Bincang

M. Iriawan SE: Aceh Perlu Jalan Alternatif untuk Mengejar Ketertinggalan dari Provinsi Lain

·
M. Iriawan SE: Aceh Perlu Jalan Alternatif untuk Mengejar Ketertinggalan dari Provinsi Lain
Muhammad Iriawan SE. (sinarpidie.co/Wahyu Puasana).

sinarpidie.co--Lahir di Sigli pada 30 November 1961 silam, Muhammad Iriawan SE dikenal luas sebagai Bapak Koperasi di Pidie. Ia bergelut dengan dunia industri kecil menengah dan koperasi sejak 2001 silam sejak saat lulusan Fakultas Ekonomi Unsyiah pada 1987, itu, menjabat sebagai Kasi Koperasi Kandepkop dan PPK Pidie, hingga pada 2008 saat dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pidie.

Pada 2009, ia menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pidie.

Karirnya terus menanjak: menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie pada tahun 2009-2012 dan terpilih sebagai Wakil Bupati Pidie periode 2012-2017, mendampingi Sarjani Abdullah.

Pada Pemilu 2019 mendatang, politisi Partai Aceh ini maju sebagai salah seorang calon anggota DPR Aceh dari Dapil II Pidie dan Pidie Jaya. sinarpidie.co mewawancarainya kala ia berkunjung ke kantor redaksi sinarpidie.co di Sigli, Sabtu, 6 April 2019. Berikut petikannya.

Pada Triwulan IV-2018, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Aceh berada di posisi ke-7 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dari 11 provinsi di Pulau Sumatera. Artinya, Aceh masih tertinggal atau lambat pertumbuhan ekonominya. Bagaimana Anda melihat hal ini? PDRB Provinsi Aceh hanya memberikan kontribusi sebesar 4,82 persen terhadap PDRB Sumatera selama tahun 2018…

Saya kira, Aceh tidak bisa disamakan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia dalam dataran statistik yang berlaku umum di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Karena harus terbangun kesadaran kita semua, bahwa Aceh pernah berada dalam kondisi konflik bersenjata selama 30 tahun. Kala provinsi lain di Indonesia membangun infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonominya selama 30 tahun tersebut tanpa disela konflik bersenjata dan kini dampak pembangunannya terasa dalam angka-angka statistik, di Aceh justru berbanding terbalik selama periode 1976-2005. Yang perlu kita lihat, faktanya, setelah damai pada 2005 lalu dan setelah mendapat perlakukan istimewa dengan UUPA, ada pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya juga signifikan di Aceh di tengah kondisi tertinggal tadi.

Umpanya, seperti lomba sprint, Aceh mendapat posisi sandaran blok start paling belakang. Saya kira, Aceh sudah melakukan pelbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Tapi butuh waktu dan jalan keluar atau jalan alternatif yang tak sama dengan jalan keluar pada provinsi lain.

Karena start tadi jadi perlu jalan alternatif yang tidak biasa-biasa saja?

Perlu konsep-konsep pembangunan yang lebih strategis dalam melihat potensi yang ada. Strategi, saya kira dan perlu kajian yang lebih dalam. Jadi ke depan, dengan memanfaatkan semua peluang yang dimiliki Aceh, kekhususan dan keistimewaan kita, dana, sumberdaya alam, dan semua yang kita punya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tadi.

Lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor yang menjadi kontribusi sebagai sumber pertumbuhan tertinggi. Bagaimana Anda melihat peluang sektor ini untuk ditingkatkan, terlebih mengupayakan gabah Aceh tak keluar ke Sumatera Utara, karena hal ini juga berpengaruh terhadap akses pangan dan angka kemiskinan?

Ini masalah klasik yang rumit dan biasanya siapa yang bisa memenuhi persyaratan pasar bebas maka akan menguasai pasar.

Pemerintah perlu menetapkan harga beli dan harga jual gabah yang jelas. Kemudian perlu mekanisme yang mengatur bagaimana distribusi gabah, sehingga terjadilah pemasaran produk petani yang jelas. Akibat konflik dulu, Aceh juga tertinggal dalam hal infrastruktur pengolahan gabah dan beras. Dengan kekhususan Aceh, ke depan, ada upaya-upaya khusus, ada proteksi terhadap gabah agar tak keluar dari Aceh, sebab gabah dan beras bukan hanya produk ekonomis dan bisnis sebenarnya. Itu lebih kepada produk politis dan sosial.

Maksudnya bagaimana produk politis dan sosial?

Contohnya, kalau produk petani yang dominan diusahakan masyarakat di Aceh, terjadi masalah, tentu hal ini akan sangat menganggu kondisi politik. Karena inilah pemicu kemiskinan dan kaitannya saya kira menimbulkan efek domino. Harus ada intervensi khusus, melalui program khusus, meskipun ada mekanisme-mekanisme pasar yang nantinya tidak bisa dilawan. Pemerintah Aceh harus mensubsidi pembelian gabah petani. Kita manfaatkan UU PA untuk membangun sebuah mekanisme pengadaan pangan ala Aceh. Di samping itu, ada mekanisme yang mengatur sesuatu yang khusus  tentang produk-produk yang strategis, yang dikuasai oleh masyarakat, supaya ketimpangan ekonomi dan akses terhadap pangan tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Saat ini digital marketing sedang jadi arus utama. Adanya aplikasi online pembelian makanan dan minuman jadi dan maraknya usaha kuliner di berbagai daerah. Bagaimana menurut Anda fenomena digital marketing hari ini dan bagaimana hal itu bisa ditingkatkan di Aceh?

Saya kira jika Aceh ingin melalui jalan alternatif untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain, hal-hal seperti itu juga harus betul-betul kita pahami. Era digital juga harus jadi fokus perhatian pemerintah ke depan. Di mulai dari mana? Mungkin dari dunia pendidikan. Artinya, Aceh juga harus punya program khusus di bidang pendidikan yang punya program studi dan program khusus yang mendidik tenaga-tenaga yang ahli di bidang itu. Kedua, itu juga harus didukung dengan dunia pariwisata yang khas Aceh.

Dan, migas termasuk penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi di Aceh, bagaimana Anda melihat Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dapat berperan dalam mengelola sektor tersebut?

Kita tahu, sejak dulu bahwa Migas di Aceh memang besar. BPMA diharapkan mampu memainkan peran strategis untuk menunjukkan eksistensi Aceh dalam pengelolaan migas. Namun, hingga saat ini masih belum terasa. Hal yang sama juga terjadi pada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), pelabuhan bebas di Sabang masih belum terasa. Artinya, Pemerintah Pusat juga harus dipastikan benar-benar memberikan kekhususan Aceh dengan sepenuh hati. Tidak setengah-setengah. Jadi Aceh membutuhkan perjuangan yang lebih ekstra. []

Komentar

Loading...