LBH Banda Aceh Desak Kepolisian Jerat Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Lhokseumawe dengan UU Perlindungan Anak

·
LBH Banda Aceh Desak Kepolisian Jerat Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Lhokseumawe dengan UU Perlindungan Anak
Pimpinan pesantren dan guru mengaji di Lhokseumawe ditangkap polisi terkait dugaan melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Sumber foto: detik.com.

sinarpidie.co--Perbuatan kejahatan seksual terhadap santri yang masih di bawah umur (anak) yang diduga dilakukan oleh dua guru pengajian di salah satu pesantren di Kota Lhokseumawe, Aceh, bahkan salah satu di antaranya merupakan pimpinan pesantren tersebut merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap anak.

Hal itu dikatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul SH MH, dalam siaran pers yang diterima sinarpidie.co, Jumat 12 Juli 2019.

“Korbannya tidak tanggung-tanggung, diduga mencapai lima belas orang dan kejadian ini telah terjadi berulang kali bahkan bebarapa korban sudah mengalami tiga sampai lima kali. Ada yang tujuh kali sodomi,” katanya.

Pihaknya, kata Syahrul, memberi apresiasi kepada aparat kepolisian di jajaran Polres Lhokseumawe yang telah cepat dan sigap dalam bertindak atas laporan orangtua korban untuk menagkap dan melakukan penahanan terhadap kedua yang diduga pelaku.

“Kita berharap pihak kepolisian harus clear dan jelas dalam melihat kasus ini. Ini adalah kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak, dan harus dikenakan undang-undang perlindungan anak. Jangan kemudian digiring ke pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” katanya lagi.

Pasal 47 Qanun Jinayah, sebutnya, adalah pelecehan seksual yang korbannya secara umum, yang kemudian tidak serta merta pasal ini bisa dilekatkan kepada pelaku seksual yang korbannya adalah anak.

“Kita membaca dan mengikuti pernyataan Kapolres Lhokseumawe di beberapa media, dengan jelas beliau menyebutkan bahwa pelaku diancam dengan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” sebutnya. “Jika kemudian, kasus ini benar-benar dikenakan qanun jinayah maka kita menduga ada mis pemahaman aparat penegak hukum terhadap aturan yang berlaku.”

Dikatakannya, kejahatan terhadap anak adalah kejahatan yang extra ordinary crime. Oleh sebab itu lahirlah aturan khusus untuk melindungi anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini telah mengalami dua kali perubahan.

“Bahkan pada perubahan pertama undang-undang tersebut telah mamasukkan unsur perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan. Kalau mau lebih jeli dan teliti coba lihat pasal 9 ayat 2 dan pasal 54 Nomor 35  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jika kasus ini ditangani dengan undang-undang perlindungan anak, hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku bisa saja samapai dengan 15 tahun penjara dan dendanya juga lebih besar,” katanya lagi. “Saat ini kami sedang menunggu bahkan sedang mencari tahu tentang korban dan keluarga korban agar anak yang menjadi korban  mendapatkan hak-haknya.” []

Komentar

Loading...