Laporan mendalam

Mengungkap Aliran Dana Desa di Gampong Blok Bengkel, Benarkah untuk Kepentingan Masyarakat?

·
Mengungkap Aliran Dana Desa di Gampong Blok Bengkel, Benarkah untuk Kepentingan Masyarakat?
Lapangan serbaguna di Gampong Blok Bengkel. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Membedah makna untuk kepentingan umum melalui salah satu dana transfer pusat (APBN), yakni Dana Desa (DD).

sinarpidie.co—Syarifah Teiffahnur, perempuan kelahiran Gampong Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, pada 1977 silam, memiliki sejumlah bukti dugaan penyelewengan dana desa (DD) dan dugaan penyalahgunaan jabatan yang diduga dilakukan oleh Keuchik Gampong Blok Bengkel M Ashrien. Sejumlah items yang diduga fiktif (items kegiatan yang tertera dalam RAB tapi tak sepenuhnya dikerjakan sementara anggaran terealisasi 100 persen) dan dugaan mark-up harga selama 2017 terdapat pada pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi/selokan Rp 90.174.250; pembangunan gorong-gorong/plat beton Rp 42.325.990; pembangunan WC dan tempat wudhuk Rp 58.486.521; pembangunan/pemiliharaan Polindes atau rehab polindes/posyandu Rp 108.884.912; pembangunan/pemeliharaan balai kegiatan/kegiatan belajar mengajar Rp 130.704.245; pemasangan kanopi meunasah dan tempat wudhuk Rp 40.578.680; pembinaan kelompok PKK Rp 36.168.000; pengelolaan balai pengajian gampong Rp 25.060.000; pengelolaan posyandu gampong Rp 26.425.908; dan penyelenggaraan MTQ gampong Rp 11.679.000.

Untuk tahun anggaran 2018 di antaranya: pembangunan saluran beton baru dan rehab saluran/drainase Rp 73.697.000; pemeliharaan prasarana kantor keuchik Rp 17.836.652; pengadaan website gampong Rp 12.000.000; pembangunan balai pengajian TPA Rp 68.803.000; penimbunan tanah kuburan Rp 34.822.060; pengadaan peralatan kesenian Rp 50.400.000; pembangunan balai istirahat kuburan TPU Rp 44.552.720; pengadaan alat-alat kesehatan Rp 18.374.000; pengadaan peralatan PKK Rp 26.792.500; pembinaan kelompok PKK Rp 8.100.000; pengelolaan Posyandu gampong Rp 86.551.936; kegiatan pemberdayaan olahraga Rp 59.665.582; pelaksanaan MTQ Rp 27.235.000; dan pelatihan papan bunga pemuda dan pembinaan seni dan budaya remaja Rp 34.730.000.

Kata dia, semenjak Keuchik Gampong Blok Bengkel M. Ashrien menjabat, sang keuchik tak pernah sekalipun menggelar rapat pengusulan program gampong bersama masyarakat.

“Dalam 2019, Tuha Peuet yang buat sekali rapat. Tuha Peuet yang inisiasi. Bukan keuchik. Dibuat di balai pengajian. Rapat semula untuk evaluasi dana gampong dari 2016 hingga 2018. Tapi semua pertanyaan warga gampong dalam rapat tersebut tidak ada jawaban hingga sekarang. Anehnya, anggaran tetap keluar hingga tahun ini,” kata Syarifah Teiffahnur. “Tuha Peuet tidak mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dikerjakan sejak 2016 hingga 2018. Mereka hanya bicara rencana program 2019.”

Warga Gampong Blok Bengkel, kata dia, telah meminta 5 Tuha Peuet Gampong Blok Bengkel untuk menangih pertanggungjawaban penggunaan dana desa sang Keuchik M Ashrien di dalam rapat tersebut. “Namun, Tuha Peuet pun tak bisa berbuat apa-apa,” kata dia lagi.

Diduga main serobot lahan

Salah satunya adalah pembangunan Lapangan Serbaguna Rp 175 juta di atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) tanpa kontrak sewa maupun alas hak lainnya.

“Pembangunan lapangan itu tidak pernah dimusyawarahkan dengan masyarakat,” sebut Syarifah Teiffahnur. “Lapangan tersebut dibutuhkan dan memang dari dulu difungsikan warga jauh-jauh hari sebelum ada dana desa. Hanya saja, coba lihat sendiri anggaran ratusan juta tapi seperti itu pembangunannya. Apakah sesuai dengan anggaran segitu, silakan lihat sendiri.”

Kata dia, lapangan tersebut telah memiliki lantai semen dan sejumlah fasilitas lainnya sebelumnya. “Rencananya ingin dipercantik tapi hasilnya seperti itu. Rp 175 juta tidak sesuai untuk lapangan seperti itu. Semua masyarakat mempertanyakan hal itu. Alasan keuchik kenapa tidak mau buat rapat karena takut ribut,” sebutnya.

Keuchik Gampong Blok Bengkel,  M. Ashrien mengatakan, pihaknya tak memiliki alas hak berupa kontrak sewa, hak pakai, hak pengelolaan (HPL) atau HGB dengan PT. KAI untuk membangun lapangan tersebut.

Kata dia, dirinya juga tak mengetahui Nomor Induk Bidang (NIB) tanah Kementerian Keuangan untuk tanah tersebut.

“Lapangan serbaguna tersebut saat ini tidak ada sewa dan tak ada kontrak lagi, karena lokasi itu sudah ada sejak saya kecil dulu,” kata dia, Minggu, 21 Juli 2019 melalui sambungan telepon selular.

