Iklan Pemkab Pidie

LPDN Desak Aparat Penegak Hukum Usut Proyek Swakelola di PU PR Pidie

·
LPDN Desak Aparat Penegak Hukum Usut Proyek Swakelola di PU PR Pidie
Kantor Dinas PUPR Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LPDN mendesak aparat penegak hukum mengusut sejumlah paket swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pidie pada tahun anggaran 2019.

Ketua LPDN Muammar mengatakan, praktik swakelola paket pekerjaan di atas Rp 200 juta jelas-jelas telah menyalahi peraturan perundang-undangan dan melakukan swakelola proyek-proyek fisik di bawah Rp 200 juta tanpa menunjuk pihak ketiga juga patut diduga menyalahi peraturan perundang-undangan.

“Apa payung hukum memecah-mecah paket seperti itu dan merencanakan, mengawasi, serta mengerjakan sendiri? Jangan pakai asumsi liar, semisal, lokasi proyek bisa berpindah, mobil yang rusak tak bisa diprediksi atau jumlah pegawai yang makan harian juga tak bisa diprediksi,” kata Muammar, Rabu, 12 Juni 2019. “Pengunaan anggaran Negara harus terukur dan terencana. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”

Kata Muammar lagi, untuk pekerjaan survey, jika tidak menggunakan pihak ketiga, PU PR Pidie semestinya tak perlu menganggarkan anggaran sampai ratusan juta, seperti kegiatan Penguatan Database dan Survey Kondisi (DAK 2019) dengan pagu anggaran Rp 300.000.000.

“Cukuplah dengan honorarium tambahan pegawai yang melakukan kerja itu. Kok dianggarkan kegiatan yang semestinya memang sudah menjadi kewajiban PU PR yang sudah digaji Negara,” kata dia lagi. “Aparat penegak hukum harus menelusuri berapa sudah realisasi keuangan kegiatan-kegiatan tersebut. Suruh kembalikan ke kas Negara. Jika tidak dikembalikan, tunggu tutup buku anggaran. Itu jelas-jelas terindikasi tindak pidana korupsi.”

Diberitakan sebelumnya, sejumlah paket kegiatan di atas Rp 200 juta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie pada tahun anggaran 2019 dikerjakan secara swakelola atau direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Dinas PUPR Pidie tanpa proses tender.

Paket-paket kegiatan tersebut di antaranya Penguatan Database dan Survey Kondisi (DAK 2019) dengan pagu anggaran Rp 300.000.000; Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp 227.712.000; Makanan dan Minuman Harian Pegawai selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp 205.000.000; dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan pagu anggaran Rp 200.000.000.

Di samping itu, terdapat sejumlah kegiatan di bawah Rp 200 juta yang semestinya dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung (PL), namun dikerjakan secara swakelola adalah Normalisasi Saluran Pembuang (SP) Lheue Kecamatan Simpang Tiga dengan pagu anggaran Rp 141.750.000; Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya dalam Kabupaten Pidie dengan pagu anggaran Rp 94.500.000, dan Pekerjaan Galian Sedimen dalam Kabupaten Pidie dengan pagu anggaran Rp 150.000.000.

Baca juga:

Kepala Dinas PUPR Pidie  Ir Samsul Bahri MSi mengatakan, alasan pihaknya mengerjakan paket-paket tersebut secara swakelola karena pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak maksimal jika dikerjakan rekanan dan banyak dipotong pajak.

“Untuk kendaraan kadang-kadang bukan satu kendaraan, tapi ada beberapa kendaraan. Jadi kalau ditender, kadang kita tidak tahu kerusakan kendaraan yang mana. Kalau penguatan database dan survey kondisi itu dikerjakan oleh tim ahli, makanya tidak kita tender. Rencana Tata Ruang pernah kita coba masuk ke tender, tapi karena sifatnya peninjauan kembali terhadap RT RW yang telah ada, maka membutuhkan tim ahli juga," katanya, Sabtu, 1 Juni 2019 lalu.

Komentar

Loading...