Lipsus "Kuasa Tambang Tiada Kendali"

Jejak Pajak Mineral Bukan Logam

·
Jejak Pajak Mineral Bukan Logam
Aktivitas tambang pasir dan batu di Gampong Blang Rikui, Kecamatan Tiro, Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan Pidie tahun anggaran 2017 ditargetkan Rp 2.526.500.000 dan realisasinya Rp 3.345.255.879. Sementara pada 2016, realisasi pajak pada sektor tersebut ialah Rp 4.678.875.611 dari Rp 2.526.500.000 yang ditargetkan. Singkatnya, terjadi lonjakan realisasi dari target pendapatan yang ditetapkan. Data tersebut dikutip dari LHP BPK Perwakilan Aceh terhadap LKPD Pidie tahun anggaran 2017.

“Terjadi kelebihan dari target karena ada proyek-proyek APBA dan APBN yang dikerjakan di Pidie. Analisa penghitungan didasarkan pada kontrak kegiatan yang ada penimbunan. Meskipun proyek APBA dan APBN, selama lokasi pengambilan tanah timbunan di Pidie, rekanan harus terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran pajak timbunan sebelum amprah uang 100 persen. Kita surati Gubernur untuk proyek APBA dan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara-red) untuk Proyek APBN. Mereka harus kantongi bukti pelunasan pajak terlebih dahulu sebelum pencairan dana 100 persen dilakukan,” kata Muktar, Kabid Pendapatan pada Dinas Pengelolaankeuangan dan kekayaan Daerah Pidie, Senin, 19 November 2018 di Sigli.

Target pajak mineral bukan logam dan batuan, kata dia, dirumuskan berdasarkan jumlah kegiatan pembangunan yang didanai APBK Pidie, yang menggunakan bahan baku tersebut.

Namun, tak ada satu mekanisme untuk memastikan bahwa setiap bahan baku yang menjadi objek pajak adalah bahan baku yang legal.

Dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, disebutkan, nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berlaku di lokasi setempat. Sedangkan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 18 persen.

Hal itu dirincikan dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 20 tahun 2013 tentang Nilai Pasar Masing-Masing Jenis Bahan Mineral bukan Logam dalam Kabupaten Pidie.

Dok. sinarpidie.co/Sumber Dinas Pengelolaankeuangan dan kekayaan Daerah Pidie.

Data yang dihimpun sinarpidie.co dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, izin produksi per November 2018 untuk  Pasir dan Batu tersebar di Gampong Kumbang Kecamatan Keumala, Gampong Tunong Kecamatan Keumala, Gampong Blang Malo Kecamatan Tangse, Gampong Dayah Keumala Kecamatan Keumala, Gampong Pako Kecamatan Keumala, Gampong Blang Rikui Kecamatan Tiro/Truseb. Lalu, untuk Batu Gunung  Gampong Jok Tanjung Kecamatan Padang Tiji dan Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga. Selanjutnya, Gampong Grong Grong Kecamatan Grong Grong, Gampong Gintong Kecamatan Grong Grong, dan  Gampong Paloh Jeurat Kecamatan Padang Tiji.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, M Nur, mengatakan, pendapatan daerah dari sektor tambang sebenarnya tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk konservasi dan penanganan bencana ekologis yang ditimbulkan.

“Artinya, cara mengukur jumlah PAD, biaya yang dikeluarkan untuk  merawat lingkungan yang telah rusak dan habitat satwa yang telah rusak, lebih mahal dan tak berbanding lurus dengan jumlah PAD yang diperoleh dari sektor tersebut,” kata dia dalam Diskusi yang bertajuk “Masa Depan Koridor Harimau Sumatera di Beutong, Aceh”, di Kantor AJI Banda Aceh, Rabu 14 November 2018 lalu.

PDRB Pidie

Dikutip dari Pidie dalam Angka 2018 (BPS Pidie), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pidie, menurut lapangan usaha, sektor yang paling banyak berkontribusi adalah sektor pertanian dengan persentase 40,83 persen, sektor perdagangan besar serta eceran, dan reparasi mobil dengan persentase 15, 46 persen.

