OTT Irwandi

KPK Akan Dalami Bancakan DOKA di Kabupaten/Kota Lain di Aceh Jika Ada Informasi Baru

KPK Akan Dalami Bancakan DOKA di Kabupaten/Kota Lain di Aceh Jika Ada Informasi Baru
Gubernur Irwandi Yusuf saat menggelar rapat dengan para bupati/walikota se-Aceh terkait pelaksanaan dana DOKA di Ruang Rapim P2K Setda Aceh. Sumber foto: harian.analisadaily.com.

sinarpidie.co—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan bancakan terhadap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) di kabupaten/kota lainnya di Aceh, selain Kabupaten Bener Meriah.

“Saat ini KPK masih fokus pada dugaan suap terkait DOKA di Kabupaten Bener Meriah. Karena itu dibutuhkan sejumlah kegiatan penyidikan dan nanti akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Terkait dengan daerah lain, saat ini belum didalami. Namun jika ada informasi baru tentu akan didalami,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada sinarpidie.co saat disinggung hal tersebut via pesan elektronik, Sabtu, 7 Juli 2018.

Ditanyai sinarpidie.co mengenai ketidakkonsistenan keterangan dari keempat tersangka dugaan suap dana DOKA di Kabupaten Bener Meriah di media massa, Febri menjawab, “Penyidikan masih berjalan. Sejauh ini, sejumlah keterangan para pihak memperkuat kasus yang sedang ditangani. Namun setiap keterangan tentu akan dilihat kesesuaian dengan bukti-bukti lain.”

Febri juga mengatakan, pada Sabtu 7 Juli 2018, KPK lakukan penggeledahan rumah para tersangka kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

Selain itu, KPK melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 4 orang selama 6 bulan terhitung Jumat, 6 juli 2018, yaitu Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase, dan Teuku Fadhilatul Amri.

"KPK menyampaikan terima kasih juga pada masyarakat setempat yang turut membantu kelancaran penyidikan ini. Perlu kita pahami bersama, apa yang dilakukan KPK saat ini adalah semata-mata proses penegakan hukum. Penyidikan dan penahanan dilakukan dengan dasar kekuatan bukti," kataFebri.

Dikatakannya, salah satu tujuan pemberantasan korupsi dilakukan adalah agar hak masyarakat untuk menikmati anggaran keuangan negara atau daerah tidak dirugikan karena diambil oleh oknum pejabat tertentu.

Baca juga:

APBA 2018 disahkan lewat Pergub

Seperti diketahui publik sebelumnya, R-APBA 2018 disahkan melalui Pergub, bukan melalui pembahasan antara eksekutif dan legislatif dan disahkan dengan qanun.

Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 dengan pagu belanja senilai Rp 15,194 triliun.  Sementara itu, dana Otsus Aceh 2018 ialah sebesar Rp 8,029 triliun. Konsekuensi Pergub APBA 2018 ini RAPBA 2018 Aceh tak bisa menggunakan dana sebesar Rp 230 miliar, sebab pagu APBA 2018 tidak boleh lebih dari APBA 2017 atau sebesar Rp. 14,9 trilium setelah APBA-P 2017 lalu. Sedangkan jika APBA 2018 disahkan melalui qanun, pagu RAPBA 2018 mencapai Rp. 15,3 triliun lebih. []

Komentar

Loading...