Karut-Marut Sistem dan Panelis Debat Paslon Capres

Karut-Marut Sistem dan Panelis Debat Paslon Capres
Sumber foto: Antara.

sinarpidie.co--Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggunakan sistem terbuka dan tertutup untuk penggabungan pertanyaan debat. Sistem ini adalah sistem baru dan berbeda dengan yang telah diterapkan KPU pada debat Pilpres 2014 silam.

Sistem tertutup yang dimaksudkan KPU adalah sistem pertanyaan yang berasal dari masing-masing Paslon, sedangkan sistem terbuka yang dimaksud ialah dengan mengirim terlebih dahulu bank soal kepada kedua Paslon.

Dilansir dari cnnindonesia.com, Ketua KPU RI Arief mengatakan, dari keseluruhan bank soal tersebut hanya tiga soal yang akan ditanyakan oleh panelis kepada peserta debat.

"Nanti secara acak mereka diberi pertanyaan dari yang sudah diserahkan sebelumnya. Misal ada 20 pertanyaan, hanya tiga yang akan diajukan. Kira-kira begitu. Target kami (pertanyaan diberikan) tanggal 10 lah, seminggu sebelum pelaksanaan debat," kata Arief  dilansir dari cnnindonesia.com.

Dua nama panelis dicoret

Saat ini, KPU telah memutuskan, hanya ada enam panelis dalam debat perdana ini, yang akan digelar pada 17 Januari 2019 ke depan. Mereka adalah Agus Rahardjo, Ketua KPK; Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana; Mantan Ketua MA Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.

Nama-nama tersebut telah disepakati oleh masing-masing kubu, baik pihak Jokowi-Ma'ruf maupun pihak Prabowo-Sandi.

Dilansir dari tempo.co, sebelumnya terdapat delapan orang yang menjadi calon panelis debat ini. Namun, berdasarkan hasil rapat yang digelar KPU bersama tim kampanye pasangan calon, Rabu, 19 Desember 2018 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, akhirnya keluar keputusan untuk mencoret dua nama panelis. Keduanya adalah Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

KPU beralasan, pencoretan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Debat dianggap tak otentik

Menanggapi keputusan KPU soal penyerahan bank soal tersebut, mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas menilai keputusan tersebut adalah sebuah hal yang absurd. Dilansir dari kompas.com, menurutnya, langkah yang dilakukan KPU tersebut tidak mengandung keontentikan lagi dalam sebuah perdebatan. "Menurut saya aneh sebuah debat pertanyaannya disampaikan lebih dulu kepada paslon. Mestinya itu otentik muncul dalam proses debat," kata Sigit dilansir dari kompas.com. []

Komentar

Loading...