Kesehatan

MaTA: Sejumlah Pasien Peserta BPJS Masih beli Obat di Luar Instansi Faskes

MaTA: Sejumlah Pasien Peserta BPJS Masih beli Obat di Luar Instansi Faskes
Wartawan senior cum praktisi media Yarmen Dinamika memandu diskusi publik "Layanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan (JKN) di Aceh", yang digelar di hotel Oasis Aceh, Kamis, 11 Oktober 2018.  IST.

sinarpidie.co--Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) merilis salah satu temuan:  sejumlah pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membeli obat di luar instalasi farmasi fasilitas kesehatan (faskes) atas resep yang diberikan oleh dokter. Dalam pemantauan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Banda Aceh periode Juli Agustus – September 2018, setidaknya ditemukan 21 pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus membeli obat di luar instalasi farmasi RSU Meuraxa karena terjadi kekosong obat.

Temuan hasil pemantauan lembaga anti-korupsi tersebut dipaparkan pada forum yang mengangkat tema "Layanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan (JKN) di Aceh, yang digelar di hotel Oasis Aceh, Kamis, 11 Oktober 2018. 

Dalam paparannya MaTA menyampaikan, pemerintah harus menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, alat kesehatan serta obat yang dibutuhkan masyarakat.  Lebih lanjut, pemerintah juga memiliki mandat untuk menjamin kesediaan obat bagi masyarakat dan menyusun daftar dan harga yang dijamin dalam mekanisme asuransi kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

"Namun, fakta di lapangan, MaTA masih menemukan adanya permasalahan, terutama kekosongan obat sehingga pasien peserta BPJS harus membeli obat diluar atas resep yang diberikan dokter," kata Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan PolitikBadan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), melalui keterangan tertulis, yang diterima sinarpidie.co, Kamis, 11 Oktober 2018. 

Obat-obat yang harus dibeli di luar, sebut Baihaqi, seperti Lotus Solostar Insulin Glargine, Berotec 100 mcg, Calcium Laktat dan beberapa lainnya. Di luar hal itu, metode pelayanan di rumah sakit Meuraxa sudah mulai ada perbaikan, seperti pendaftaran pasien, pengambilan resep obat secara online.

"Berbeda dengan Rumah Sakit Meuraxa, meskipun MaTA belum menemukan pasien peserta BPJS Kesehatan, namun antrian yang terlalu panjang pada proses pengambilan obat di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) menjadi keluhan tersendiri bagi pasien. Selain itu, MaTA juga menemukan jumlah obat yang diberikan tidak memadai, sehingga pasien harus berulang kali ke rumah sakit untuk mengambil obat. Bisa dibayangkan kalau pasien itu berasal jauh dari Kota Banda Aceh," sebutnya lagi.

Idealnya, kata dia, di Aceh tidak lagi terjadi kekosongan obat di Instalasi farmasi faskes. Pasalnya, sejak tahun 2010 sampai 2018, Pemerintah Aceh selalu membayarkan premi asuransi kesehatan masyarakat yang rata-rata Rp500 milyar pertahun yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

"Ini artinya, selain dana dari Pemerintah Pusat, BPJS Kesehatan juga mendapat suntikan dana dari Pemerintah Aceh. Sehingga tidak ada alasan terjadi kekosongan obat di faskes-faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan," kata Baihaqi.

Menanggapi hal tersebut, dr Fahrul Rizal dari RSUDZA tak menampik antrian panjang masih terjadi. Namun pihaknya, kata dia, terus mencari solusi untuk mengatasi hal itu.

"Beberapa sistem layanan sudah mulai ada perbaikan, salah satunya, dengan penggunaan sistem online. Terkait dengan pasien peserta BPJS Kesehatan yang membeli obat di luar, saya berani menjamin bahwa tidak ada pasien peserta BPJS Kesehatan yang rawat inap dibebankan membeli obat di RSUDZA karena semua kebutuhan obat tersedia untuk pasien," katanya.

Di lain pihak, dr Ihsan dari RSUD Meuraxa menyampaikan, kemampuan RSUD Meuraxa untuk beli obat sangat terbatas.

"Kalau dulu stok obat bisa untuk tiga bulan, sedang sekarang hanya cukup untuk satu bulan. Terkadang obat juga tidak tersedia di distributor sehingga menyebabkan kekosongan obat di RSUD Meuraxa. Walaupun begitu, dr. Ihsan menegaskan pada prinsipnya pasien tetap harus dapat obat dan dokter tidak boleh meresepkan obat kepada pasien untuk dibeli di luar," sebutnya.

Wacana BUMD Farmasi

Menanggapi seringnya terjadi kekosongan obat di faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Saiful, salah satu peserta yang hadir dalam diskusi ini menyarankan agar pemerintah Aceh membentuk BUMD yang mengelola ke-farmasian.

"Selama ini belum ada, dengan adanya BUMD ini diharapkan menjadi solusi agar tidak lagi terjadi kekosongan obat di faskes. Bahkan jika dihitung secara kasar, akan ada anggaran Rp 350 millar lebih akan berputar di Aceh," kata dia.

Diskusi publik ini diikuti oleh unsur Pemerintah, Rumah Sakit, LSM dan juga unsur media massa. []

Komentar

Loading...