Timbunan yang mahal tali daripada kerbau

KPK Diminta Telusuri Dugaan Korupsi Proyek MTQ di Pidie

·
KPK Diminta Telusuri Dugaan Korupsi Proyek MTQ di Pidie
Kondisi pekerjaan timbunan untuk MTQ Aceh di Pidie. Foto direkam Jumat, 28 Desember 2018. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co—Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Potential Development of Nature (LPDN), Muammar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri temuan pihaknya terkait adanya indikasi korupsi yang terstruktur dan masif dalam pengerjaan proyek-proyek Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-34 tingkat Provinsi Aceh 2019.

“Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf mengeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.15/22/2018 tentang Penetapan Kabupaten Pidie sebagai Tuan Rumah Musabaqah Tilawatil Quran Aceh XXXIV Tahun 2019. Berangkat dari keputusan tersebut, pada tahun anggaran 2018, dana hibah yang digelontorkan Pemerintah Aceh ke Pemerintah Kabupaten Pidie Rp 30 milliar,” kata Muammar, Rabu, 2 Januari 2019 melalui keterangan tertulis.

Kata dia, terdapat beberapa pola yang diduga sama dengan kasus suap dana DOKA Aceh di Bener Meriah dengan dana hibah MTQ ini.

“Mengingat skala kasus yang besar, di mana jumlah anggaran pun Rp 30 M, maka sepertinya hanya KPK yang mampu mengusut dugaan tersebut hingga tuntas,” kata dia lagi. “Untuk bukti permulaan yang cukup, kami pikir, karena ini dikelola oleh satu dinas, yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pidie, maka KPK bisa meminta dokumen-dokumen teknis terlebih dahulu pada dinas tersebut. Kemudian, proyek-proyek itu juga tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak.”

Indikasi pertama, kata dia, nyaris Rp 10 M digunakan untuk kegiatan penimbunan dengan satuan kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pidie. Meski di lokasi yang berdekatan, tapi kegiatan tersebut dipecah menjadi dua paket.

Indikasi kedua, kata dia lagi, penggunaan anggaran puluhan milliar tersebut diduga menyalahi asas dan prinsip pengelolaan keuangan Negara di mana, kata dia, keuangan Negara semestinya dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UU-an, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

“Logikanya, tanah sawah seluas enam hektare itu dibeli pada masyarakat sekitar Rp 350 ribu per meter persegi pada 2014 lalu meski penilaian KJPP tanah di sana dinilai Rp 500 ribu per meter persegi. Kemudian, yang tanahnya belum dibayar pada 2014, dibayar pada 2018 dengan harga yang lebih murah lagi, yaitu Rp 320 ribu sampai dengan Rp 350 ribu per meter persegi. Hitungan kasar, untuk pembebasan lahan enam hektare itu katakanlah Rp 2,4 M. Nimbun Rp 6,7 M untuk proyek di belakang Mahkamah Syariah. Lebih mahal tali daripada kerbau. Itu temuan dan hasil investigasi kami di lapangan. Pertanyaannya, mengapa tidak dipilih dilokasi hamparan sesuai Qanun RT-RW Pidie untuk efesiensi anggaran,” ungkapnya, menjelaskan.

Dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034, disebutkan, Prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kabupaten berada di Perkotaan Kota Sigli, namun lokasi yang dipilih justru berada di Kecamatan Pidie.

Baca juga:

“Lalu, prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga atau rekreasi terdiri atas: tingkat kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Kota Sigli; tingkat kecamatan di kawasan perkotaan Beureunuen dan perkotaan Kota Bakti; tingkat kecamatan di kawasan perkotaan kecamatan; dan tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan,” kata Muammar lagi.

Selanjutnya, dugaan praktik tambang ilegal juga terjadi pada proyek-proyek tersebut. “Sebagaimana kita ketahui, satu fungsi KPK adalah trigger mechanism yang menjadi pendorong dan pemacu dalam penyelamatan sumber daya alam yang ada di Indonesia,” tutupnya. []

1. Koreksi: Dana hibah dari Provinsi Aceh ialah Rp 20 M bukan Rp 30 M.

2. Koreksi: Ada kesalahan penulisan atau kalkulasi angka: Rp 350 ribu dikali 60 ribu meter persegi ialah Rp 21 miliar.

Catatan: pembebasan lahan dilakukan oleh RSUD Tgk Chik di Tiro sebagai satuan kerja.

Komentar

Loading...