Mengapa Pemkab Pidie Punya Banyak Rekening Bank, Ada Oknum Raup Untung dari Bunga Deposito?

·
Mengapa Pemkab Pidie Punya Banyak Rekening Bank, Ada Oknum Raup Untung dari Bunga Deposito?
Sumber ilustrasi: gunungrizki.com.

sinarpidie.co—Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menilai, kepatuhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis aktual, belum memadai. Singkatnya, BPK RI menilai pengelolaan kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie belum sepenuhnya tertib.

Demikian disebutkan Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Isman Rudy saat menyerahkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD Pidie Tahun Anggaran 2017 melalui keterangan tertulis,  Selasa, 5 Juni 2018 lalu.

Di samping itu, pada 8 September 2017 lalu, saat menyerahkan LHP LKPD Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2016 di Banda Aceh, Isman Rudy, melalui keterangan tertulis, juga menyebutkan, pada pemeriksaan yang BPK lakukan masih terdapat beberapa kelemahan Pemkab Pidie yang pihaknya ungkap dalam laporan, baik yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Tindak lanjut hasil pemeriksaan belum sepenuhnya efektif sehingga masih ditemukan temuan berulang,” kata dia.

Temuan tersebut adalah penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah belum memadai yang terjadi karena pemerintah daerah belum menindaklanjuti rekomendasi untuk menyusun SOP pengendalian umum aplikasi yang digunakan dan menetapkan struktur formal atas pengelola sistem informasi penyusun laporan keuangan. Lalu, pengelolaan aset belum sepenuhnya memadai. Salah satunya karena belum dituntaskannya proses inventarisasi oleh Tim yang dibentuk Pemda.  

"Pengelolaan kas yang belum sepenuhnya tertib. Di antaranya BUD tidak membuat Laporan Posisi Kas Harian; Dana kapitasi pada puskesmas tidak tercatat pada BKU; dan Dana Non Kapitasi belum disetorkan ke rekening kas daerah. Perhitungan alokasi bagi hasil kepada Pemerintah Desa tidak sesuai ketentuan. Terakhir, kelemahan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak dalam hal ini kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan,” sebut Isman, merincikan.

Belum menganut perbendaharaan tunggal

BPK sudah berungkali mengingatkan Pemkab Pidie untuk menerapkan sistem Rekening Perbendaharaan Tunggal (Treasury Single Account), yang disertai pedoman pelaksanaan dan mekanismenya dengan peraturan kepala daerah. Namun, tampaknya hal itu hanya menjadi angin lalu.

Rekening Perbendaharaan Tunggal sendiri merupakan suatu bentuk manajemen kas dalam hal pengelolaan rekening yang antara lain bertujuan untuk mengendalikan saldo kas dan aliran kas, meminimalkan biaya pengelolaan rekening, meminimalkan idle cash (kas mengganggur), dan menjamin transparansi dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Berdasarkan catatan BPK, Rekening Kas Daerah Pemkab Pidie pada tahun 2014 berjumlah lima rekening, berkurang dua rekening dibandingkan tahun 2013, di antaranya Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie di Bank BNI, Bend. Kas Daerah Tk. II Pidie di Bank BRI, Kasda Tk. II Pidie Dana Rutin di Bank Aceh, Rekening Kas Umum Daerah Kab. Pidie di Bank Aceh, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di Bank Aceh.

“Sedangkan dua rekening Kas Daerah tahun 2013 yang tidak digunakan lagi di tahun 2014 yaitu Bank Aceh a.n. Kasda Pidie Zakat, telah diubah nama dan pengelola rekening menjadi a.n. Baitul Mal Kab. Pidie Zakat. Saldo per 31 Desember 2013 pada rekening telah ditransfer ke Rek Kasda Bank Aceh No. sebesar Rp 546.970.179,00 pada 16 Januari 2014, sebelum diserahkan kepada Baitul Mal; dan Bank Aceh a.n. Kasda Pidie Infaq, telah diubah nama dan pengelola rekening menjadi a.n. Baitul Mal Kab. Pidie Infaq. Saldo per 31 Desember 2013 pada rekening telah ditransfer ke Rek Kasda Bank Aceh sebesar Rp1.898.075.914,00 pada 16 Januari 2014, sebelum diserahkan kepada Baitul Mal,” demikian catatan BPK.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap mutasi transaksi penerimaan (kredit) dan transaksi pengeluaran (debet) menunjukkan tidak semua rekening tersebut aktif, dimana untuk rekening Kas Daerah pada Bank BRI Cabang Sigli dan Bank BNI Cabang Sigli hanya memuat transaksi penerimaan jasa giro. []

Komentar

Loading...