MTQ ke-34 Aceh

Ketua Komisi A DPRK Pidie: KAK dan ToR MTQ tak Diberikan pada Kami

·
Ketua Komisi A DPRK Pidie: KAK dan ToR MTQ tak Diberikan pada Kami
Sidang paripurna pembahasan Rancangan APBK Pidie 2018, yang dibuka pada Senin, 22 Januari 2018. (sinarpidie.co/Mutamimul Ula).

sinarpidie.co--Ketua Komisi A DPRK Pidie, Jailani HM Yacob, mengatakan, saat items-items kegiatan MTQ Aceh ke-34 di Pidie direncanakan, Pemkab Pidie tak pernah melibatkan DPR. Hal itu, kata dia, berdampak pada sejumlah items-items kegiatan yang anggarannya terindikasi bengkak namun tak dibarengi dengan manfaat peruntukkannya, tak bisa dikaji DPRK Pidie.

“Jumlah pakaian adat seharusnya bisa ditekan, tidak perlu terlalu bengkak,” kata dia pada sinarpidie.co, Jumat, 9 Agustus 2019. “Kerangka Acuan Kerja (KAK), ToR kegiatan, tidak diberikan pada DPR, sehingga kita tidak bisa mengkaji berapa jumlah panitia dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.”

Di samping itu, honorarium panitia non-PNS Rp 1,5 miliar, sebutnya, Pemkab Pidie harus mengacu pada standar harga yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

“Jika itu untuk non-PNS, maka untuk non-PNS, jangan sampai ada temuan PNS pun tanda tangan terima honor dalam kegiatan Rp 1,5 miliar tersebut. Jika terlalu gemuk panitia, kita lihat juga skala prioritasnya,” katanya lagi.

Kata dia, pelaksanaan MTQ Aceh ke-34 di Pidie harus melihat penggunaan anggaran yang efesian dan sesuai dengan skala prioritas. “Untuk infrastruktur kita berharap bisa terkejar sesuai dengan jadwal MTQ pada September mendatang,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta DPRK Pidie melakukan revisi anggaran yang diperuntukkan pada sejumlah items-items kegiatan yang terindikasi terjadi mark-up HPS.

Belanja pakaian adat daerah (jas adat) untuk pergelaran MTQ ke-34 Aceh di Pidie pada September mendatang senilai Rp 637.500.000. Rinciannya: Belanja pakaian adat daerah gubernur dan istri dua setel Rp 10 juta. Pakaian adat pejabat provinsi (Sekda, Asisten, Kakanwil, Kepala Dinas) 20 setel x 3.000.000, Rp 30.000.000.

Pakaian adat untuk DPRK, staf ahli, asisten, Kadis, Kaban, Kabag 100 setel x 2.500.000,  Rp 250.000.000. Setelan jas adat untuk dewan hakim 100 setel x 2.500.000, Rp 250.000.000. Setelan jas adat untuk pengawas dan pengarah 15 x 2.500.000, Rp 37.500.000.

Di samping itu, jasa panitia non-PNS MTQ Aceh ke-34 senilai Rp 1,5 miliar: jasa panitia pelaksanaan harian Rp 98.500.000. Jasa panitia bidang media, humas, publikasi, dokumentasi dan pameran Rp 72.000.000. Jasa  panitia bidang keamanan dan ketertiban Rp 40.000.000. Jasa panitia sarana, prasarana, dan perlengkapan Rp 97.000.000. Jasa panitia bidang konsumsi, akomodasi, tamu dan kebersihan Rp 75.500.000. Jasa panitia bidang Musabaqah dan Penghubung Dewan Hakim Rp 121.100.000. Jasa panitia bidang kesehatan Rp 18.500.000. Jasa panitia bidang pendanaan Rp 12.500.000. Jasa panitia bidang sekretariat dan verifikasi Rp 52.500.000.

Jasa petugas pemantapan tempat dan pemondokan Rp 271.900.000. Jasa petugas pengamanan dan ketertiban lalu lintas Rp 414.000.000. Jasa petugas medis Rp 36.000.000. Jasa petugas pelaksana kegiatan pembukaan MTQ Aceh Rp 43.000.000. Jasa petugas pelaksana kegiatan penutupan Rp 43.000.000.

Baca juga:

“Kita berharap DPR memastikan adanya revisi budget. Seharusnya para pejabat memikirkan cara mengentaskan kemiskinan, bukan memikirkan cara mencari laba. Ini sudah wiralaba dan sudah sangat berbahaya,” kata Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, pada sinarpidie.co, Kamis, 9 Agustus kemarin. [] 

Komentar

Loading...