KPK Mendakwa Irwandi dengan Tiga Dakwaan Sekaligus

KPK Mendakwa Irwandi dengan Tiga Dakwaan Sekaligus
Irwandi Yusuf didakwa di PN Jakarta Pusat. Sumber foto: detik.com.

sinarpidie.co--Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Gubernur Aceh Non-Aktif Irwandi Yusuf dengan tiga dakwaan sekaligus. Pertama, Irwandi Yusuf bersama-sama Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri didakwa menerima suap Rp 1,05 milliar; Irwandi yusuf didakwa menerima gratifikasi Rp 8,72 miliar selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022, dan Irwandi Yusuf bersama-sama Izil Azhar didakwa menerima gratifikasi Rp 32,45 miliar selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2007-2012.

“Saat ini, persidangan terhadap terdakwa Irwandi Yusuf dan kawan-kawan sedang berjalan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah melalui keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Rabu, 26 Desember 2018.

Febri juga menyampaikan, penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK ini murni proses hukum semata. KPK, kata dia, meyakini, korupsi yang terjadi di semua daerah, termasuk di Aceh, sangat merugikan masyarakat.

“Apalagi dana otonomi khusus yang semestinya dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh, dan juga dana pembangunan infrastuktur di Aceh tersebut.  Sehingga, kami berharap masyarakat Aceh dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama-sama ini. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang membelokkan isu proses hukum ini pada aspek politik karena jika hal tersebut terjadi, maka yang dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat Aceh,” kata Febri.

Ia merinci, salah satu bukti bahwa proses hukum tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya: pada 3 Desember 2018, Pengadilan Tipikor telah memutus bersalah Ahmadi, Bupati Bener Meriah yang didakwa menyuap Irwandi Yusuf. Ahmadi divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Baca juga:

“Hal tersebut berarti perbuatan Ahmadi menyuap Irwandi telah terbukti di persidangan. Ahmadi tidak melakukan banding terhadap putusan tersebut hingga berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Ahmadi telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin sejak 12 Desember 2018 untuk menjalani hukuman tersebut,” sebut Febri.

Sebelumnya, kepada sinarpidie.co, Rabu, 4 Juli 2018 lalu, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, mengatakan, MaTA mendukung penuh langkah KPK yang melakukan penindakan di Aceh baik yang tengah berlangsung maupun untuk selanjutnya.

"Sudah sangat lama kita minta ke KPK, Aceh agar masuk wilayah penindakan, tidak hanya pencegahan yang sudah dilakukan oleh KPK selama ini. Kami percaya KPK bekerja secara profesional dalam kasus tersebut. MaTA sendiri tetap mengawal proses yang sedang berlangsung di KPK sehingga ada kepastian hukum dan sedangkan penelusuran atau pengembangan kasus tersebut sudah menjadi alur dari cara lidik KPK selama ini," kata dia. []

Komentar

Loading...