Sengketa Teungku Abdul Manaf

Kuasa Hukum DPW PDA Pidie: FKUB Bukanlah Badan Pemerintah

·
Kuasa Hukum DPW PDA Pidie: FKUB Bukanlah Badan Pemerintah
Panwaslih Pidie gelar sidang ajudikasi dengan agenda mendengar keterangan DPW PDA Pidie selaku Pemohon terkait Keputusan KIP Pidie yang membatalkan keikutsertaan salah seorang Caleg PDA untuk DPRK Pidie, Teungku Abdul Manaf, dalam pemeringkatan calon anggota DPRK Pidie terpilih, Kamis, 1 Agustus 2019.

sinarpidie.co—Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pidie menggelar sidang ajudikasi (pendahuluan) dengan agenda mendengar keterangan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh (PDA) Pidie selaku Pemohon terkait Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie yang membatalkan keikutsertaan salah seorang Caleg PDA untuk DPRK Pidie, Teungku Abdul Manaf, dalam pemeringkatan calon anggota DPRK Pidie terpilih, Kamis, 1 Agustus 2019.

Sidang ajudikasi tersebut digelar setelah sebelumnya dalam mediasi, kedua belah pihak tidak mencapai titik temu atau kesepakatan.

Kuasa hukum Pemohon, Muzakar SHI, saat membacakan pokok permohonan penyelesaian sengketa tersebut menyebutkan, bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap terbitnya keputusan Termohon (KIP Pidie) yaitu, Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Berita Acara nomor 721/PL.01.9-BA/KIP-Kab/VII/2019 tentang Pembatalan Keikutsertaan dalam Pemeringkatan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Pidie dalam pemilu tahun 2019, lalu berita acara nomor 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi  Partai politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Pemilu tahun 2019.

“Karena keputusan termohon tersebut tidak sesuai dengan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dari setiap kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Pidie Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 6 Mei 2019 (Model DB1 DPRK ),” kata Muzakar SHI.

Penetapan perolehan kursi berdasarkan rapat pleno Senin, 22 Juli 2019, kata Muzakar, sangat merugikan calon anggota DPRK Pidie Dapil 1 dari PDA, Teungku Abdul Manaf.

“Bahwa Termohon (KIP Pidie-red) tidak pernah terlebih dahulu mengkonfirmasikan dan memberitahukan pada Teungku Abdul Manaf tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK Pidie karena tidak mengundurkan diri dari Forum Kerukunan Umat Beragama,” terangnya.

Menurutnya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bukanlah badan pemerintah, melainkan sebuah forum komunikasi tokoh-tokoh agama dan adat yang bertujuan untuk memelihara kerukunan umat beragama.

Baca juga:

“Forum Kerukunan Umat Beragama tidak dapat dikategorikan sebagai badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, karena forum tersebut dibentuk oleh masyarakat, sementara pemerintah hanya memfasilitasi,” katanya lagi, namun justru menerakan bahwa dasar hukum pembentukan FKUB ialah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksaaan tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Pasal 26 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksaaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, berbunyi: Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat dikabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota. []

Komentar

Loading...