Klik Tambang

Ketua DPRK Pidie: Rapat Paripurna Penetapan AKD Sah dan Tidak Gaduh

·
Ketua DPRK Pidie: Rapat Paripurna Penetapan AKD Sah dan Tidak Gaduh
Mahfuddin Ismail. Ist.

sinarpidie.co--Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Mahfuddin Ismail SPdI MAP mengatakan, hasil rapat paripurna penetapan Alat Kelangkapan Dewan (AKD), Jumat, 8 November 2019 sah sebagaimana mekanisme yang berlaku.

“Jauh-jauh hari saya sebagai ketua DPRK Pidie sudah membangun komunikasi yang intens dengan semua fraksi di DPRK Pidie, karena prinsip pertama dalam setiap pengambilan keputusan adalah dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat," kata Mahfuddin Ismail SPdI MAP, Sabtu, 9 November 2019.

Para pimpinan DPRK dan semua ketua fraksi yang ada di DPRK Pidie yang berjumlah tujuh fraksi, kata Mahfuddin Ismail, telah melakukan musyawarah dan mufakat dalam rangka menyusun komposisi masing-masing AKD dan semua fraksi sepakat untuk mengirimkan nama-nama anggota fraksi masing-masing dalam keanggotaan semua AKD.

“Kesepakatan bersama itu tertulis dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh semua ketua fraksi di DPRK Pidie. Hanya satu AKD saja yaitu Badan Kehormatan Dewan (BKD) yang tidak ditemukan titik temu dalam rapat pimpinan dan ketua fraksi-fraksi, maka kemudian forum rapat pimpinan fraksi di DPRK Pidie sepakat juga mengikuti mekanisme pemilihan keanggotaan BKD dalam sidang paripurna. Maka dilakukanlah pemilihan lima calon anggota AKD dari tujuh calon yang dikirim oleh fraksi – fraksi,” kata dia.

Namun, sebutnya, saat voting untuk Badan kehormatan Dewan (BKD) selesai dilakukan dan telah ada hasil, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar dan Fraksi PAN-PKB, memilih walk out.

“Artinya sidang penetapan AKD kemarin berjalan mulus dan tidak gaduh serta tidak pula melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama oleh semua ketua fraksi di DPRK Pidie. Saya melihat mungkin aksi walk out tersebut adalah bentuk solidaritas bersama mereka karena jauh-jauh hari mereka sudah membentuk koalisi bersama, mungkin salah satu isunya tentang rencana pembagian pimpinan - pimpinan AKD di DPRK, toh menjelang injury time pemilihan AKD, koalisi mereka terpecah  belah dan akhirnya tidak mendapat satu pun porsi pimpinan AKD,” sebutnya.

Baca juga:

Kata Mahfuddin Ismail melanjutkan, seharusnya anggota DPRK Pidie dari tiga fraksi tersebut mengikuti proses pemilihan pimpinan AKD sampai tuntas.

“Karena di waktu mereka walk out kemarin belum dilakukan pemilihan pimpinan AKD, karena yang memilih pimpinan AKD itu adalah anggota AKD itu sendiri. Seharusnya kawan-kawan 3 fraksi tersebut lebih bijak dengan mengikuti proses dulu sampai tuntas dengan melakukan lobi-lobi politik. Saya melihat itu adalah dinamika politik, jadi semua kita harus menerima kenyataan. Ke depan saya sebagai pimpinan DPRK Pidie tetap melakukan komunikasi dengan merangkul kembali kawan-kawan Fraksi Koalisi Pidie Hebat, sebagaimana nama Koalisi Pidie Hebat, kami yakin ke depan mereka lebih hebat dalam mengambil kebijakan,” tutupnya.

Data yang dihimpun sinarpidie.co,  anggaran yang dialokasikan untuk 4 kali perjalanan dinas rapat-rapat alat kelengkapan dewan (AKD) 40 anggota DPRK Pidie senilai Rp 3,4 miliar.[]

Komentar

Loading...