Kadis Pertanian Pidie sebut PLN akan Buka 16 Hektare Lahan Pertanian Baru, Kadis DPKAD: Hanya Rp 240 juta

·
Kadis Pertanian Pidie sebut PLN akan Buka 16 Hektare Lahan Pertanian Baru, Kadis DPKAD: Hanya Rp 240 juta
GI Sigli di Gampong Dayah Teungoh, Kecamatan Pidie, Pidie. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co--PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan (UIP) II yang melakukan alih fungsi lahan pertanian produktif seluas 5 hektare di lokasi pembangunan Gardu Induk di Pidie mengganti satu hektare lahan pertanian yang hilang dengan tiga kali lipat lahan pertanian dengan nilai Rp 240 juta pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie pada tahun 2018.

“Maaf baru teringat. Rp 240 juta,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pidie, Mustafa pada sinarpidie.co, Kamis, 9 Mei 2019.

Kepala Dinas Pertanian Pidie Ir Syarkawi belum bisa dikonfirmasi kembali oleh sinarpidie.co terkait nilai Rp 240 juta untuk mencetak sawah seluas 16 hektare yang sebelumnya diklaim uang untuk membuka lahan pertanian pengganti.

Baca juga:

Sebelumnya, kata Ir Syarkawi, pihaknya masih mengkaji daerah mana yang cocok untuk dilakukan pembukaan sawah baru. “Nilainya saya sudah lupa. Akan diganti 16 hektare lahan sawah,” Ir Syarkawi, Kamis, 2 Mei 2019.

Semula, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie melalui Dinas PU PR tidak mengeluarkan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-TSP) Pidie tak mengeluarkan izin IMB. Alasannya: PT PLN Persero UIP II harus mengganti satu hektare sawah produktif yang hilang dengan tiga kali lipat lahan sawah yang lain sebagai ganti sebagaimana diatur UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Namun, belakangan, IMB keluar setelah bidang usaha perusahaan plat merah yang bergerak di usaha pembangunan Gardu Induk (GI) dan Jaringan Transmisi Listrik (TL) di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Riau, itu, membayarkan uang untuk membuka lahan pertanian baru pada Pemkab Pidie.

Lahan pengganti seharusnya telah ada sebelum IMB dikeluarkan. Bukan diendapkannya uang pembukaan sawah baru di dalam Kas Daerah (Kasda) Pidie sebagai dasar mengeluarkan rekomendasi teknis dan dasar dikeluarkannya IMB. []

Komentar

Loading...