Serba-serbi ramadhan

Ketua Banleg DPRK Pidie: Raqan Tata Kelola Hutan Adat Mukim Akan Disahkan Akhir Maret

·
Ketua Banleg DPRK Pidie: Raqan Tata Kelola Hutan Adat Mukim Akan Disahkan Akhir Maret
Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) entang Rancangan Qanun (Raqan) tentang Tata Kelola Hutan Adat Mukim Kabupaten Pidie, di Gedung DPRK Pidie, Rabu, 6 Maret 2019. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan beberapa camat dan mukim untuk membahas tentang Rancangan Qanun (Raqan) tentang Tata Kelola Hutan Adat Mukim Kabupaten Pidie, di Gedung DPRK Pidie, Rabu, 6 Maret 2019.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Pidie Mahfuddin Ismail saat diwawancarai secara terpisah mengatakan, setelah mendengar pendapat dari tokoh masyarakat dan tim ahli, diperkirakan akan disahkan pada tanggal 19 Maret atau 20 Maret ini.

"Raqan ini sebelum disahkan kita dengarkan dulu pendapat dari ahli, tokoh masyarakat, mukim dan camat. Kemudian akan kita rumuskan untuk segera disahkan," katanya.

18.000 hektare diusul

Sekretaris pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Zulfikar Arma saat diwawancarai wartawan mengatakan, luas hutan adat di Pidie yang telah diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekitar 18.000 hektare.

“Yang diinisiasi oleh mukim untuk dijadikan hutan adat tersebar di tiga mukim, yakni Kemukiman Beungga, Kecamatan Tangse; Kemukiman Kunyet dan Kemukiman Paloh Kecamatan Padang Tiji. Manfaatnya, ketika hutan di tiga mukim itu disahkan nantinnya menjadi hutan adat, jadi masyarakat sudah ada kepastian hukum serta masyarakat diberi ruang untuk mengelola hutan adatnya tersebut, tapi, perlu di ingat, fungsinya tetap tidak berubah, misal, kalau hutan lindung, fungsi lindungnya tetap terjaga, kalau hutan produksi ya tetap fungsinya sebagai hutan produksi, jadi fungsinya tetap sesuai dengan fungsi hutan tersebut,“ kata Zulfikar.

Kata dia melanjutkan, jika perusahaan ingin mengelola hutan tersebut, maka keputusan tertingginya kembali ke tingkat mukim.

“Kalau menurut mereka ada manfaat dalam bekerja sama dengan perusaahan tersebut tanpa mengubah fungsinya ya kembali lagi ke hasil keputusan di tingkat kemukiman,” katanya. []

Komentar

Loading...