Kesehatan

Kasi Kesehatan Lingkungan Dinkes Pidie Sebut 4 RS di Pidie Kelola Limbah Medis sesuai Standar Kemenkes

·
Kasi Kesehatan Lingkungan Dinkes Pidie Sebut 4 RS di Pidie Kelola Limbah Medis sesuai Standar Kemenkes
RSUD Mufid yang berdiri di ruko di Jalan Banda-Aceh Medan, Kota Sigli, Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pidie pada 2018, empat rumah sakit umum (RSU)—dua BLUD Pidie dan dua swasta—di Pidie dikategorikan telah memenuhi pengelolaan limbah medis (PLM) yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI. Hal itu dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Pidie Azwir SKep MARS.

“Hanya satu yang belum pada 2018 lalu, yakni, Rumah Sakit Ibnu Sina, terkait pengelolaan air limbah. Tapi sekarang, Ibnu Sina sudah dicek lagi, sudah bagus IPAL-nya. Empat yang bagus data yang kita kirim ke Dinas Kesehatan Aceh,” kata dia pada sinarpidie.co, Minggu, 20 Januari 2019 malam.

Ditanyai sinarpidie.co berapa jumlah rumah sakit di Pidie yang memiliki insinerator dan izin operasional insinerator untuk menangani limbah medis yang digolongkan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Azwir menjawab, “RSUD Teungku Chik di Tiro dan RSUD Teungku Abdullah Syafiie.”

Kata Azwir, RS Swasta Citra Husada dan RS Swasta Mufid Sigli telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang baik dan telah memiliki MoU dengan perusahaan pengolah limbah di Tanggerang, Banten.

Berdasarkan data yang terdapat pada laman Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, pada 2018, dari lima rumah sakit (RS) di Pidie yang terdaftar di Kemenkes RI, hanya satu RS yang mengelola limbah medis sesuai standar.

Sumber: Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pada 2017, terdapat empat RS yang terdaftar di Kemenkes. Dari empat RS tersebut, dua RS dikategorikan telah mengelola limbah medis sesuai standar.

Baca juga:

Pengelolaan limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Peraturan ini telah mengatur secara rinci bagaimana limbah medis dikelola mulai dari sumbernya hingga pengelolaan limbah residu dari proses insinerasi.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur rumah sakit yang tidak mengelola limbah sesuai ketentuan bisa terkena denda minimal Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar dan penjara minimal 1 tahun hingga 3 tahun. []

Ralat:

1. MoU tentang pemusnahan limbah rumah-rumah sakit tersebut dilakukan secara langsung antara pihak rumah sakit dengan pihak ketiga,

2. Saya tidak merasa meralat pernyataan saya tentang empat rumah sakit yang mengelola limbah rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar Kemenkes RI. Saya hanya mengatakan terdapat empat rumah sakit di Pidie yang pengelolaan limbahnya telah baik, sedangkan satu rumah sakit masih berproses pada 2018. Pada 2019 rumah sakit tersebut sudah mengelola limbah dengan baik,


3. Karena wawancara dilakukan via telepon yang kemungkinan saja di dalam percakapan terdapat distorsi dan bias informasi, sehingga apa yang saya sampaikan terdapat disinformasi sehingga terdapat indikasi kesalahan dalam memuat berita.

Ttd. Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Pidie Azwir SKep MARS.

Sigli, Minggu, 20 Januari 2019, 22.31 WIB.

Komentar

Loading...