Klik Tambang

Operasional pemerintahan sedot APBK paling tinggi

Kontribusi PAD Pidie dari Retribusi Daerah dalam APBK Pidie Rendah

·
Kontribusi PAD Pidie dari Retribusi Daerah dalam APBK Pidie Rendah
RPH, Pasar Hewan, dan Puskeswan di Beureunuen, Pidie. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co--Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu penerimaan daerah yang dapat dijadikan alat ukur kemandirian daerah. Kontribusi PAD Kabupaten Pidie dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) masih sangat rendah, yakni hanya berkisar 6,73 persen per tahun dari total rata-rata APBK Pidie Rp 2 triliun. Dengan kata lain, ketergantungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie pada pemerintah pusat sangatlah besar. Tanpa dana transfer pusat, seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus Aceh (DOKA),  dan Dana Desa, penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik mustahil dilakukan. 

PAD Kabupaten Pidie pada tahun anggaran 2019 ditargetkan mencapai Rp 282.214.740.586. Angka ini turun dibandingkan target PAD pada 2018, yakni Rp 327.642.748.009. Pada 2018, realisasi PAD Pidie sebesar Rp 237.201.958.015,66 atau 72,40 persen dari target Rp 327.642.748.009.

Target PAD pada 2018 juga lebih kecil dari target PAD pada 2017, yakni 354.941.845.159 dan terealisasi pada 2017 sebesar Rp 267.608.101.034, 43.

Pengelompokkan PAD

PAD terdiri dari jenis pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, penerimaan zakat, infaq dan sedekah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Retribusi daerah adalah jenis pendapatan dalam PAD yang paling minim terelasasi. Target pendapatan dari retribusi daerah pada 2017 sebesar RP 42.166.782.444 tapi yang terealisasi hanya Rp 27.439.417.965 atau hanya 65,07 persen.

Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum dibagi dalam retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pelayanan kesehatan hewan, dan retribusi pelayanan laboratorium.

Retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi rumah potong hewan, retribusi hasil sewa kendaraan, dan retribusi pelayanan buang air kecil.

Baca juga:

Retribusi perizinan tertentu terbagi dalam retribusi IMB, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. 

Operasional pemerintahan sedot APBK paling tinggi

Rata-rata, Rp 1,2 triliun atau Rp 1,3 triliun APBK Pidie digelontorkan untuk belanja operasi, yakni belanja yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan. Belanja pegawai sekira Rp 700 miliar, dan belanja barang dan jasa (seperti belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan penggandaan, makan dan minum, belanja perjalanan dinas, dsb) sekira Rp 400 miliar. Dalam kelompok belanja operasi, selain belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, terdapat belanja susbsidi, hibah, dan bantuan sosial (Bansos).

Untuk belanja modal, Pemkab Pidie rata-rata hanya menganggarkan Rp 400 miliar per tahun. Belanja ini padahal berperan penting, yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

PDRB Pidie

Sebaliknya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pidie yang disumbangkan oleh sektor lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib berada di posisi ketiga dengan persentase 9.84 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang paling tinggi, yakni sebesar 40.83 persen. Lapangan usaha kedua penyumbang terbesar justru sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor dengan sumbangan 15, 46 persen. []

Komentar

Loading...