LKPJ Bupati Pijay Dapat Sejumlah Rekomendasi DPR

·
LKPJ Bupati Pijay Dapat Sejumlah Rekomendasi DPR
Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Periode 2014-2019 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2018 mendapatkan beberapa rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, dalam rapat paripurna Selasa, 18 Juni 2019 di Gedung DPRK setempat. (sinarpidie.co/Muhammad Rizal).

sinarpidie.co -- Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Periode 2014-2019 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2018 mendapatkan beberapa rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, dalam rapat paripurna Selasa, 18 Juni 2019 di Gedung DPRK setempat.

Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pijay, Fraksi PAN, Nasdem dan PA.

Rekomendasi Banggar DPRK Pidie Jaya di antaranya meminta Pemkab Pijay membentuk tim khusus untuk menyelesaikan tapal batas wilayah.

Luas dan batas wilayah Pijay yang termuat dalam LKPJ yakni 95.210,99 hektare. Sementara, hasil konsultasi tim Banggar ke Biro Tata Pemerintah Aceh, Pijay hanya memiliki luas 1.162,84 hektare.

"DPRK Pijay pernah merekomendasikan pembentukan tim husus untuk menyelesaikan permasalah tapal batas wilayah kabupaten, di mana tim ini bertugas untuk membangun komunikasi yang baik dengan Pemprov Aceh dan kabupaten tetangga yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pijay terkait batas wilayah," kata Yusri Abdullah, pada pendapat akhir Fraksi PAN.

Di samping itu, Fraksi Partai Nasdem meminta Pemkab Pijay mencari solusi terkait berhentinya salah satu kegiatan pada Dinas Pendidikan, yaitu program Diniyah.

Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas menyebutkan, pihaknya berkomitmen untuk menjalankan seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRK Pidie Jaya.

"Pemerintah berkomitmen menjalankan sebagaimana rekomendasi yang di sampaikan oleh Banggar, untuk Pembangunan yang maksimal," kata Bupati Pijay, Aiyub Abbas.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2018 dapat diterima oleh semua fraksi, baik PAN, Nasdem, dan Partai Aceh. []

Komentar

Loading...