Mengurai Keberadaan 8 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Hutan Hujan Dataran Rendah KEL

·
Mengurai Keberadaan 8 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Hutan Hujan Dataran Rendah KEL
Sumber foto: Rainforest Action Network.

sinarpidie.co—Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh akan melakukan pengecekan lebih jauh terkait hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh Rainforest Action Network (RAN), di mana ditemukan delapan dari sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Timur telah melakukan pembukaan lahan dengan secara aktif dengan menebangi hutan di dalam konsesi mereka yang berada di dalam hutan hujan dataran rendah Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

“Terus terang saja, dinas memiliki keterbatasan data dari citra satelit,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia SP MP, Jumat, 17 Mei 2019.

Kata Azanuddin Kurnia lagi, sejauh ini, pihaknya mengeluarkan rekomendasi teknis perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita tidak pernah mengeluarkan izin di dalam kawasan hutan. Izin perkebunan perusahaan sawit tersebut berada di kawasan APL  (area penggunaan lain-red), bukan kawasan hutan. Hanya saja, dalam APL ini pun ada yang berhutan seperti kawasan hutan. Namun, nanti jika hasil pengecekan ternyata mereka melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan, maka itu akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Terkait keberadaan perkebunan sawit di kawasan KEL, Azanuddin Kurnia mengatakan, “Yang tidak boleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) bila merujuk pada UU Pemerintah Aceh, karena masih moratorium sampai sekarang. Tapi kalau untuk perkebunan bisa, merujuk pada Pergub nomor 5 tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di dalam KEL dalam Wilayah Aceh, itu boleh-boleh saja.“

Sementara, M Daud, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh mengatakan, hutan hujan dataran rendah KEL sebagian masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan sebagiannya lagi masuk ke dalam kawasan hutan produksi.

“Walau ada sebagian dalam kawasan produksi, tetap masuk kawasan hutan. Artinya, harus ada izin pinjam pakai kawasan hutan. Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang sedang melakukan review izin perkebunan perusahaan sawit dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sedang memverikasi hasil review tersebut,” ujarnya, Jumat, 17 Mei 2019.

Baca juga:

Gemma Tillack, Direktur Kebijakan Hutan Rainforest Action Network (RAN), dalam siaran pers yang diterima sinarpidie.co, Kamis, 16 Mei 2019 mengatakan, kerusakan habitat akibat pembukaan hutan hujan di dataran rendah timur laut Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) meningkat tajam dalam bulan-bulan pertama tahun 2019 ini.

“Hutan dataran rendah Kawasan Ekosistem Leuser berperan penting secara global dan menjadi rumah berharga bagi satwa liar. Hutan ini sangat kaya akan keanekaragaman hayati yang unik dan merupakan habitat inti yang masih tersisa bagi spesies kunci yang terancam punah atau berisiko tinggi untuk punah, termasuk di antaranya orangutan, gajah, dan harimau Sumatra,” kata dia.

Kata dia, kerugian ekologi yang signifikan telah terjadi di enam perusahaan perkebunan yang membuka hutan: PT. Nia Yulided (78 ha), PT. Putra Kurnia (30 ha), PT. Tualang Raya (45 ha), PT. Indo Alam (18 ha), PT. Tegas Nusantara (10 ha) dan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik negara PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) I Blang Tualang (10 ha).

“Sedangkan data satelit dari bulan April 2019 menunjukkan empat perusahaan kelapa sawit terus membuka hutan; PT. Nia Yulided (dari 56 ha meningkat jadi 78 ha), PT. Indo Alam (dari 13 ha meningkat jadi 18 ha), PT. Putri Kurnia (dari 25 ha meningkat jadi 30 ha), dan PT. Tualang Raya (dari 17 ha meningkat jadi 44 ha),” ujarnya.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)  Aceh, Sapto Aji Prabowo, mengatakan, konsesi perkebunan PT Tualang Raya dan PTPN seringkali dilintasi gajah. “Sekarang mereka sudah berkomitmen pada bupati untuk membuat barrier agar gajah tidak turun ke pemukiman penduduk. Untuk perusahaan lain saya belum tahu apakah bersinggungan dengan lintasan gajah atau tidak,” kata dia.

Dikatakannya, banyak HGU perkebunan kelapa sawit di Aceh Timur sering dilintasi gajah. “Kita berharap ada pola kawasan ekosistem esensial di kawasan budidaya untuk menyisakan sedikit ruang untuk satwa liar. Saat ini kita sedang menggagas itu dengan DLH Provinsi Aceh dan kabupaten atau kota yang memiliki kasus konflik satwa,” kata dia. []

Komentar

Loading...