Pada Tahun 2017, jenis industri pangan dan industri kerajinan memiliki jumlah unit usaha paling banyak dan menyerap tenaga kerja paling besar dibandingkan jenis industri kecil lainnya, masing-masing 1.946 unit usaha dengan tenaga kerja 4.943 dan 1.696 unit usaha dengan tenaga kerja 4.727.

Jumlah usaha pangan terbesar adalah usaha industri pangan emping melinjo, yaitu sebesar 1.357 unit usaha, sementara usaha kerajinan terbesar adalah kerajinan anyaman tikar pandan dengan 695 unit usaha.

Rawan Bencana

Untuk OP pasir batu umumnya berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Baro dan Krueng Tiro. Sedangkan OP tanah urug dan batu gunung ada di Grong-Grong, Muara Tiga, dan Padang Tiji.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat Pidie adalah salah satu dari 14 kabupaten kota di Aceh rawan bencana alam banjir dan tanah longsor.

Peta Rawan Longsor. Dok. sinarpidie.co. Sumber: BPBD Pidie.

Sejumlah wilayah rawan banjir dan longsor itu tersebar di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan perbukitan.

Dalam November 2018, Badan Penanggulangan Bencana merilis data banjir dan tanah longsor terjadi di delapan kecamatan di Pidie yakni, Kecamatan Tangse, Mutiara Timur, Mutiara, Tiro/ Truseb, Mila, Indrajaya, Keumala dan Titeu.

“Hampir di seluruh kecamatan di Pidie itu rawan bencana banjir. Salah satu sebabnya adalah daerah hulu yang rusak. Hulu itu erat kaitan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Artinya ini sangat berhubungan dengan penebangan kayu di hutan dan pengambilan material galian C secara ilegal dan serampangan. Untuk menanggulanginya, maka kita harus memperbaikinya dulu daerah hulu di sepanjang DAS, dan itu harus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan semua stake holder,” kata Kabid Darurat dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie, Saiful Zuhri, Senin, 19 November 2018 lalu.

Peta Rawan Banjir. Dok. sinarpidie.co. Sumber: BPBD Pidie.

Pengakuan langsung dari aktivitas ilegal

Keuchik Gampong Barieh, Kecamatan Sakti, Pidie, M Nur menjelaskan, saat ini tidak ada lagi alat berat yang beroperasi untuk mengeruk pasir di sungai di gampongnya.

“Baru seminggu yang lalu satu unit beko yang digunakan untuk mengeruk pasir itu keluar dari wilayah kami, sebab, mereka juga takut karena pengerukkan pasir dengan alat berat itu tak ada izin dari gampong," kata Keuchik M Nur, Rabu, 14 November 2018.

Aktivitas tambang pasir dan batu di Gampong Barieh, Kecamatan Sakti, Pidie. Foto direkam pada Rabu, 14 November 2018. (sinarpidie.co/Firdaus).

Kegiatan penambangan pasir dan batu di gampong tersebut sepenuhnya kegiatan pertambangan ilegal.

“Memang kita akui pengambilan pasir tersebut secara terus-menerus itu berpengaruh pada jumlah debit air di sumur warga. Hal itu kita lihat perbandingan antara puluhan tahun lalu dan sekarang. Kalau puluhan tahun lalu, sumur warga memakai sekitar 12 cincin sumur, sekarang warga harus memakai 20 sampai 22 cincin sumur, karena sumber airnya semakin dalam dan debit air semakin kecil,” kata dia.

Di lokasi lainnya, penambangan pasir dan batu di Gampong Tiba Raya, Kecamatan Mutiara Timur, menggunakan mesin penyedot. Dari jarak 30 meter terdengar suara mesin penyedot tersebut seperti suara mesin pembajak sawah.

Di lokasi sungai itu, terlihat sekitar dua mesin penyedot pasir yang membawa pasir melalui pipa langsung ke atas truk yang sudah antri. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambang illegal. []

 

Komentar

Loading...