanah.

Kendati demikian, di sisi kiri-kanan jalan, lahan perkebunan yang dibuka warga dengan mudah bisa ditemui. Ada banyak jalur yang telah dibuka untuk menuju ke kebun-kebun warga tersebut.

Mula-mula, untuk menuju ke dua kompleks perumahan transmigrasi tersebut, jika bertolak dari Sigli, Ibu Kota Kabupaten Pidie, jalan yang ditempuh adalah jalan nasional Tangse-Geumpang. Lalu, begitu sampai ke Gampong Paya Guci, Kecamatan Tangse, sebuah Gapura yang memancangkan tulisan “Selamat Datang di Permukiman Transmigrasi Paya Guci Kecamatan Tangse”, adalah gerbang yang akan membawa kita menuju ke jalan menanjak, berkelok-kelok, dan berteksturkan tanah dengan sedikit kerikil.

Tak ada satupun kendaraan yang mampu menghindar dari lubang-lubang yang menganga di atas gumpalan tanah merah yang berlumpur itu.

Jarak tempuh dari Paya Guci ke tempat tersebut sekitar 8 km. Sesampainya di lokasi, ada dua titik perumahan yang saling berdekatan. Rumah-rumah bercat kuning dengan dinding yang terbuat dari batako. Rumah-rumah tersebut bisa dikatakan tak terawat. Amatan sinarpidie.co, hanya ada satu-dua rumah yang dihuni. Satunya lagi, rumah-rumah dengan dinding beton berwarna putih. Baru dan tampak penuh dengan penghuni.

Di kawasan perumahan dinding beton berwarna putih tersebut, orang-orang tampak sibuk dengan tanaman mereka.

“Di sini (rumah putih-red) dihuni oleh 20 KK. Di rumah kuning, dihuni 50 KK,” kata Rafniati, 45 tahun, pada awal Maret lalu. Ia dan penghuni “rumah trans baru” tersebut baru menghuni rumah-rumah di sana sekitar empat bulan.

Sehari-hari, bersama sang suami, Rafniati berkebun pada lahan di sekitar pekarangan rumah mereka.

Perumahan tersebut telah memiliki persediaan air bersih. Namun, sayangnya, belum ada aliran listrik di sana.

“Yang sudah ada, itu air bersih. Baru dibangun. Untuk listrik sebenarnya dibangun bersamaan dengan air, namun tidak jadi dibangun,” kata salah seorang penghuni rumah transmigrasi yang identitasnya enggan dituliskan. “Menurut informasi yang kami terima, kontraktor tidak mau kerja karena tempat kerja yang seharusnya mereka pasang dalam dokumen perencanaan, bertambah, jadi dananya juga akan tidak cukup. Tidak matang diperencanaan sepertinya.”

Pembagunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat Offgrid di tempat tersebut sebenarnya telah ditender pada tahun anggaran 2017. Pemenangnya pun sudah ditetapkan. Adalah PT Yaka Karya yang beralamat di Gresik, Jawa Timur, yang menjadi pemenang, dengan nilai kontrak Rp 4.491.910.000. 

“Tidak jadi dibangun karena sistem DAK (Dana Alokasi Khusus-red) tahun 2017 itu deadline pencairannya 31 Juli. Jadi tidak boleh disalurkan lagi setelah melewati tanggal itu," kata Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Dedi M Roza, di Banda Aceh, Selasa 20 Maret, 2018.

Ironisnya, berdasarkan penelusuran sinarpidie.co pada laman lpse.acehprov.go.id, pengumuman tender justru baru dimulai pada 11 Agustus dan ditutup pada 18 Agustus. Pengumuman pemenang diumumkan pada 19 Agustus 2017. Lalu, penandatanganan kontrak dilakukan pada 28 Agustus 2017.

Selain gagalnya pembangunan PLTS di Kecamatan Tangse, tepatnya di lokasi perumahan transmigrasi, tiga pembangunan PLTS lainnya juga gagal dibangun dengan alasan yang sama. Pembangunan PLTS Terpusat Offgrid Ketubong Tunong Kecamatan, Seunagan Timur, Nagan Raya; Pembangunan PLTS Terpusat Offgrid Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya; dan Pembangunan PLTS Terpusat Offgrid Paya Tampah, Duson Berata, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang. Seluruh proyek tersebut di bawahi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, yang menjadi satuan kerja. Masing-masing pembangunan PLTS tersebut sedianya akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 4 milliar lebih. 

“Sama juga (tiga PLS lainnya-red) kejadian seperti itu,” kata dia lagi.

Untuk tahun anggaran 2018, proyek tersebut tidak dimasukkan ke dalam daftar kegiatan/DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, sebab kata Dedi, “kegiatan untuk tahun 2018 harus diusulkan paling telat September tahun sebelumnya. Saat itu, kita belum punya DED yang baru.”

Ditanyai akankah proyek tersebut diusulkan kembali pada tahun anggaran 2019, ia menjawab, pihaknya akan mengusulkan kembali kegiatan tersebut kepada Menteri ESDM melalui Gubernur Aceh. []

Hak koreksi:

Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Dedi M Roza menggunakan hak koreksi (meralat) sejumlah informasi yang tertera dalam artikel di atas, di antaranya, deadline pencairan Dana Alokasi Khusus tahun 2017 adalah Juli 2017, bukan Agustus 2017. Kemudian, pada paragraf terakhir, sebelumnya ditayangkan dan tertulis, pembangunan PLTS tersebut tergantung pada kebijakan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Ia meralat, pihaknya akan mengusulkan kegiatan tersebut kepada Menteri ESDM melalui Gubernur Aceh. Koreksi tersebut juga dilakukan di dalam artikel. 

Komentar

Loading...