Menelaah Keterangan Saksi Ahli, Membedah Kasus Teungku Abdul Manaf

·
Menelaah Keterangan Saksi Ahli, Membedah Kasus Teungku Abdul Manaf
Akademisi Umar Mahdi SH MH memberikan keterangan ahli pada sidang penyelesaian sengketa proses Pemilu antara DPW PDA Pidie dengan KIP Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Meski tidak secara eksplisit dituangkan, pasal 7 ayat 1 poin l PKPU nomor 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa mereka yang mendapatkan sumber pendapatan dari negara wajib mundur tatkala mencalonkan diri sebagai caleg. FKUB sebenarnya tidak boleh diisi oleh politisi atau tidak boleh berpolitik praktis di dalam FKUB. Namun mengapa di Pidie hal itu terjadi.

sinarpidie.co--Agenda pembuktian dalam sidang ajudikasi sengketa proses Pemilu antara DPW Partai Daerah Aceh (PDA) sebagai Pemohon dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie sebagai Termohon telah dilalui, Senin, 5 Agustus 2019 di Kantor Panwaslih Pidie.  Pemohon, melalui kuasa hukumnya, Muzakar SHI dan Safrizal SH, menambahkan satu alat bukti dan Termohon (KIP Pidie) menambahkan dua alat bukti.

Amatan sinarpidie.co saat mengikuti sidang tersebut, Pemohon menghadirkan 4 saksi yakni, Kepala Badan Kesbangpolinmas Pidie, Drs Zulfikar Yacob, mantan Ketua FKUB, Adnan Ubat dan Anggota FKUB Umar. Di samping itu, Pemohon juga menghadirkan saksi ahli yakni, Umar Mahdi SH MH. Sementara, Termohon (KIP Pidie) tidak menghadirkan saksi-saksi.

Saksi ahli Umar Mahdi SH MH mengatakan, KIP Pidie telah salah menerapkan, memperhatikan dan menetapkan Berita Acara nomor 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi  Partai politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Pemilu tahun 2019.

“Telah terjadi perbuatan melampaui wewenang yang dilakukan oleh Termohon. FKUB bukanlah lembaga pemerintahan non-kementerian yang wajib mengundurkan diri sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Forum tersebut dibentuk oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pidie hanya memfasilitasinya. Meskipun sumber dana FKUB berasal dari APBK Pidie, saya berpendapat bahwa KIP Pidie tidak diberi kewenangan atas tindakan interpretasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Umar Mahdi, memberikan keterangan ahli.

Pendamping Desa (PD) di Kecamatan Mutiara, Mahdi AMd, caleg DPRK Pidie dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) pada Pemilu 2019, mengatakan, dirinya telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya tersebut sebelum DCT ditetapkan.

“Karena jika terpilih, kita tidak mundur, tidak bisa ditetapkan,” kata Mahdi.

Sejumlah Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang nyaleg tempo hari, yang diwawancarai sinarpidie.co, juga melakukan hal sama.

Baca juga:

Pendamping Desa, dalam kasus Teungku Abdul Manaf versi kesaksian ahli Umar Mahdi SH MH, sebenarnya juga dapat dipandang sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian. Pertanyaannya: mengapa para PD mundur dari jabatan mereka sedangkan Teungku Abdul Manaf tidak? Hal yang sama juga dilakukan Adnan Ubat, yang nyaleg dan mundur dari jabatan sebagai Ketua FKUB.

Contoh kasus serupa

Mengutip makassar.tribunnews.com, Bawaslu Kabupaten Luwu pernah memberi warning bagi pendamping desa (PD), pendamping lokal desa (PLD) maupun tenaga ahli (TA) pendamping desa untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg).

Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu, Abdul Latif Idris, mengatakan keharusan para pendamping program pemerintah itu mundur tertuang dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Meski tidak secara eksplisit dituangkan, pasal 7 ayat 1 poin l PKPU nomor 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa mereka yang mendapatkan sumber pendapatan dari negara wajib mundur tatkala mencalonkan diri sebagai caleg.

“Aturannya sangat jelas. Siapapun harus mundur jika dalam profesinya mendapatkan pendapatan yang bersumber dari negara. Seorang kepala dusun (kadus) pun harus mundur," tegas Latif Idris, dilansir dari makassar.tribunnews.com.

Tak hanya itu, lembaga Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten juga mengharuskan pendamping keluarga harapan (PKH) mundur jika maju sebagai caleg.

Dia khawatir, nantinya caleg dengan profesi tersebut akan menyalagunakan profesinya untuk kepentingan politik.

Teungku Abdul Manaf menyadari hal itu. Ia telah mengajukan surat Pengunduran Diri kepada Bupati Pidie c/q Kepala Badan Kesbangpolinmas Pidie pada Juni 2019, yang berisikan pengunduran dirinya sebagai anggota FKUB Pidie karena menindaklanjuti PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye dan Surat KPU nomor 748/PI 01.4-SD/06/KPU/VII/2018 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri. Surat tersebut juga ditembuskan pada KIP dan Panwaslih Pidie.

Dok. sinarpidie.co.

Kepala Kesbangpolinmas Pidie Drs Zulfikar Yakob, yang dikonfirmasi sinarpidie.co terkait keabsahan surat tersebut, belum menjawab.

FKUB sebenarnya tidak boleh diisi oleh politisi atau tidak boleh berpolitik praktis di dalam FKUB. Namun mengapa di Pidie hal itu terjadi.

Merujuk kesaksian Umar Mahdi SH MH bahwa FKUB merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat, maka Tuha Peuet Gampong sebenarnya juga demikian. Tuha Peuet bahkan tidak hanya dibentuk oleh masyarakat tapi juga dipilih oleh masyarakat. Merujuk pada Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Nomor 022/PS/PWSL.ACU.01.16/VIII/2018, sengketa antara DPW PDA Aceh Utara dengan KIP Aceh Utara, Panwaslih Aceh Utara menolak permohonan DPW PDA, yang calegnya di-TMS KIP Aceh Utara karena berstatus sebagai Tuha Peuet. Di samping itu, Panwaslih Aceh Utara juga menyatakan Keputusan KIP Aceh Utara sah dan berlaku secara hukum. 

Keuangan negara dan Badan Publik 

UU Nomor Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Diberitakan sebelumnya, calon legislatif (Caleg) DPRK Pidie dalam Pileg lalu dari Partai Daerah Aceh (PDA), Tgk Abdul Manaf, tidak ditetapkan sebagai Caleg DPRK Pidie terpilih oleh KIP Pidie dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRK Pidie pada Pemilu 2019, di Gedung DPRK Pidie, Senin, 22 Juli 2019, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat atau TMS. []

Reporter: Diky Zulkarnen dan Firdaus

Komentar

Loading...