Serba-serbi ramadhan

Liputan khusus stunting

Kondisi Sanitasi, Mata Rantai Kualitas Hidup

·
Kondisi Sanitasi, Mata Rantai Kualitas Hidup
Petugas kebersihan sedang mengangkut sampah di salah satu sudut di Kota Sigli. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co— Sistem jaringan prasarana sanitasi meliputi jaringan prasarana lingkungan dan prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri dari sistem persampahan, sistem jaringan air minum, sistem jaringan pengelolaan air limbah, dan sistem jaringan drainase di Pidie, masih belum optimal.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di Pidie berjumlah sembilan unit. Namun, TPS-TPS tersebut bukanlah TPS yang khusus dan ideal. Dampaknya, jumlah penduduk yang terlayani pelayanan sampah hanya 25 persen di 22 desa dari 730 desa yang ada di Pidie di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pidie dan Kecamatan Kota Sigli.

“22 desa di dua kecamatan itu kita layani dengan bentor (becak motor-red) dengan mengambil sampah. Sedangkan kecamatan, ada 12 kecamatan yang kita ambil sampahnya dengan truk di masing-masing ibu kota kecamatan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pidie Muslim pada sinarpidie.co, Senin, 4 Maret 2019.

Armada truk pengangkut sampah yang dimiliki Pidie 15 unit, arms roll truk tiga unit, bulldozer satu unit, dan eksavator dua unit.

“Tapi TPS gampong. Misalnya di sekolah ada TPS satu. Kendati demikian, di 12 kecamatan, setiap hari setelah sampah dikumpul di kota pusat kecamatan, diangkut ke truk sampah. Sebenarnya dapat dikatakan tidak ada TPS di Pidie, karena yang selama ini tempat-tempat yang menjadi titik-titik pengumpulan sampah dikomplain oleh warga karena terletak di pusat-pusat keramaian," kata Muslim lagi.

Pidie juga memiliki satu unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan satu unit tempat Pemprosesan Akhir (TPA).  Keduanya terletak di Cot Padang Nila, Padang Tiji.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Cot Padang Nila, Padang Tiji, Pidie. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

TPA di Pidie dibangun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias pada tahun 2012 dengan sistem operasi controlled landfill di atas  lahan 2,2 hektare dan kapasitas 179.000 m3. Dan untuk IPLT di Pidie sendiri masih menerapkan sistem kolam atau aerasi dan memiliki dua truk pengangkut tinja.

TPA di Pidie dibangun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias pada tahun 2012 dengan sistem operasi controlled landfill di atas  lahan 2,2 hektare dan kapasitas 179.000 m3. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Selain itu, Pidie juga memiliki satu unit TPS Re-use, Reduce, dan Recycle (3-R) di Tijue, Pidie. Namun sayangnya, kondisi TPS 3-R tersebut terbengkalai karena tidak dimanfaatkan dan dioperasikan.

Di samping gedung, sarana yang semula telah dimiliki di TPS 3-R tersebut antara lain sarana daur ulang sampah berupa mesin penghancur plastik seharga Rp100 juta dan dua unit mesin pengepress karton dan kertas senilai Rp 124 juta.

“Dari sisi lokasi juga sepertinya TPS 3-R itu tidak cocok karena berada di pusat keramaian dan padat pemukiman,” kata Muslim. “Di TPA sampah tidak diolah karena belum ada alat. Tapi dipisahkan. Sampah plastik dikumpul lalu dibawa ke Medan. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai masih sangat rendah. Sampah rumah tangga dibuang di sepanjang jalan dan sungai.”

Pelayanan dan tatakelola persampahan di Pidie diatur dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Qanun Nomor 19 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan.

Kondisi drainase

Kondisi drainase di Kabupaten Pidie, yang terdiri dari saluran drainase sekunder pada kawasan fungsional perdagangan, perkantoran, pariwisata dan kawasan terbangun juga belum optimal: blok drainase permukiman perkotaan Kota Sigli, blok drainase permukiman perkotaan Kota Bakti, blok drainase permukiman Perkotaan Beureuneun, blok drainase permukiman perkotaan Kembang Tanjong, blok drainase permukiman Perkotaan Pidie, blok drainase permukiman Perkotaan Lhok Kuala, blok drainase permukiman Perkotaan Indrajaya; blok drainase permukiman perkotaan Grong-Grong, blok drainase permukiman Perkotaan Padang Tiji, dan blok drainase permukiman Perkotaan Muara Tiga.

