Iklan Pemkab Pidie

Sejarah

Melihat Aceh dari Kubah Masjid Baitul A’la Lilmujahidin, Melihat Aceh dengan Peta Dunia

·
Melihat Aceh dari Kubah Masjid Baitul A’la Lilmujahidin, Melihat Aceh dengan Peta Dunia
Masjid Baitul A’la Lilmujahidin. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Masjid Baitul A’la Lilmujahidin merupakan masjid yang terletak di pusat Kota Beuruenuen, Kecamatan Mutiara, Pidie.

Masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Abu Beureueh ini masuk ke dalam salah satu daftar cagar budaya Indonesia yang harus dilindungi.

"Benar, masjid ini sudah masuk dalam salah satu cagar budaya," kata Bukhari Ibrahim, 69 tahun, bilal Masjid Baitul A'la Lilmujahidin, yang ditemui di lokasi, Jumat 24 Agustus 2018.

Bukhari menambahkan, seingatnya, pada tahun 1951 atas prakarsa Teungku Muhammad Daud Beureueh masjid ini mulai dibangun. "Setelah dinding masjid seukuran 80 cm dan pondasi siap, pembangunan masjid sempat terhenti selama 10 tahun. Karena, saat itu Tengku Daud Beureueh memilih naik gunung akibat konflik DI/TII di Aceh," lanjut Bukhari.

Usai pemberontakan reda, Abu Daud Beureueh kembali mengajak masyarakat untuk melanjutkan pembangunan masjid yang sempat tertunda itu. Pada tahun 1963, masyarakat Pidie dan luar Pidie mengumpulkan bantuan berupa "beras segenggam". Bantuan yang terkumpulkan kemudian dijual untuk membeli berbagai material bangunan.

Pembangunan dilakukan secara gotong royong.

Pada tahun 1973, bangunan masjid seukuran 25 x 25 meter ini selesai dibangun.

Di belakang masjid, ada makam Tengku Daud Beureueh. Terdapat batu nisan bertuliskan: Tgk. Muhammad Dawud Beureu’eh, Lahir Ahad 17 Jumadil Awal 1317 (23 September 1899). Wafat Rabu 14 Zulqaidah 1407 (10 Juni 1987).

Beberapa hari yang lalu, saat memperingati hari Raya Idul Adha 1439 H, sekitar 21 ekor sapi dan dua ekor kambing disembelih di pekarangan masjid tersebut. Daging kurban tersebut dibagikan ke seluruh gampong yang ada di Kecamatan Mutiara.

“Kembali ke Aceh setelah masa pengasingan di Jakarta, Abu tetap tak punya rumah. Hingga ajal menjemput, dia menempati sebuah bilik papan di samping Masjid A’la Lilmujahidin, Beureunuen Aceh, masjid yang dibangunnya pada tahun 1963,” tulis Nezar Patria dkk dalam buku Daud Beureueh Pejuang Kemerdekaan yang Berontak (2016).

Satu tahun sebelumnya, pada 9 Mei 1962, Pimpinan DI/TII Aceh ini beserta seluruh pengikutnya memutuskan menghentikan pemberontakan mereka terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Pemberontakan itu sendiri telah berlangsung selama sembilan tahun.

Juga pada 1963, Abu turun langsung, bahu-membahu, bersama ribuan masyarakat untuk mengerjakan proyek irigasi sepanjang 17 kilometer dengan lebar 2, 5 meter dan kedalamannya 1, 5 meter. “Satu sen pun pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk proyek yang diperkirakan senilai Rp 100 juta ini (sekitar USD 100 ribu dengan kurs zaman tersebut),” demikian tulis Nezar dkk. “Selain membuat saluran irigasi, Abu juga bekerja bakti membuat jalan dari Lampoh Saka ke Langkawi (Kecamatan Kembang Tanjong) sepanjang 12 kilometer.”

Jejak Pemikiran Abu Beureueh

Abu Beureueh merupakan ulama progresif. Analisis sosial yang dimilikinya selama ia hidup tidak berangkat dari ruang kosong, tetapi dari buku-buku yang dikirimkan kakak dan pamannya yang bersekolah di perguruan tinggi di Mesir.

