Mengurai Kasus Penggelapan Beras pada BPBD Pijay

·
Mengurai Kasus Penggelapan Beras pada BPBD Pijay
Kepala BPBD Pidie Jaya M Nasir. (sinarpidie.co/Bob).

Satu rekanan melakukan 2 pengadaan barang tanggap darurat bencana banjir. Bantuan BPBA juga mengendap di gudang tanpa tersalurkan ke korban banjir.

sinarpidie.co--Pada 7 Desember 2017, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyalurkan bantuan pangan dan sandang ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya  karena Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di kabupaten tersebut. Bantuan yang diserahkan antara lain beras lokal sebanyak 450 sak, mie instan merk Intermie sebanyak 350 dus, minyak goreng merk Sunco sebanyak 150 liter, ikan kaleng sardines ABC sebanyak 1.500 kaleng, air mineral merk Rhych sebanyak 200 dus, kain sarung merk Rosa sebanyak 400 lembar dan daster standar sebanyak 400 lembar.

Di samping itu, terdapat anggaran belanja tidak terduga kegiatan tanggap darurat banjir BPBD Pidie Jaya tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.240.393.500.

Satu rekanan 2 proyek

Anggaran tersebut dipecah dalam 7 paket yang diduga sengaja dipecah-pecah untuk menghindari tender dan satu perusahaan mengerjakan dua pengadaan sekaligus: CV. Barona Windo Jaya melaksanakan pekerjaan pengadaan beras nilai kontrak Rp. 198.930.000 dan melaksanakan pekerjaan pengadaan mie instan dengan nilai kontrak Rp. 180.000.000.

Lalu, CV. Total Kontruksi melaksanakan pekerjaan pengadaan telur dengan nilai kontrak Rp.198.000.000 dan melaksanakan pekerjaan pengadaan minyak goreng dengan nilai kontrak Rp.70.875.000.

Selanjutnya, CV. Dua Mitra Perkasa melaksanakan pekerjaan pengadaan selimut dengan nilai kontrak Rp. 170.100.000 dan melaksanakan pekerjaan pengadaan kain sarung dengan nilai kontrak Rp. 184.150.000.

Terakhir, CV. Mugabe Inti Perkasa melaksanakan pekerjaan pengadaan handuk dengan nilai kontrak Rp. 157.500.000.

Kepala BPBD Pidie Jaya M Nasir mengatakan, satu rekanan dapat melakukan dua pengadaan sekaligus merupakan hal yang lumrah dalam pengadaan barang tanggap darurat.

"Tidak masalah itu, bahkan jika dibagi sepuluh juga bisa, sebab jika untuk tanggap darurat tidak wajib ditender. Misalkan jika membutuhkan tinggal belanja aja di toko apa yang kita butuhkan, sebab jika tidak begitu, bisa lapar orang. Inilah bedanya tanggap darurat dan regular. Kalau ini apa yang diperlukan oleh masyarakat berdasarkan surat dari keuchik. Tidak boleh keperluan ini, tapi kita beli lain, dan berdasarkan berapa jumlah KK yang diusul. Makanya tidak sama setiap gampong mendapatkannya, sesuai dengan permintaanlah," kata dia, Rabu, 12 Juni 2019.

Setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana banjir pada Kecamatan  Ulim (24 gampong), Jangka Buya (7 gampong) dan Bandar Dua (16 gampong) Pidie Jaya sejak 31 Desember 2017, terdapat sisa barang bantuan dari BPBA yang masih tersimpan di gudang BPBD Kabupaten Pidie Jaya berupa beras sebanyak 331 sak dan kain sarung sebanyak 170 lembar.

Di Gampong Ulim Baroh, Kecamatan Ulim, Pidie Jaya, bantuan-bantuan pasca-bencana banjir diserahkan langsung oleh keuchik kepada warga setelah disalurkan oleh pihak BPBD Pidie Jaya. 

"Dibilang cukup, ya tidak cukup, di sini kesepakatannya kita bagi sama rata ke setiap rumah, walau sedikit yang penting ada. Setelah ditimbang-timbang, beras yang dibagikan sekitar 5 kg lebih kurang per rumah, tambah telur, mie instan, dan kain sarung, " kata Rusli Ismail, Keuchik Gampong Ulim Baroh, kepada sinarpidie.co, Rabu, 12 Juni 2019.

Artinya, terdapat indikasi beras bantuan tidak seluruhnya sampai ke tangan para korban banjir tapi mengendap di gudang BPBD Pidie Jaya.

Kasus penggelapan beras

Sisa beras yang mengendap sebanyak 331 sak 15 kg semula hendak dijual mantan Kabid Logistik BPBD Pidie Jaya, Mansur Ibrahim. Upayanya itu digagalkan oleh polisi. Ia, bersama Habban dan Fadlun, terjerat penggelapan dan penjualan beras bantuan bencana karena melakukan tindak pidana percobaan menyalahgunakan penggunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana secara bersama-sama.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sigli menolak pembelaan (pledoi) Mansur Ibrahim dan menjatuhkan vonis lima tahun dan enam bulan penjara terhadapnya, sedangkan Habban Nurdin dan Fadlun dihukum masing-masing empat tahun penjara.

Kepala BPBD Pidie Jaya M Nasir menampik bahwa pihaknya mengendapkan beras, mie instan, dan kain sarung untuk korban bencana benjir di gudang.

“Bukan tidak disalurkan dan mengendap, tapi sesuai permintaan. Beras bantuan provinsi ada yang tinggal sekitar 350 zak. Kita meramal biasanya bulan 12 sering banjir sebagamana teori, jadi kalau akhir tidak bisa kita beli karena tidak ada uang. Jadi jika ada banjir dan ada desa yang meminta kita sudah siap stok,” kata dia.

Apa yang disebutkan M Nasir bertolak belakang dengan fakta bencana banjir di Pidie Jaya. Pada 2017, banjir merendam sejumlah kecamatan di Pidie Jaya pada Januari, Mei, dan Desember. []

Komentar

Loading...