Banner Stunting

Jelang Akhir Tahun, DPRK Pijay Baru Sahkan Satu Raqan

Jelang Akhir Tahun, DPRK Pijay Baru Sahkan Satu Raqan
Sumber ilustrasi: hukumonline.com.

sinarpidie.co—Hingga memasuki pertengahan September 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya baru mengesahkan satu Rancangan Qanun (Raqan) menjadi Qanun dari sepuluh Raqan yang diajukan dalam program legislasi daerah (Prolegda) antara DPRK dengan Pemkab Pijay pada 2018 ini. Dari sepuluh raqan tersebut, sembilan di antaranya merupakan usulan eksekutif dan satu usulan legislatif.

“Satu Raqan yang telah disahkan ialah Raqan Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014-2019,” kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Pijay Drs Abubakar Usman SSos, Senin, di Meureudu, 10 September, 2018 pada sinarpidie.co. “Ada satu raqan yang telah dibahas oleh Banleg DPRK, namun belum dapat disahkan karena masih dalam proses fasilitasi Gubernur Aceh. Raqan Perubahan Administrasi Kependudukan.”

Kata dia lagi, terdapat dua raqan yang sedang dilakukan pembahasan oleh Banleg DPRK Pijay, yaitu Raqan tentang Jumat Tertib dan Raqan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Diberitakan sebelumnya, sepanjang Tahun 2017, DPRK Pidie Jaya mengesahkan empat Raqan menjadi Qanun dari 16 rancangan qanun prioritas dalam Prolegda.

Keempat Raqan yang disahkan pada tahun 2017 tersebut yaitu, Qanun Perubahan Retribusi Jasa Usaha, Qanun Jasa umum, Qanun RPJP, dan Qanun tentang Pengelolaan Sampah.

“Meningkat dibandingkan tahun 2016 lalu, di mana DPR hanya mengesahkan satu Qanun. Satu Qanun lainnya ditunda pembahasannya karena belum lengkap saat itu. Namun, sudah disahkan di tahun selanjutnya,” kata Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Pidie Jaya Juraida SPd pada sinarpidie.co, Senin, 19 Maret 2018, di Meureudu.

Sejak Maret, kata Juraida, DPRK Pijay telah mengagendakan pembahasan enam Raqan, dari sepuluh yang diajukan dalam Prolegda.

Keenam raqan tersebut adalah Raqan Tata Tertib Jumat (usulan legislatif), Raqan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Raqan tentang Perubahan RPJM, Raqan Perubahan Administrasi Kependudukan, Raqan Pemberdayaan Perempuan, dan Raqan Perlindungan anak. []

Komentar

Loading...