Sudut pandang

Memaknai 4 Desember

·
Memaknai 4 Desember
Dr Teungku Hasan Tiro. Sumber foto: tempo.co

Hampir dalam semua buku yang ditulis sang Deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM),  Dr Teungku Hasan Tiro, romantisme masa lalu menjadi pembuka lembaran-lembaran awal buku-bukunya itu.

Mula-mula, Dr Teungku Hasan Tiro membangun ingatan kolektif kita lewat narasi Zaman Keemasan Sultan Iskandar Muda. Lalu dilanjutkan dengan perjuangan keluarga Teungku Chik di Tiro yang sampai pada anak-anaknya juga ikut wafat dalam perang melawan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda beserta tragedi-tregedi di dalamnya hingga penyerahan kedaulatan Aceh dari Belanda pada Indonesia yang disebutnya sebagai sesuatu yang illegal berdasarkan Resolusi PBB. Selain ingatan kolektif, Hasan Tiro juga memberi definisi menjadi Aceh. Ada dignity atau harga diri di dalamnya. Ia juga mengajak kita untuk menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas masyarakat internasional.

Pada lembaran-lembaran berikutnya, ia bercerita tentang betapa sumber daya alam Aceh berlimpah, namun hal itu bertolak belakang dengan kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang hidup di bawah garis kemiskinan akibat praktik yang disebutnya sebagai praktik kolonialisme Jawa. Kata dia, gas dan seluruh isi bumi Aceh dikeruk untuk membangun Pulau Jawa.

Damai di Aceh sudah berlangsung 13 tahun setelah penandatanganan kesepakatan damai pada 15 Agustus 2005 silam. Narasi sejarah yang dibangun Dr Teungku Hasan Tiro dalam buku-bukunya, pidato-pidatonya yang terekam melalui kaset, dan pernyataan-pernyataannya di media massa, sama sekali tidak masuk ke dalam kurikulum sekolah di Aceh.

Pendidikan formal di Aceh mengambil tempat yang “paling mulia” di masa damai, yang nampaknya hanya berguna untuk menyerap dana otonomi khusus, juga kucuran dana alokasi khusus (DAK) dan DAU dari APBN, yang capaian seluruh kegiatannya sulit untuk dikonkritkan menjadi satu model atau contoh bagi provinsi lain di Indonesia, alih-alih menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia yang sedang dalam proses membangun perdamaian atas konflik vertikal dalam negeri masing-masing negara.

Merancang kurikulum berbasis nasionalisme ke-Acehan tampaknya sama sekali tak terpikirkan walaupun pemerintah pusat sebenarnya memberi keleluasaan bagi masing-masing daerah lewat instrumen kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan yang dapat dilakukan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Dengan kata lain, tak ada konsep nasionalisme ke-Acehan yang masuk ke dalam bahan ajar siswa pasca-damai. Yang masuk hanya transfer dana Otsus, DAU, dan DAK. Yang agak ironis, meski tak memiliki platform dan blue print pendidikan Aceh dengan “peta dunia”, mengikuti standar pendidikan nasional,  Aceh juga tertatih-tatih.

Di bidang pengelolaan sumber daya alam, perusahaan daerah di Aceh collapse atau berumur pendek pasca-damai. Perusahaan Daerah Geunap Mufakat (PDGM), perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha industri pengolahan dan perdagangan kopi, telah tamat riwayatnya. Perusahaan ini sama sekali tak lagi menyerahkan laporan keuangan audited sejak tahun 2013. Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) juga bernasib sama.

Bertahun-tahun setelah damai, nyaris seluruh sektor yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam untuk memupuk keuntungan, dikuasai swasta atau kolaborasi swasta dengan BUMN dan sebaliknya tanpa melibatkan Pemerintah Aceh atau perusahaan daerah besutan Pemerintah Aceh sebagai pemilik saham.

Celakanya, hingga 2017, dikutip dari laman Walhi Aceh, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) mencatat, kerusakan hutan di Aceh pada 2017 seluas 17.333 hektare, sedangkan pada 2016 mencapai 21.000 hektare. Angka-angka itu berbanding lurus dengan bencana ekologis yang diterima masyarakat setiap akhir tahun.

Usai bencana datang, dana hibah kembali mengucur dari pusat untuk penanganan pasca-bencana alam lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang penyaluran bantuan-bantuan tersebut acapkali tak sepenuhnya tersalurkan pada para korban. Begitu siklusnya setiap tahun.

Jika Sang Wali, Teungku Hasan Tiro, mengambil momentum 4 Desember 1976 sebagai estafet untuk memploklamirkan eksistensi Aceh sebagai sebuah Negara kepada dunia (lewat solidaritas dunia pula) setelah Teungku Ma’at di Tiro, anak Teungku Chik Muhammad Saman di Tiro, tewas di Alue Bhot, pada 3 Desember 1911, bukankah 13 tahun setelah 15 Agustus 2005 adalah waktu yang cukup lama untuk sekedar disibukkan dengan Otsus, DAU, DAK, dan politik elektoral yang semakin sempit dan konservatif?

Perlu rumusan gerakan kebudayaan dan blue print pembangunan yang jelas pasca-13 tahun penandatanganan MoU Helsinki. Atau hanya "mengalir", berebut kursi kekuasaan dan berebut dana transfer dari pusat.

Komentar

Loading...