Mengurai TKDD, Membedah Ruang Fiskal Pidie

·
Mengurai TKDD, Membedah Ruang Fiskal Pidie
Sumber ilustrasi: .kontan.co.id.

sinarpidie.co--Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) didesain untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi atau yang biasanya dikenal dengan pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Nah, desentralisasi di Indonesia diterapkan setelah rezim Orde Baru Soeharto runtuh pada 1998 silam (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

TKDD, sekurang-kurangnya, terinci dalam Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Dana Desa.

Untuk mengenal satu per satu jenis TKDD dan alokasi masing-masing TKKD untuk Pidie pada tahun anggaran 2019, berikut ulasannya.

1.       Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah yang didasari persentase tertentu.

Jenis-jenis DBH antara lain, DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Lalu, DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.

Total DBH yang rencananya akan ditransfer Pemerintah Pusat ke Pidie pada tahun anggaran 2019 ialah Rp 18.121.752.000, yang terdiri dari PPH Rp 6.423.185.000, PBB Rp 6.087.324.000, Migas Rp 3.301.015.000, Minerba Rp 1.316.921.000, Kehutanan Rp 6.682.000, Panas Bumi Rp 3.032.000, dan Perikanan Rp 983.593.000.

2.       Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU umumnya digunakan untuk gaji ASN dan sebagiannya untuk kegiatan pembangunan daerah. Jumlah DAU yang ditransfer pemerintah pusat ke Pidie pada tahun anggaran 2019 ialah Rp 825.287.235.000.

3.       DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang difokuskan pada pengadaan atau perbaikan infrastruktur fisik guna pelayanan publik.

Total DAK Fisik Regular yang rencananya akan diterima Pidie pada tahun anggaran 2019 ialah Rp 110.048.566.000 dengan rincian per bidang:  bidang pendidikan Rp 12.258.829.000 (SD Rp 6.212.083.000, SMP Rp 3.700.760.000, dan SKB Rp 2.345.986.000), bidang kesehatan dan KB Rp 54.206.238.000 (Pelayanan Kesehatan Dasar Rp 19.399.999.000, Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp 28.755.538.000, Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Rp 4.942.701.000, dan Keluarga Berencana Rp 1.108.000.000), bidang air minum Rp 2.629.123.000, sanitasi Rp 1.464.000.000, bidang perumahan dan pemukiman Rp 3.123.750.000, bidang pertanian Rp 4.751.214.000, Kelautan dan Perikanan Rp 1.254.575.000, pariwisata Rp 2.599.779.000, dan bidang jalan Rp 27.761.058.000.

Selain regular, juga terdapat DAK Fisik Penugasan yang rencananya akan digelontorkan ke Pidie pada 2019, yaitu senilai Rp 24.897.530.000.

4.       DAK Non-Fisik

DAK Non-Fisik ditransfer untuk mendukung operasional kegiatan penyelenggaraan layanan publik. Total anggaran DAK Non-Fisik yang rencananya akan ditransfer pemerintah pusat untuk Pidie pada tahun anggaran 2019 ialah Rp 153.624.760.000, yang terbagi: Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Rp 4.417.200.000, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Rp 332.200.000, tunjangan profesi guru Rp 103.099.801.000, tambahan penghasilan guru Rp 2.141.350.000, tunjangan khusus guru Rp 6.735.704.000. Lalu, Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp 21.950.966.000, akreditasi Puskesmas Rp 1.095.210.000, Jaminan Persalinan Rp 3.028.000.000, Bantuan Operasional Keluarga Berencana Rp 8.917.392.000, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp 1.385.201.000, dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Rp 521.736.000.

5.     Dana Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain DD, sumber pendanaan pemerintah desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang bersumber dari APBD.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, ADD yang dianggarkan pada APBD paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

Total Dana Desa (APBN) yang rencananya akan ditransfer pada 730 gampong di Pidie pada tahun anggaran 2019 ialah sebesar Rp 525.951.016.000 (alokasi dasar per desa Rp 672.421.000, alokasi dasar Rp 490.867.612.000, alokasi afirmasi Rp 2.112.889.000, dan alokasi formula Rp 32.970.515.000).

Kemudian dengan ditambah ADD/ADG, yang dianggarkan pada APBK Pidie dari dana perimbangan yang diterima dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, menunjukkan pagu indikatif dana desa di Pidie tahun ini mencapai Rp 612.780.329.046.

Selain lima dana transfer tersebut, Pidie juga akan menerima Dana Otsus, di mana pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Pusat menganggarkan Rp 8,36 triliun total dana Otsus untuk Provinsi Aceh. Dana Otsus ini juga salah satu dari TKDD. []

Komentar

Loading...