Hukum

LPDN Desak Kejari Pidie Usut Dugaan Kegiatan Akreditasi Puskesmas Fiktif Rp 1,3 M di Dinkes Pidie  

·
LPDN Desak Kejari Pidie Usut Dugaan Kegiatan Akreditasi Puskesmas Fiktif Rp 1,3 M di Dinkes Pidie  
Puskesmas Kota Sigli. (sinarpidie.co/ Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Potential Development of Nature (LPDN) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie untuk mengusut dugaan sejumlah items fiktif dalam kegiatan akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Pidie tahun anggaran 2018 senilai  Rp 1.391.200.000 dengan satuan kerja Dinas Kesehatan Pidie.

“Kejari Pidie tentu dapat mencium hal ini. Pada 2018, hanya ada delapan puskesmas di Pidie yang memperoleh pendampingan akreditasi puskesmas. Patut diduga kegiatan workshop audit internal tinjauan manajemen, workshop keselamatan pasien, workshop penggalangan komitmen akreditasi di puskesmas, workshop pemahaman standar dan instrumen akreditasi di puskesmas, pelaksanaan self-assessment di puskesmas, pendampingan penyusunan dokumen di puskesmas, pendampingan implementasi dokumen pra akreditasi di puskesmas terpilih pasca-akreditasi di puskesmas terpilih, dan survei akreditasi puskesmas terpilih, beberapa di antaranya merupakan kegiatan fiktif atau kegiatan sekali jadi di Hotel Safira Sigli,” kata Ketua LPDN Muammar pada sinarpidie.co, Kamis, 24 Januari 2019 di Sigli.

Di samping itu, potensi adanya kerugian Negara dan perbuatan melawan hukum sangat kentara, terlebih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh berkali-kali menemukan adanya indikasi kecurangan pelaporan saldo dana kapitasi dan jasa giro pada rekening dana kapitasi dan non kapitasi yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Pidie.

“Rekomendasi BPK terkait adanya indikasi kecurangan pelaporan saldo dana kapitasi dan jasa giro pada rekening dana kapitasi dan non kapitasi yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Pidie harus ditindaklanjuti 60 hari setelah temuan. Tapi Dinkes Pidie, setidaknya, diduga tiga tahun berturut-turut melakukan praktik yang sarat korupsi di JKN Puskesmas. Pada 2017, pemeriksaan atas rekening koran di rekening Dinas Kesehatan yang dilakukan BPK diketahui terdapat sisa kas Rp 2.126.954.578. Saat ditemukan, Dinas Kesehatan Pidie rupanya tidak menyetor sisa kas di Bendaraha Pengeluaran. Hasil konfirmasi BPK pada Bendahara pengeluaran Dinkes, dana tersebut merupakan pencairan uang atas SP2D LS untuk kegiatan Dinas yang telah dipertanggungjawabkan pada Desember 2017 dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas pada tahun 2018,” tutup Muammar.

Baca juga:

Diberitakan sebelumnya, hingga akhir Januari 2019, baru delapan dari 26 Puskesmas di Pidie telah mengantongi sertifikat akreditasi: tujuh Madya dan satu Dasar. Belum ada satupun yang Utama alih-alih Paripurna meski setiap tahun tak kurang Rp 1 miliar anggaran digelontorkan untuk pendampingan. Selain itu, BPK Perwakilan Aceh sejak 2015 hingga 2017 mencatat, saldo dana kapitasi dan dana non-kapitasi Dinas Kesehatan Pidie tidak akurat setiap tahun. []

Komentar

Loading...