Banner Stunting

Kerancuan Pembangunan TPI di Pidie  

Kerancuan Pembangunan TPI di Pidie  
Sarana Air Bersih TPI Meucat (DAK) Rp 175.000.000 (PL). (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co--Pembangunan dan pengelolaan gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pidie yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2018 diduga menyalahi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/Permen-KP/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2018.

Meskipun dalam DPA Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2018, pembangunan lima TPI itu merupakan belanja modal gedung, namun pada praktiknya, TPI-TPI tersebut diduga dihibahkan pada pihak ketiga tanpa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

“TPI-TPI tersebut diserahkan pada masyarakat nelayan di masing-masing gampong. Dinas hanya membangun sarana untuk tempat pelelangan ikan, bisa jadi dikelola Abu Laot atau keuchik gampong setempat. Sudah serah terima,” kata Azhari SPi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie pada sinarpidie.co, Rabu, 20 Februari 2019.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/Permen-KP/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2018 mengatur, Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di luar Pelabuhan Perikanan (UPTD Kabupaten/Kota) di mana TPI yang dikelola tersebut asetnya dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dikonfirmasi sekali lagi via telepon selular, Jumat, 22 Februari 2019, Azhari membenarkan bahwa bangunan TPI-TPI tersebut telah dihibahkan pada pihak ketiga. Disinggung mengenai di DPA tertara belanja modal, Azhari berkata, “Saya cek di bagian program dulu.”

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie Sayed Nurdin AMd yang ditemui di ruang kerjanya di Sigli, Jumat, 22 Februari 2019 mengeluarkan pernyataan yang berbeda setelah sinarpidie.co menanyakan hal itu pada Azhari SPi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie.

Kata Sayed Nurdin, bangunan-bangunan TPI tersebut merupakan aset Pemkab Pidie dan tidak dihibah pada pihak ketiga.

“Tetap belanja modal. Pihak ketiga hanya pinjam-pakai. Dikelola Keuchik atau Panglima Laot. Dalam perjalanan nanti, segala yang rusak Pemkab yang tangani," sebutnya.

Namun, ironisnya, kata dia, tidak ada pengutipan retribusi nantinya, yang akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pidie.

Diberitakan sebelumnya, belanja modal gedung bangunan lima Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pidie pada tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp 1. 340.058.000. Mereka dipecah-pecah dengan nilai anggaran rata-rata per TPI Rp 199.998.400.

TPI Meucat Kecamatan Batee dengan volume bangunan 66 m2 x Rp 3048.750 atau dengan nilai Rp 199.998.000; TPI Babah Krueng Kecamatan Batee 56 m2 x Rp 3.571.400 atau Rp 199.998.400; TPI Tgk Di Laweung Kecamatan Muara Tiga 56 m2 x Rp 3.571.400 atau Rp 199.998.400; TPI Ujong Pi Kecamatan Muara Tiga dengan volume 66 m2 x Rp 3.048.750 atau senilai Rp 199.998.000; dan TPI Kuala Brabo Kecamatan Simpang Tiga dengan volume 66 m2 x 3.048.750 atau senilai Rp 199.998.000.

Diduga, pembangunan TPI-TPI ini juga tidak memenuhi sejumlah aspek teknis sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/Permen-KP/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2018:  tidak ada drainase, instalasi listrik dan penerangan, air bersih, dan lahan parkir.

“Tidak ada listrik dan tidak ada air bersih karena anggaran hanya untuk pembangunan bangunan tersebut,” kata Azhari SPi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie pada sinarpidie.co, Rabu, 20 Februari 2019.

Baca juga:

Penelusuran sinarpidie.co, hingga pertengahan Februari 2019 dari lima TPI yang dibangun pada 2018 lalu, hanya satu TPI yang berfungsi, yakni TPI Meucat.

Anggaran untuk pembangunan lima TPI tersebut masing-masing hanya selisih Rp 2 ribu dari Rp 200 juta. Hal ini diduga dilakukan untuk menghindari proyek-proyek tersebut dilelang.

Perpres 70 Tahun 2012 menyebutkan, batasan nilai paket yang dapat dilakukan dengan pengadaan langsung atau PL ialah Rp 200 juta. Dalam ketentuan Perpres tersebut juga disebutkan bahwa PA/KPA dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. []

Komentar

Loading...