Serba-serbi ramadhan

Laporan mendalam

Kenduri Rp 1, 4 M dari Pengadaan Lapangan Bola di Pante Garot

·
Kenduri Rp 1, 4 M dari Pengadaan Lapangan Bola di Pante Garot
Lokasi tanah untuk lapangan sepakbola dan trek atletik. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co—Dalam keadaan terbaring lemah di atas kasur, Saiful Anwar SE, bekas PJ Keuchik Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie harus melayani kedatangan MS KB ke rumahnya di Gampong Tampieng Baroh, Kecamatan Indrajaya. MS KB datang membawa setumpuk dokumen untuk ditandatangani Saiful Anwar.

“Tolong tanda tangan,” kata Saiful Anwar menirukan ucapan MS KB padanya pada penghujung 2017 lalu.

Dokumen-dokumen tersebut, kata Saiful Anwar, merupakan dokumen yang berkaitan dengan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang sebelumnya berhak atas tanah (pemilik tanah) kepada negara untuk pengadaan lapangan sepakbola dan trek atletik di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya.

Saiful Anwar merupakan salah seorang PNS di Kantor Camat Indrajaya yang sempat menjabat sebagai PJ Keuchik Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, sejak 1 Januari 2017 hingga penghujung tahun 2017.

“Dia (MS KB-red) tidak terbuka. Yang saya tahu, lapangan bola milik gampong, bukan lapangan bola yang uangnya bersumber dari kabupaten (APBK-red),” kata dia pada sinarpidie.co, Selasa, 17 Juli 2018. “Pun saya sedang sakit stroke. Sekarang saja, belum sembuh betul.”

Hal yang sama disebutkan Samsul Qadar, pegawai pembuat akta tanah di Kantor Camat Indrajaya. “Benar memang, tidak saya sembunyikan informasi. Tidak melalui saya soal pajak harga tanah pengadaan tanah untuk lapangan bola tersebut. Mereka langsung ke notaris,” kata dia pada sinarpidie.co, Selasa, 17 Juli 2018.

Di lain pihak, Rosnawati, Kepala Sekolah MIN 19 Pidie, yang menetap di Gampong Lampeunteut, Kecamatan Indrajaya, mengaku IBR mendatanginya ke rumah untuk meminta dirinya menjual 8 are sawahnya. “Kesepakatannya, 8 are harganya Rp 100 juta.”

Ia tak menyangka akhir dari jual-beli tersebut berbelit-belit ujungnya. “Dia beli sama masyarakat per are. Tapi hitungan di dokumen per meter. Uang yang masuk ke rekening saya Rp 258 juta. Yang boleh saya ambil Rp 100 juta. Rp 158 juta dikembalikan ke IBR,” kata dia, Senin, 16 Juli 2018.

Warga Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, yang juga salah seorang pemilik tanah yang telah melepaskan hak atas tanah miliknya untuk pengadaan lapangan sepakbola dan trek atletik tersebut, Ramadhan, 42 tahun, menjelaskan, sebelumnya seorang agen berinisial IBR dan dirinya menyepakati bahwa  harga tanahnya (sawah) itu akan dibeli Rp 200 juta untuk satu  naleh.

“Harganya, Rp 200 juta itu tinggi, makanya kami mau jual,” kata dia, Selasa, 10 Juli 2018.

Di samping itu, Nur Azizah, warga Gampong Pante Garot juga menuturkan hal yang sama.

“Iya, tanah (sawah) saya juga satu naleh dibeli oleh IBR senilai Rp 200 juta.  Tetapi uang yang ditransfer pada rekening saat itu sekitar Rp 514 juta. Untuk saya, sesuai dengan perjanjian, Rp 200 juta. Selebihnya saya berikan untuk IBR. Mereka katanya bagi-bagi lagi dengan pihak kecamatan dan orang di kantor Dispora," katanya.

Informasi yang dihimpun sinarpidie.co, pembayaran tanah melalui rekening masing-masing pemilik tanah dilakukan pada akhir tahun lalu sekitar tanggal 13 - 21 Desember 2017. Luas keseluruhan tanah untuk pengadaan sarana olahraga tersebut, sekitar 10.780 m2. Dan ada sekitar 7 warga yang melepaskan hak atas tanah mereka. Total anggaran yang dikucurkan dan terserap: Rp 2, 3 milliar.

