MTQ Aceh ke-34

MaTA Sorot Proyek Gedung dan Tribun Utama MTQ Pidie

·
MaTA Sorot Proyek Gedung dan Tribun Utama MTQ Pidie
Arena Utama MTQ. Foto direkam Selasa, 6 Agustus 2019. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co—PT. Putra Nanggroe Aceh merupakan pemenang proyek pembangunan gedung serbaguna dan tribun utama MTQ  tahap II di Pidie dengan nilai kontrak Rp 12,9 miliar. Dalam kurun waktu 3 tahun belakangan, hasil pekerjaan perusahaan tersebut selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dicatat dalam LHP LKPD baik LHP LKPD Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota lainnya di Aceh.

“Pokja ULP berarti tidak selektif. Temuan-temuan selama ini apakah telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh atau belum. Jika  sebelumnya perusahaan tersebut sudah banyak menimbulkan masalah, artinya ke depan potensi masalah yang baru juga ada dalam proyek tersebut. Kualifikasi sebuah perusahaan bukan hanya dilihat dari sisi kuantitas tapi juga dilihat dari kualitas,” kata Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian pada sinarpidie.co, Kamis, 8 Agustus 2019, menanggapi hal itu.

Di samping itu, meskipun pengembalian kerugian Negara berdasarkan temuan BPK telah ditindaklanjuti, namun, kata dia, hal itu tidak serta-merta menghilangkan unsur tindak pidana korupsi.

Pokja ULP, kata Alfian, punya hak dan kewajiban untuk menelusuri rekam jejak perusahaan yang mengikuti tender. “Bukan hanya melihat di atas meja dokumen-dokumen yang dilampirkan. Siapapun pemilik dan siapapun bekingnya, bukan alasan bagi Pokja ULP untuk tidak melakukan pengkajian terhadap perusahaan tersebut. Kalau tidak dilakukan, Pokja ULP sangat rawan dalam membuka peluang korupsi baru. Artinya, Pokja ULP tidak selektif, ” kata Alfian lagi.

Estimasi temuan BPK

PT Putra Nanggroe Aceh merupakan rekanan yang memenangkan proyek Jembatan Jeumeurang – Pusong tahun anggaran 2018 lalu dengan nilai kontrak Rp 30.610.057.000. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, dalam LHP LKPD Pemkab Pidie tahun anggaran 2018, menemukan kelebihan pembayaran pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah untuk PT. Putra Nanggroe Aceh.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dilansir dari jakartasatu.com, mengatakan, ada potensi kerugian negara hingga puluhan miliar pada proyek Rumah Susun (Rusun) di Aceh oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebagian dari paket tersebut, sebut Uchok, adalah Pembangungan Rumah Susun 1 dengan HPS (Harga Prakiraan Sendiri) sebesar Rp 13.3 miliar, Pembangunan Rumah Susun 2 dengan HPS sebesar Rp 12.8 miliar, dan Pembangunan Rumah susun 8 dengan HPS sebesar Rp 8.9 miliar.

“Total 3 paket diatas dengan jumlah HPS sebanyak Rp 35.1 miliar ini dimenangkan oleh 3 perusahaan yang sangat berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.4 miliar. Pasalnya, kelompok kerja II memilih perusahaan yang menawarkan harga yang paling tinggi dan mahal,” ujar Uchok, dilansir dari jakartasatu.com. “Ternyata ada perusahaan yang mempunyai catatan buruk pada 2016, yaitu  tidak bisa mengerjakan dengan baik pekerjaannya. Contohnya, pembangunan Rusun di Pesantren Madinatuddiniyah Babussalam Kecamatan Jeumpa Kabupaten  Bireun, Aceh Utara, ternyata tidak sesuai batas waktu dalam kontrak.”

Kata Uchok Sky Khadafi, pembangunan Rumah Susun 8 tahun anggaran 2018 dijalankan PT. Putra Nanggroe Aceh nilai kontrak Rp 8.768.180.000.

Pada tahun anggaran 2017, BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 205.459.127 pada proyek yang dilaksanakan oleh PT Putra Nanggroe Aceh, berdasarkan kontrak Nomor KU.602- A/KPA-UPTD -IV/62/2017 tanggal 17 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp12.819.730.000 dan telah diaddendum terakhir dengan kontrak nomor KU.602 A/KPA-UPTD PJP WIL.IV/AMD.IV/2911/2017 tanggal 8 Desember 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 213 hari kalender atau dari tanggal 17 Mei sampai dengan 15 Desember 2017.

Baca juga:

Proyek pengendalian banjir dan pengamanan tebing sungai Kr. Teunom Gp. Pulo Tinggi/Pasie Geulima Kecamatan Pasie Raya, Aceh Jaya, berdasarkan dokumen back up data dan asbuilt drawing diketahui bahwa ketinggian atas bangunan krip adalah setinggi 5,33 m, sedangkan hasil pemeriksaan fisik tinggi bangunan krip adalah 4,2 m sehingga terdapat selisih tinggi bangunan 1,13 m. Dengan panjang bangunan 49 m, dan lebar rata-rata bangunan 8,75 m diperoleh selisih volume sebesar 484,49 m³ ((1,13 x 49 x 8,75) atau senilai Rp 205.459.127,77 (Rp 424.073/m³ x 484,49 m³).

Selain itu, BPK, dalam LHP LKPD Pidie tahun anggaran 2016, juga menemukan kerugian negara dalam proyek pembangunan Jalan Blok Sawah - Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli (DAKIPD), yang dimenangkan PT. Nanggroe Aceh dengan nilai kontrak Rp 9,1 miliar.

Kemudian, dalam proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Peukan Pidie - Jabal Ghafur - Teupin Raya dengan satker Dinas PU Provinsi Aceh (DAK), PT. Putra Nanggroe Aceh juga menimbulkan kerugian Negara. []

 

Komentar

Loading...