Iklan Pemkab Pidie

Kadis PUPR Pidie: Swakelola di PU Pidie sesuai Aturan

·
Kadis PUPR Pidie: Swakelola di PU Pidie sesuai Aturan
Kantor Dinas PUPR Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie Ir Samsul Bahri MSi menyebutkan, pelaksanaan kegiatan secara swakelola pada dinas tersebut telah sesuai dengan Perpres RI nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

“Dalam Perpres RI nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 3 ayat 3 disebutkan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan dua cara, yaitu swakelola dan/atau Penyedia Barang/Jasa. Peraturan tersebut juga menyebutkan pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan Organisasi Masyarakat,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie Ir Samsul Bahri MSi, melalui keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Kamis, 13 Juni 2019.

Disebutkannya lagi, dalam pasal 18 ayat 6 Perpres tersebut swakelola tipe I adalah pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggungjawab Anggaran. Hal itu, kata dia, diperkuat dengan pasal 3 Peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

“Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan secara swakelola dilaksanakan terhadap pekerjaan operasional, pemeliharaan rutin kantor, survey dan pendataan atau pekerjaan lain yang bersifat sederhana (bukan kontruksi berat) seperti pembersihan saluran, pembersihan daerah milik jalan dan lain-lain,” kata dia.

Katanya, bahkan dinas teknis seperti PUPR dapat melakukan pekerjaan swakelola fisik atau pekerajaan sederhana bukan konstruksi berat. “Karena memiliki sumberdaya seperti alat dan tenaga teknis sendiri,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LPDN mendesak aparat penegak hukum mengusut sejumlah paket swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pidie pada tahun anggaran 2019.

“Jangan pakai asumsi liar, semisal, lokasi proyek bisa berpindah, mobil yang rusak tak bisa diprediksi atau jumlah pegawai yang makan harian juga tak bisa diprediksi,” kata Ketu LPDN Muammar, Rabu, 12 Juni 2019.

Sejumlah paket kegiatan di atas Rp 200 juta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie pada tahun anggaran 2019 dikerjakan secara swakelola atau direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Dinas PUPR Pidie tanpa proses tender.

Paket-paket kegiatan tersebut di antaranya Penguatan Database dan Survey Kondisi (DAK 2019) dengan pagu anggaran Rp 300.000.000; Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp 227.712.000; Makanan dan Minuman Harian Pegawai selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp 205.000.000; dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan pagu anggaran Rp 200.000.000.

Di samping itu, terdapat sejumlah kegiatan di bawah Rp 200 juta yang semestinya dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung (PL), namun dikerjakan secara swakelola adalah Normalisasi Saluran Pembuang (SP) Lheue Kecamatan Simpang Tiga dengan pagu anggaran Rp 141.750.000; Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya dalam Kabupaten Pidie dengan pagu anggaran Rp 94.500.000, dan Pekerjaan Galian Sedimen dalam Kabupaten Pidie dengan pagu anggaran Rp 150.000.000.

Lampiran Peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola merincikan, tujuan swakelola antara lain untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha dan memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh
pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau.

Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni. Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.

Baca juga:

Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu.

Artinya, pelaksanaan swakelola sendiri tetap tidak menabrak peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan spesifik: pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 200 juta wajib ditender. []

Komentar

Loading...