Umumnya, drainase-drainase tersebut tersumbat, baik oleh sedimentasi maupun akibat penumpukan limbah rumah tangga dan sampah.

Selain itu, drainase yang rusak pun banyak ditemukan.

Kondisi tersebut menyebabkan pencemaran saluran pembuangan air limbah (SPAL) di Pidie mencapai angka 51,7 persen.

Air bersih

Data yang dihimpun dari laman Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, pada 2018, berdasarkan pengawasan sarana kualitas air minum (PKAM), dari 353 sarana yang diawasi sebagai sample (keseluruhan 7913 sarana), hanya 4,5 persen yang memenuhi syarat.

Kepala Bidang Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pidie, Ir Syukri pada sinarpidie.co menjelaskan, rata-rata rumah warga Pidie memiliki septic tank yang tidak memenuhi standar.

“Septic tank itu sebetulnya dibuat dengan cara dicor atau disemen di bawahnya, namun rata rata warga kita membuat septic tank tidak demikian, sehingga kotoran dalam septic tank tersebut akan meresap melalui pori-pori tanah dan akan mempengaruhi kualitas air sumur,” kata dia pada sinarpidie.co, 5 Maret 2019 di Sigli.

Infografis sinarpidie.co

Di Gampong Usi Masjid, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, salah satu gampong lokasi khasus (lokus) stunting 2018, misalnya, Sekretaris Gampong Usi Masjid, Jamarlis, mengatakan, sumber air minum masyarakat gampong setempat umumnya bersumber dari air sumur.

"Namun, airnya berwarna agak kuning atau keruh. Fasilitas WC Umum di sini ada dua unit, namun tidak terpakai lagi atau sudah rusak. Warga yang belum punya WC di rumah, buang air besar di sungai," kata dia, Rabu, 27 Februari 2019. "Tahun lalu, kami ada dibantu satu unit sumur bor melalui program Pamsimas, dari sumur bor itu rencana kami mau mengaliri ke seluruh rumah warga melalui pipa.”

Kepala Bidang Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pidie, Ir Syukri, mengatakan, pada 2018 lalu, ada empat titik lokus stunting di Pidie yang telah dilakukan pengadaan bangunan sarana air bersih dengan membuat sumur bor air tanah.

“Empat lokasi tersebut yakni, Gampong Ara, Kecamatan Kembang Tanjong; Gampong Bale Kemukiman Ujong Rimba, Kecamatan Mutiara Timur; Gampong Masjid Usi, Kecamatan Mutiara Timur; dan Gampong Nien, Kecamatan Simpang Tiga,” kata Syukri.

Pembangunan tersebut dilakukan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Pengadaan bangunan air bersih dengan membuat sumur bor air tanah di Gampong Usi Masjid, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, yang dibangun pada 2018 lalu. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

“Program tersebut dilaksanakan melalui kesepakatan bersama warga. Dasar Pamsimas ini bukan kepentingan, tapi kemauan, mau tidak dibuat septic tank, ada masalah tidak sama air. Kalau mau dan ada masalah dengan air kita masuk, namun, saya belum bisa banyak bercertia soal program tahun ini, karena belum turun Juknisnya,” jelasnya.

Intervensi Dana Desa

Pemendes PDTT Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 menyebutkan, kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) meliputi: penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui, pengembangan ketahanan pangan di desa, dan kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Kabid Mukim dan Gampong pada Dinas DPMG Pidie Munandar, mengatakan implementasi PDTT Nomor 16 tahun 2018 masih belum dianggap penting oleh keuchik di gampong.

“Kami melakukan sosialisasi secara umum tentang Penggunaan Dana Desa, misalnya seperti kemarin saat penyerahan pagu dana desa, juga termasuk sosialisasi tentang PDTT Nomor 16 tahun 2018. Bisa disimpulkan implementasi PDTT nomor 16 tahun 2018 belum berjalan, karena ini kan aturan tahun 2018 yang masih baru. Kemudian kesadaran warga dalam mematuhi aturan pemerndes tersebut masih belum ada. Masih menganggap itu bagian yang tidak begitu penting,” kata dia, Senin, 4 Maret 2019 di Sigli. []

Reporter: Candra Saymima, Diky Zulkarnen, Firdaus

Komentar

Loading...