LBH Banda Aceh: Perusahaan Sawit datang ke Aceh lewat Kekerasan Orba, Bertahan hingga Damai dengan Beribu Intrik

·
LBH Banda Aceh: Perusahaan Sawit datang ke Aceh lewat Kekerasan Orba, Bertahan hingga Damai dengan Beribu Intrik
Pertemuan penyelesaian lima konflik lahan perkebunan yang terjadi di beberapa kabupaten di Aceh di Kantor Staff Presiden (KSP), Selasa, 16 Oktober 2018. IST.

sinarpidie.co—Penyelesaian lima konflik lahan perkebunan yang terjadi di beberapa kabupaten di Aceh dibahas di Kantor Staff Presiden (KSP) melalui Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA), Selasa, 16 Oktober 2018.

“Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari laporan yang pernah dilaporkan langsung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh bersama masyarakat korban pada Oktober tahun lalu,” kata Syahrul, pengacara masyarakat korban dari LBH Banda Aceh, melalui keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Kamis, 18 Oktober 2018.

Syahrul merinci kabupaten-kabupaten di mana masyarakatnya memiliki konflik lahan dengan perusahaan kelapa sawit.

Pertama, kata dia, konflik lahan wilayah kelola masyarakat  di empat desa di Kabupaten Aceh Tamiang—Desa Paya Rahat, Desa Teuku Tinggi, Desa Tanjung Lipat I, dan Tanjung lipat II— yang berkonflik dengan PT. Rapala; Konflik lahan wilayah  perkampungan warga desa Sungai Iyu, Aceh Tamiang yang berkonflik dengan PT. Rapala; Konflik lahan wilayah kelola masyarakat Krung Simpo, Bireuen yang berkonflik dengan PT. Syaukat Sejahtera; Konflik lahan wilayah kelola masyarakat Babah Root, Aceh Barat Daya yang berkonflik dengan PT. Dua Perkasa Lestari; dan Konflik lahan wilayah kelola masyarakat Cot Mee, Nagan Raya, yang berkonflik dengan PT. Fajar Baizury & Brother.

“Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Kementerian ATR/BPN RI, Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim SH bersama Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya. Keempat Bupati sudah diundang oleh KSP, namun hanya Bupati Aceh Barat Daya yang datang, sementara yang lain tidak hadir tanpa kabar,” kata Syahrul lagi.

Dikatakannya lagi, kehadiran perusahaan perkebunan telah sejak lama menuai konflik dengan masyarakat, tepatnya sejak tahun 1980-an. Perusahaan perkebunan di masa itu datang dengan jalan kekerasan, di mana masyarakat dipaksa melepaskan lahan dibawah rezim otoriter.

“Kondisi Aceh yang tengah dalam situasi konflik di masa itu membuat masyarakat tidak leluasa dalam mempertahankan hak-hak mereka atas lahan. Setelah perdamaian Aceh, masyarakat bangkit untuk berjuang mendapatkan kembali hak-haknya. Namun sudah enam kali presiden berganti konflik mereka tidak kunjung selesai. Jangankan mendapatkan lahan kembali, izin-izin baru diterbitkan dan izin-izin lama yang berkonflik malah diperpanjang,” ungkapnya.

Wilayah kelola masyarakat, kata dia lagi, seluas  3.334 Ha. Namun tiba-tiba masuk ke dalam konsesi HGU perkebunan-perkebunan sawit.

“Padahal mereka telah tinggal dan menguasai lahan jauh sebelum penerbitan izin bahkan sebagian telah menempati wilayah sejak zaman Belanda.  Bahkan satu Desa Sungai Iyu 100% wilayahnya berada di dalam HGU PT Rapala,  Aceh Tamiang,” ungkapnya.

Dikriminalisasi

58 orang warga di tiga wilayah konflik (Aceh Tamiang, Bireun, dan Nagan Raya) dikriminalisasi sejak tahun 2015 hingga sekarang. 

“34 orang di antaranya sudah dipidana dengan tuduhan-tuduhan menduduki dan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dan 23 orang saat ini menjadi Tersangka sejak Juni 2018 di Polres Aceh Tamiang atas tuduhan-tuduhan serupa,” kata dia, menjelaskan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Abdya Akmal Ibrahim SH mengungkapkan, selaku bupati, ia tak dilibatkan sama sekali saat penerbitan HGU PT. Dua Perkasa Lestari.

“Dan ada kejanggalan dalam penerbitan HGU, di mana izin lokasi berada di wilayah hukum Nagan Raya, sedangkan HGU yang diterbitkan berada di wilayah Aceh Barat Daya,” ungkapnya.

Dia juga berharap, program reformasi agraria, tidak hanya fokus pada legalisasi tanah semata, tetapi juga memeratakan peruntukan lahan, menyelesaikan konflik-konflk lahan hingga mencetak lahan baru, karena faktanya petani sudah tidak lagi mempunyai tanah.

Di akhir pertemuan tersebut, sebagaimana disebutkan Syahrul, pihak KSP dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Kementerian ATR/BPN RI berjanji akan melakukan verifikasi lapangan ke wilayah yang berkonflik paling lambat November 2018.  Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Kementerian ATR/BPN RI melalui KSP juga berjanji akan menyerahkan seluruh dokumen yang terkait dengan izin dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.

“LBH Banda Aceh bersama YLBHI berharap KSP dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Kementerian ATR/BPN RI segera melakukan langkah konkrit untuk penyelesaian konflik dan memulihkan hak-hak masyarakat. Karena Pemerintah Daerah sudah tidak bisa diharapkan untuk penyelesaian konflik mengingat tingginya conflict of interest,” tutup Syahrul. [] 

Komentar

Loading...