Aturan Jaminan Kesehatan Ditengarai Merugikan Masyarakat

MaTA Minta Pemerintah Aceh Keluar dari Skema BPJS Kesehatan

MaTA Minta Pemerintah Aceh Keluar dari Skema BPJS Kesehatan
Sumber ilustrasi: liputan6.com

sinarpidie.co—Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan merugikan dan mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Hal itu dikatakan Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA melalui keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Rabu, 12 Desember 2018.

“Hasil kajian MaTA khususnya bagian kedua tentang manfaat yang tidak dijamin pasal 52 ayat (1) huruf (r) jelas-jelas telah mendiskriminasi dalam pemanfaatan layanan kesehatan,” kata Baihaqi.

Baca juga:

Selain itu, katanya, klausul tersebut juga merugikan masyarakat banyak, baik iuran yang dibayarkan oleh pemerintah maupun iuran yang dibayarkan mandiri oleh peserta jaminan kesehatan.

“Pada pasal 52 ayat (1) disebutkan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi, huruf (r) pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Terkait klausul tersebut, di mana kewajiban pemerintah memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat?” sebutnya. “Secara manusiawi, tidak ada masyarakat yang ingin dianiaya, tidak ada masyarakat yang ingin mengalami kekerasan seksual dan seterusnya sebagaimana disebutkan dalam aturan tersebut.”

MaTA mensinyalir, aturan tersebut disusun oleh oknum yang ingin "membisniskan" layanan kesehatan sehingga melahirkan pasal-pasal yang merugikan masyarakat.

MaTA berharap, Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memikirkan ulang dan merevisi klausul tersebut sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam mengakses layanan kesehatan.

“Selain itu, MaTA juga berharap kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten atau Kota untuk memprotes aturan tersebut. Pasalnya, setiap tahun Pemerintah Aceh selalu membayarkan Rp 500 miliar lebih kepada BPJS Kesehatan untuk diikutkan masyarakat Aceh dalam layanan kesehatan,” ungkapnya.

“Kalau ternyata tidak ditanggapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh lebih baik keluar dari skema BPJS Kesehatan dari pada harus bertahan pada skema tersebut akan tetapi layanan kesehatan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Aceh,” sebutnya. “Sebelumnya adanya usulan revisi terkait klausul tersebut, MaTA mendesak kepada BPJS Kesehatan agar aturan ini disosialisasikan kepada masyarakat secara luas.”

Baihaqi melanjutkan, yang menerima dampak akibat pemberlakuan aturan tersebut adalah fasilitas-fasilitas kesehatan, semisal puskesmas dan rumah sakit sebagai pemberi layanan. “Fasilitas kesehatan inilah yang menjadi garda terdepan untuk melayani dan menerima protes dari masyarakat terkait layanan kesehatan, bukan BPJS Kesehatan selaku penyelenggara jaminan kesehatan,” tutupnya. []

Komentar

Loading...