Abu tak bisa baca-tulis bahasa Indonesia, namun ia fasih baca-tulis bahasa Arab.

Di samping itu, adalah Teungku Abdul Hamid atau Ayah Hamid yang juga menjadi mentor politik bagi Abu Beureueh.

“Dia (Ayah Hamid-red) memang agak sosialis, antifeodalisme,” tutur menantu Abu Beureueh, El Ibrahimy, sebagaimana dikutip dari Daud Beureueh Pejuang Kemerdekaan yang Berontak (2016).

Abdul Hamid adalah anggota Syarikat Islam (SI), organisasi yang didirikan oleh Hos Cokroaminoto. Pada 1928, terjadi pemberontakan di Padang yang dipelopori Tan Malaka, yang memimpin SI Merah.

Akibatnya, semua orang SI dikejar, tidak peduli dia SI Merah atau SI Putih, termasuk Ayah Hamid yang mula-mula lari ke Malaysia lalu menetap di Arab.

"Dari Arab, Hamid menulis pemikiran-pemikirannya mengenai perlunya pembaruan pendidikan di Aceh. Dia menulis dengan bahasa Arab, diselipkan ke sela-sela surat kabar dari Arab. Lalu dia titipkan kepada Jemaah haji asal Aceh yang hendak pulang,” tulis Nezar Patria dkk.

Atas masukan-masukan Ayah Hamid, Abu lantas merombak sistem pesantren di Aceh. Pada 1930, ia mendirikan Madrasah Sa’dah Abadiah di Blang Paseh, madrasah dengan sistem pendidikan modern pertama di Aceh. Di sekolah ini kelak Hasan Tiro, sang deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM), juga ikut mengenyam pendidikan dasar.

Dalam salah satu artikelnya yang berjudul “Ikon Perlawanan Orang Aceh”, Otto Syamsuddin Ishak menuliskan, “Abu Beureueh sepenuhnya hasil pendidikan Aceh yang tradisional. Namun, ia menjadi seorang ulama yang memulai gerakan modernisasi dalam sistem pendidikan Agama. Apalagi, Abu Beureueh didampingi sejumlah kaum muda yang merupakan lulusan dari sekolah agama di Padang, yakni Sumatra Thawalib.”

PUSA dan DI/TII

Bertahun-tahun kemudian, Abu mendirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), sebuah organisasi Islam progresif.

PUSA, yang menggalang kekuatan rakyat untuk menghadang agresi Belanda I dan II, juga ikut mengeksekusi gagasan Soekarno dalam kerja-kerja penghapusan kekuasaan dan budaya  feodalisme yang menjadi penopang pendudukan Hindia-Belanda. Istilah saat itu: gayang imprealisme dan gayang feodalisme. Itu adalah semangat zaman kala itu. Di samping itu, penghapusan "dua istilah itu" juga didorong sentimen PUSA-Uleebalang di masa-masa pendudukan Belanda dan Jepang di Aceh.

Hubungan Soekarno dengan Aceh memburuk konon setelah Perdana Menteri Pemerintah Republik Indonesia Ali Sastroamidjojo disebut-sebut mengirimkan dokumen rahasia berupa les hitam yang berisikan rencana pembunuhan 300 tokoh penting Aceh.

Baca juga:

Mengenang Ismail Syahputra, Mengingat Kasus Penculikan dan Penembakan yang Belum Terjamah

“Tapi tak ada yang bisa memastikan keberadaan dokumen itu,” demikian dikutip dari buku Daud Beureueh Pejuang Kemerdekaan yang Berontak (2016).

Kemudian divisi X TNI di Aceh juga ikut dibubarkan pada 23 Januari 1951. Terakhir, status Provinsi Aceh dicabut. Alasan-alasan itulah yang mendorong Abu Beureueh menggumumkan perang kepada Pemerintahan Soekarno, di bawah bendara DI/TII.

Pada Mei 1978, Abu Beureueh diasingkan ke Jakarta oleh Pemerintah Orde Baru “untuk mencegah karismanya menggelorakan perlawanan rakyat Aceh”, dua tahun setelah Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Gunung Halimon. []

Komentar

Loading...