Sementara itu, per meter2, baik sawah, kebun, maupun payau dihargai Rp 230 ribu. Abdullah Musa, 56 tahun, warga Gampong Klibeut Ulee Ceu, Kecamatan Pidie, misalnya, mengaku menjual kebunnya seluas 564 m2 seharga Rp 100 juta.

“Tapi uang yang masuk ke rekening Rp 118 juta. Rp 18 juta untuk agen,” kata dia. “Agennya IBR dan MS KB.”

Merujuk pada keterangan pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi setelah melepaskan hak atas tanah mereka untuk pengadaan tanah lapangan bola dan trek atletik tersebut, harga per meter2 yang dibayarkan pada mereka bukanlah Rp 230 ribu, melainkan Rp 80 ribu per meter2.

Sawah milik Rosnawati seluas 8 are atau setara dengan 1250 m2. 1250 m2 x Rp 80 ribu. Hasilnya: Rp 100 juta. Kemudian, sawah milik Nur Azizah, satu naleh atau setara dengan 2500 m2. 2500 m2 x Rp 80 ribu, hasilnya: Rp 200 juta.

Dengan kata lain, anggaran yang dihabiskan untuk pengadaan 10.780 m2 tanah untuk lapangan bola dan trek atletik tersebut hanya sekitar Rp 862 juta. Sisanya, sekitar Rp 1, 4 milliar diduga dibancak oknum tertentu.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tak menyebutkan, bahwa harga tanah ditentukan dan ditawar oleh agen. Tim Penilai Harga Tanah (tim independen), yang berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan Tanah setelah melakukan penilaian  standar penghitungan besarnya ganti kerugian, adalah tim yang menangani hal itu.

Panitia Pengadaan Tanah adalah pejabat terkait yang diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah setempat (Bupati) untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Terkait tim penilai harga tanah, Kadispora Pidie Arifin Rachmad mengatakan, berasal dari kantor (KJPP) atas nama Sih Wiryadi & Rekan dari Solo yang melakukan penilaian atau taksiran atas harga tanah tersebut.

“Dalam proses pengadaan tanah tersebut ada musyawarah dua kali. Di kantor camat dan Kantor Dispora,” kata dia, Selasa 17 Juli 2018.

Disinggung tentang keberadaan dua agen—IBR dan MS KB—Arifin Rachmad menjawab, “Kami tak ada hubungan dengan mereka. Baru tahu mereka terlibat sebagai agen saat sudah dipanggil untuk pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Pidie. Saat ini saya sedang dalam proses hukum di kejaksaan. Jadi biar di lembaga hukum saja saya bicara dan mereka yang menentukan salah dan tidak bersalah nantinya.”

Bagi masyarakat setempat, merujuk pada lokasi, sawah per naleh di sana paling banter laku Rp 150 juta.

Sedangkan angka Rp 230 ribu per m2 konon dinilai dari sisi tingkat kesuburan tanah sebagai lahan pertanian, bukan untuk ditambak dan dijadikan lapangan sepakbola.

Di samping itu, pasal 19 ayat 7 huruf e Qanun Kabupaten Pidie  Nomor 5 Tahun 2014  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034, berbunyi: sistem jaringan prasarana wilayah lainnya prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga atau rekreasi terdiri atas:

1) tingkat kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Kota Sigli;

2) tingkat kecamatan di kawasan perkotaan Beureunuen dan perkotaan Kota Bakti;

3) tingkat kecamatan di kawasan perkotaan kecamatan; dan

4) tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan.

“Pada perubahan anggaran APBK P 2017 tidak ada pembahasan pengadaan tanah untuk lapangan bola kaki Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya. Dan kami juga menduga pengadaan tanah tersebut tidak merujuk pada RPJMD.  Kami juga menduga Tim penilai harga tanah mungkin tidak dilibatkan,” kata Ketua Komisi A DPRK Pidie Jailani HM Yacob pada sinarpidie.co, Selasa 17 Juli 2018.

Reporter: Diky Zulkarnen dan Firdaus

Komentar

Loading...