Kepala BKD Pidie sebut Rotasi Kadis sesuai Aturan, Komisi A DPRK: Banyak yang Janggal

·
Kepala BKD Pidie sebut Rotasi Kadis sesuai Aturan, Komisi A DPRK: Banyak yang Janggal
Prosesi pengambilan sumpah jabatan. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pidie Muklis SSos MSi menyebutkan, bongkar pasang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie telah sesuai dengan aturan ASN.

"Kalau mutasi dan rotasi yang dilakukan kemarin itu tidak perlu diumumkan di media massa. Yang perlu diumumkan di media massa adalah untuk mengisi posisi jabatan kepala dinas yang kosong. Dan itu nanti akan ada lelang terbuka," kata dia pada sinarpidie.co via telepon selular, Kamis, 20 September 2018.

Ditanyai sinarpidie.co, siapa saja yang menjadi panitia seleksi (Pansel) mutasi tersebut, Muklis menjawab, "Ketua Pak Sekda. Anggota: Prof Syamsul Rizal, Prof Abubakar Karim, Dr Muklis Yunus, dan saya."

"Pokoknya kita sudah mengikuti aturan semua. Dan sudah ada recomendasi izin dari komisi ASN, yang mengatur masalah pelaksanaan dan pengawasan pembinaan karir PNS," kata dia lagi.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Pidie Roni Ahmad memutasi sejumlah pejabat eselon II  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, Selasa, 18 September 2019.

Banyak kejanggalan

Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi A DPRK Pidie Mahfuddin Ismail SPdI MAP menyebutkan, mutasi Kepala Dinas di Pidie itu menimbulkan banyak kejanggalan.

"Bagaimana legalitas mutasi eselon dua kemarin tanpa melalui Lelang Jabatan serta fit & proper test. Kalaupun ada, sepertinya publik tidak mengetahui itu," kata dia, Rabu, 19 September kemarin. "dr Fajriman SpS dari Kadinkes menjadi Staff Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan; Pak Zulkifli ST dari Kadis Perkim menjadi Kadisperindag, dan Pak Idhami dari Asisten III menjadi Kadis PK dan lain sebagainya. Sebagaimana yang tertuang dalam Permen PAN RB nomor 13 tahun 2014, pejabat yang dimutasi harus memiliki memiliki kompetensi teknis bidang yang dipimpin dan memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama lima tahun. Adakah pejabat baru ini sudah memenuhi standar tersebut?"

Di samping itu, ia juga mempertanyakan sejumlah jabatan yang dibiarkan kosong.

"Terutama asisten III, Kepala Bappeda dan Kadinkes. Padahal dalam waktu dekat akan dilanjutkan pembahasan R-APBK 2019 dan agenda pemerintahan lainnya yang sangat urgen," kata dia, "mutasi yang dilakukan di saat proses realisasi program kegiatan 2018 sedang dilaksanakan."

Kata dia lagi, seharusnya Pemkab Pidie terlebih dahulu mengisi kembali beberapa posisi jabatan eselon III & IV yang disebutnya kosong akibat kesalahan mutasi April 2018 lalu. []

Komentar

Loading...