Banner Stunting

Makanan Harian Pegawai tidak Ditender, MaTA: Kejari Pidie Harus Pastikan Itu Mengandung Potensi Tindak Pidana Korupsi atau tidak

Makanan Harian Pegawai tidak Ditender, MaTA: Kejari Pidie Harus Pastikan Itu Mengandung Potensi Tindak Pidana Korupsi atau tidak
Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian. Foto Ist.

sinarpidie.co--Belanja makanan dan minuman harian pegawai pada Bagian Umum Setdakab Pidie tahun anggaran 2018 senilai Rp 2,2 miliar tidak ditender tapi dikerjakan secara swakelola. Pada 2019, pengadaan serupa senilai Rp 546.800.000 juga tidak ditender.

Kepala Bagian Umum Setdakab Pidie Fazli mengatakan, realisasi keuangan belanja makan dan minum pegawai pada 2018 terealisasi 84 persen dari Rp 2,2 miliiar.

“Pengadaan makanan pegawai merupakan kebutuhan harian. Apabila dia dalam perjalanan dinas, berarti anggaran untuk makanan harian yang bersangkutan tidak cair. Tapi kalau ditender kita tidak bisa prediksi,” kata Kepala Bagian Umum Setdakab Pidie Fazli pada sinarpidie.co, Senin, 11 Maret 2019. 

Kata Fazli, ada empat ketering di Pidie yang menjadi mitra pihaknya dalam pengadaan tersebut.

Di lain pihak, Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, pengadaan tersebut harus ditender.

“Logika perjalanan dinas dan logika ketering tidak masuk dalam logika aturan. Jadi itu alasan yang tidak bisa dipegang. Jika aturan sudah ada, berarti pemerintah harus mengikuti aturan. Jangan menggunakan asumsi liar yang tidak patut,” kata Alfian pada sinarpidie.co, Senin, 11 Maret 2019.

Kata Alfian lagi, pemerintah harus tunduk pada prosedur mekanisme awal yang sudah ada dan tidak menjadikan teknis pelaksanaan sebagai alasan untuk mengangkangi aturan tersebut.

“Secara akal sehat juga tidak bisa diterima. Tidak rasional. Itu sangat rawan di mark-up. Jadi kita berharap aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejari Pidie, memastikan apakah itu mengandung potensi tindak pidana korupsi atau tidak, karena mekanismenya sudah menyalahi aturan," tutupnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, proyek atau pengadaan barang dan jasa di atas Rp 200 juta harus dilelang. []

Komentar

Loading...