KPU Keberatan dengan Gugatan Perbaikan BPN, Sidang Kedua Sengketa Hasil Pilpres Diundur

·
KPU Keberatan dengan Gugatan Perbaikan BPN, Sidang Kedua Sengketa Hasil Pilpres Diundur
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. Sumber foto: jawapos.com.

sinarpidie.co--Komisi Pemilihan Umum (KPU) keberatan dengan gugatan perbaikan yang digunakan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno dalam sidang perdana sengketa hasil pemilu, Jumat, 14 Juni 2019, sehingga meminta sidang kedua yang beragendakan tanggapan KPU atas materi gugatan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi diundur.

Berkas perbaikan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diserahkan pada Senin, 10 Juni 2019 lalu, termasuk tuduhan posisi calon wakil presiden Ma'ruf Amin di bank syariah, dana kampanye serta tuduhan terjadi rekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 10,2 juta pemilih.

Pasal 227 Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang syarat calon wakil presiden menyatakan harus ada surat keterangan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai calon. Namun, Ma'ruf tidak mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat BUMN sejak ditetapkan sebagai paslon.

Kemudian, terkait sumbangan dana kampanye Joko Widodo yang dilaporkan ke KPU pada 25 April 2019 Rp 19 miliar, sedangkan  yang tercatat dalam LHKPN Rp 6 miliar.

Lalu, dugaan rekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 10,2 juta pemilih yang tersebar di 34 kabupaten/kota serta tudingan adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) siluman sebanyak 2.984 di seluruh wilayah Indonesia.

“Tim hukum BPN juga mengklaim menemukan adanya dugaan sumber fiktif dari penyumbang dana kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin. Tercantum tiga nama dengan nama kelompok: Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng, dan Pengusaha Muda Semarang dengan total sumbangan sekitar Rp33 miliar. Mereka mencurigai, karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dua kelompok tersebut sama dan identitas pemberi sumbangan tidak dijelaskan,” demikian dikutip dari bbc.com.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang sebelumnya mempersiapkan jawaban terhadap berkas sengketa hasil pemilu yang diajukan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pada 24 Mei 2019, meminta kelonggaran sidang kedua yang sebelumnya dijadwalkan Senin, 17 Juni 2019 diundur menjadi Selasa 18 Juni.

"Jawaban diserahkan sebelum sidang, termasuk pihak terkait dan Bawaslu," kata Ketua MK Anwar Usman, seperti yang dilansir dari detik.com. []

Komentar

Loading...