Hak Jawab

Klarifikasi Dinas Pendidikan Pidie terkait Berita “Dikerjakan Pihak Ketiga, Sejumlah Kegiatan DAK Pendidikan di Pidie Diduga Salahi Petunjuk Operasional”

Klarifikasi Dinas Pendidikan Pidie terkait Berita “Dikerjakan Pihak Ketiga, Sejumlah Kegiatan DAK Pendidikan di Pidie Diduga Salahi Petunjuk Operasional”
Kantor Dinas Pendidikan Pidie. Dok.sinarpidie.co

Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie dengan ini menyampaikan klarifikasi terhadap pemberitaan di media sinarpidie.co, yang tayang pada 2 Februari 2019 yang berjudul “Dikerjakan Pihak Ketiga, Sejumlah Kegiatan DAK Pendidikan di Pidie Diduga Salahi Petunjuk Operasional”.

Terkait dengan pemberitaan media sinarpidie.co disebutkan bahwa ada beberapa paket pekerjaan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2018 menyalahi Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018. Kami Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie menyatakan bahwa telah melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diamanahkan dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018.

Berikut akan kami jelaskan beberapa poin atas pemberitaan tersebut:

1.      Bahwa untuk pekerjaan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan, Pengadaan Sarana PJOK dan/atau Seni Budaya SMP, Pengadaan Alat Media Pembelajaran SMP) dilakukan Sesuai dengan Rencana Kegiatan (RK) tahun 2018 yang disusun oleh Tim Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie dan Tim Perencanaan Program dan Anggaran Biro PKLN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Biro PKLN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 15 Desember 2017 dan sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yaitu melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a.       Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b.      Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-tendering;

c.       Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing;

2.      Bahwa terkait pekerjaan fisik yang diberitakan media sinarpidie.co bahwa pekerjaan dikerjakan oleh pihak ketiga melalui lelang dan penunjukan langsung (PL) tidaklah benar. Semua dana yang bersumber dari DAK Fisik Penyaluran dilakukan dengan Transfer langsung sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie ke rekening satuan pendidikan penerima DAK Fisik dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2S) sebagai pelaksana kegiatan prasarana DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat satuan pendidikan, yang terdiri dari unsur satuan pendidikan, komite sekolah, dan/atau masyarakat tanpa potongan apapun;

3.      Bahwa terkait pemberitaan sinarpidie.co, bahwa pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan ditender atau di PL tidaklah benar, semua pelaksanaan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 mempunyai  tugas dan tanggung jawab salah satunya yaitu membentuk tim fasilitator/sebutan lainnya dengan kualifikasi tim fasilitator/sebutan lainnya Bidang Keahlian Teknik Sipil/Arsitektur.

Tautan berita: Dikerjakan Pihak Ketiga, Sejumlah Kegiatan DAK Pendidikan di Pidie Diduga Salahi Petunjuk Operasional

Sigli, 3 Februari 2019

 

Ibnu Abbas, S.Pd, MA

PPTK/Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pidie

Komentar

Loading...