Editorial

Ke Mana APBK Pidie Bermuara?  

·
Ke Mana APBK Pidie Bermuara?  
Sumber ilustrasi: infobanknews.com.

Pidie di bawah kepemimpinan Roni Ahmad dan Fadhullah TM Daud untuk tahun 2018 ditopang dengan APBK Pidie tahun anggaran tersebut sebesar Rp.2.202.718.585.042.

Belanja tidak langsung: Rp 1.335, 18 milliar, sedangkan belanja langsung: Rp. 867, 54 milliar. Belanja tidak langsung untuk pegawai: Rp.703,29 milliar. Untuk non-pegawai: Rp.631,89 milliar. Sementara itu, belanja langsung untuk pegawai adalah Rp.158,22 milliar. Belanja langsung non-pegawai: Rp.709,32 milliar. Jumlah tersebut terdiri dari belanja barang dan jasa sebesar Rp 419, 86 milliar dan belanja modal sebesar Rp 289, 46 milliar.

“Angka-angka” di atas, tentu saja, menyebar pada 58 SKPK di Pidie, di mana di dalamnya juga terdapat “proyek-proyek aspirasi” 40 anggota DPRK Pidie. Konon, berdasarkan isu yang merebak, pada tahun anggaran 2018, anggota DPRK Pidie memperoleh dana aspirasi sebesar Rp. 1 milliar per orang. Dengan kata lain, Rp 40 milliar diperuntukkan untuk proyek-proyek aspirasi tersebut. Beredar pula desas-desus bahwa, angka tersebut mengalami kenaikan dibanding angka dana aspirasi per dewan tahun-tahun sebelumnya.

Sekurang-kurangnya, terdapat 805 paket pengadaan barang, 416 paket pekerjaan kontruksi, 252 paket jasa konsultasi, dan 26 paket jasa lainnya. Kembali menyinggung dana aspirasi yang biasanya menyaru dalam paket-paket Pengadaan Langsung (PL) di SKPK, —di bawah Rp 200 juta— ada 773 paket pengadaan barang dan 334 paket kontruksi yang angkanya di bawah Rp. 200 juta.

Pada Dinas Pertanian dan Pangan Pidie ada 305 paket yang pagu anggarannya di bawah Rp. 200 juta. Nyaris seluruh paket tersebut, metode pemilihan penyedia jasanya, dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Langsung atau yang lazim dikenal dengan PL.

Santer berkembang isu kelangkaan pupuk NPK di Pidie dalam beberapa tahun terakhir, namun ironisnya, anggaran yang diperuntukkan untuk pengadaan pupuk NPK di Pidie, tahun anggaran 2018, hanyalah Rp 64.800.000.

Selain itu, ada pemecahan paket untuk item yang sama, di kecamatan yang sama, antara lain, misalnya, Pengadaan Bebek Petelur Kelompok "Krueng Dhoe" Gampong Krueng Dhoe Kecamatan Pidie, Pengadaan Bebek Petelur Kelompok "Lhok Abo" Gampong Teubeng Abo, Kecamatan Pidie; dan Pengadaan Bebek Petelur Untuk Masyarakat Gampong Dayah Teungoh, Kecamatan Pidie.

Contoh lainnya adalah Pengadaan Bibit Pinang Betara untuk Masyarakat Kunyet Kecamatan Padang Tiji, Pengembangan Pinang Betara Kelompok Hagu Tani Pulo Hagu Mukim Tanjong Kecamatan Padang Tiji, dan Pengadaan Bibit Tanaman Pinang Betara dalam Kabupaten Pidie.

Jika “membaca anggaran” pada Dinas Pertanian dan Pangan Pidie secara mendetails, sulit untuk mengatakan bahwa slogan Bupati Pidie “Gle dan Blang” benar-benar dieksekusi dalam program pembangunan yang semestinya diprioritaskan sesuai dengan slogan tersebut.

Kembali pada urusan PL dan dana aspirasi. Pemaketan pekerjaan biasanya merujuk pada Perpres 54 tahun 2010, yang salah satunya mengatur bahwa Pengguna Anggaran dilarang: a menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Pemecahan paket dapat dilakukan karena perbedaan target penyedia, perbedaan lokasi penerima/pengguna barang yang cukup signifikan, atau perbedaan waktu pemakaian dari barang dan jasa tersebut.

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pidie terdapat 17 paket pekerjaan pembangunan rumah duafa, tiga pembangunan rumah tidak layak huni, dan 10 pembangunan sumur bor/sumur dangkal. Pagu anggarannya, untuk masing-masing paket, adalah Rp 55 juta hingga Rp 200 juta. Tentu saja lewat PL.

Untuk rumah duafa, rata-rata, pagu anggarannya adalah Rp 75 juta. Hanya pembangunan rumah Dhuafa atas nama Suryanti Gampong Beungga, Kecamatan Tangse yang pagu anggarannya Rp 55 juta. []

Komentar

Loading...