Karut-Marut Rumah Nelayan di Simpang Tiga, Benang Kusut Pembangunan IPAL DAK

·
Karut-Marut Rumah Nelayan di Simpang Tiga, Benang Kusut Pembangunan IPAL DAK
IPAL Komunal Perumahan Nelayan di Gampong Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi tahun anggaran 2017 senilai Rp 480 juta belum difungsikan. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co--IPAL Komunal perumahan nelayan di Gampong Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, yang pembangunannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi tahun anggaran 2017 senilai Rp 480 juta, hingga kini belum difungsikan.

Muhammad Kasem, Sekretaris Gampong Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie mengatakan, proyek IPAL tersebut telah selesai 100 persen namun belum difungsingkan karena perumahan nelayan tersebut belum dihuni.

“Kami telah mengajukan ke Dinas Perkim Pidie untuk warga desa kami harus ada 50 persen yang menghuni rumah nelayan tersebut,” kata dia.

Kata dia, proyek tersebut tidak dikerjakan oleh masyarakat setempat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur: pelaksanaan kegiatan DAK sub-bidang sanitasi dilaksanakan secara swakelola kepada kelompok masyarakat (KSM).

“Yang pilih dia (kontraktor-red) kerjakan proyek tersebut masyarakat. Ketika terpilih, dia kerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat. Tukang dari Medan dan beli material juga di Medan,” kata Muhammad Kasem, tanpa menyebut nama kontraktor tersebut, Rabu, 24 Juli 2019.

Selain diduga menyalahi penggunaan DAK Fisik Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi terkait pelaksaan kegiatan yang diduga tak melibatkan masyarakat setempat, pemilihan lokasi tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Dalam peraturan tersebut disebutkan, jenis kegiatan sanitasi untuk melayani fasilitas kawasan perumahan RSH, IPAL Komunal minimal 50 SR melayani minimal 50 KK. Terdaftar dalam administrasi pemerintahan kabupaten / kota (legal/ proses legal) dan cakupan 50-100 KK – RT/RW/Lingkungan/Kampung.

Baca juga:

Tanpa dihuni sebanyak 50 KK, bagaimana lokasi tersebut atau perumahan nelayan tersebut bisa terpilih?

Di samping itu, hingga berakhirnya buku tahun anggaran 2017, realisasi keuangan proyek tersebut Rp 336 juta atau 70 persen sedangkan realisasi fisiknya 95 persen. Realisasi keuangan disebut-sebut mencapai 100 persen justru saat telah memasuki tahun anggaran 2018.

Kepala Bidang (Kabid) Sanitasi dan Air Bersih pada Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman (Perkim) Pidie Ir Syukri mengatakan, IPAL Komunal tersebut sudah berfungsi.

“Cuma belum ada yang menepati rumah tersebut. Items-items pengerjaannya adalah IPAL dan SR,” kata dia di Sigli, Rabu, 24 Juli 2019.

Terkait realisasi keuangan proyek tersebut sebesar 70 persen, ia mengatakan, “Memang waktu itu (2017-red) tidak terbayar lagi 100 persen. Itu orang keuangan yang lebih tahu. Tapi 2018 terbayar 100 persen. Dinaikakan ke anggaran 2018 sisanya.”

Komentar

Loading...