Dikonfirmasi terkait alpanya musyawarah gampong bersama masyarakat, Kamis, 25 Juli, 2019, M. Ashrien, tak merespon.

Tak hanya itu, penyerobotan aset Negara yang diduga dilakukan tanpa alas hak atas tanah juga terjadi pada aset milik Bea Cukai seluas 2 x 12 meter untuk pembangunan PAUD. Dibangun sepihak diduga tanpa dimusyawarahkan dengan masyarakat Gampong Blok Bengkel diduga pula menyebabkan PAUD Gampong Blok Bengkel yang bangunannya dibangun dengan total anggaran Rp 129.122.000 tak bisa difungsikan hingga kini.

“Bea Cukai pasang patok biar tanah mereka tak diserobot,” kata Syarifah Teiffahnur.

Tanggapan pihak terkait

Sekretaris Inspektorat Pidie Mukhtar pada sinarpidie.co, Rabu, 24 Juli 2019 mengatakan, penggunaan dana desa untuk membangun sesuatu di atas tanah yang menjadi aset BUMN atau aset Negara lainnya harus dibuktikan dengan surat permohonan resmi ke BUMN tersebut, dibuktikan dengan kontrak atau perjanjian sewa-menyewa, dan bukti transfer sewa-menyewa. “Kalau tidak ada tidak bisa, karena dana desa kan uang Negara,” kata dia.

Dugaan mark up dan dibeli tak sesuai dengan jumlah dalam pengadaan polisi tidur karet pada RAB/DPA. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Disebutkan Mukhtar, Gampong Blok Bengkel merupakan salah satu gampong yang akan diaudit tahun ini. “Saat ini sudah 21 gampong sedang dalam proses pemeriksaan atau dalam penanganan dari 54 gampong yang ditargetkan. Blok Bengkel masuk di dalamnya,” kata dia.

Munandar, Kepala Bidang Mukim dan Gampong pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) mengatakan, status tanah negara di bawah hak pakai (HP) PT. KAI  tidak boleh dibangun bangunan yang didanai dana desa tanpa adanya status yang jelas.

“Karena itu kan bukan tanah milik aset gampong. Dan kalau dibuat fasilitas di atas tanah PT. KAI menggunakan dana gampong tanpa sewa atau kontrak itu statusnya tidak jelas. Sebab, bangunan yang dibangun dengan dana desa itu akan menjadi aset gampong. Kalau itu tanah PT. KAI, itu akan jadi aset siapa nanti?"

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pidie, Fauzi, mengatakan, penggunaan aset Negara tanpa izin bisa berujung pada ranah tindak pidana korupsi (Tipikor).

Baca juga:

“Kalau itu terjadi kita dianggap menggelapkan aset Negara. Penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pihak lain dan sebagainya. Tidak ada acuan dan tidak ada konsep bagi BPN, yang kaitannya dengan aset Negara, untuk dilakukan mediasi. Rujukannya putusan pengadilan," kata dia via telepon selular, Minggu, 21 Juli 2019. 

Items fiktif dapat dibuktikan

Syarifah Teiffahnur merinci sejumlah items-items kegiatan yang diduga fiktif dalam tahun anggaran 2017 dan 2018, yang ia hapal di luar kepala, di antaranya belanja barang PKK pada tahun anggaran 2017 sebanyak 17 items dan pada tahun anggaran 2018 sebanyak enam items di Gampong Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, yang bersumber dari Dana Desa (DD) diduga fiktif.

“Di samping itu, di dalam coretan SILPA 2017, kenapa ada lagi Rp 20 juta untuk peralatan PKK, apa yang dibeli? Kami hanya mau pembuktian! PKK setiap tahun beli barang tapi kami tanya di mana barangnya tak ada sampai sekarang,” kata dia.

Kata dia lagi, mencontohkan, untuk makan dan minum kegiatan senam sebanyak 44 x Rp 200 ribu atau 11 bulan pada tahun anggaran 2018 juga diduga fiktif.

“Konsumsi pelatihan senam 11 kali, tapi senam dilakukan tak lebih dari 2 kali. Honorarium pelatih senam 48 kali juga fiktif. Obat fogging dan petugas dilaksanakan satu kali, sementara realisasi anggaran dan kegiatan masak dua kali. Juga Posyandu, susu untuk orangtua, 370 gram, tapi yang dibagi hanya 160 gram,” kata dia, menjelaskan.

Sementara salah seorang anggota Tuha Peuet Gampong Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, Drs Ridwan Abbas membantah bahwa perencanaan program di gampong tersebut tidak melalui proses musyawarah gampong dengan  melibatkan masyarakat, untuk menentukan skala prioritas pembangunan di gampong.

Mengenai pengusulan kegiatan pembangunan lapangan serbaguna tersebut, kata dia, ketika Tuha Peuet memandang hal itu perlu, maka hal itu diusulkan.

“Lahan terbuka tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang terbuka. Areal bebas, untuk kegiatan sosial masyarakat. Pada intinya, apa saja yang direncanakan di gampong, hal itu dilalui lewat proses musyawarah dan kesepakatan gampong. Poinnya adalah apapun yang kami lakukan di gampong ini berdasarkan azas manfaat untuk masyarakat. Kita tidak perlu kontrak sewa. Kalau kita perlu, tinggal ambil pada PT. KAI. PT. KAI tidak keberatan,” katanya, Kamis, 25 Juli 2019. []

Reporter: Candra Saymima dan Diky Zulkarnen

Komentar

Loading...